Sebagai seorang penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda, aku merasa ada sebuah topik soal kemandirian dan otonomi diri yang jarang dibahas dan sulit diutarakan dalam ruang diskusi disabilitas.
Bagiku, kemandirian adalah salah satu definisi bahagia. Membuka tutup botol sendiri, memesan kopi sendiri, atau menggapai buku di rak tengah mungkin terdengar seperti hal-hal sederhana. Namun, setiap kali aku bisa melakukannya sendiri, aku merasa hidup.
Ketika aku merasakan kuasa atas tubuh sendiri, di mana aku tidak harus mengandalkan kekuatan orang lain, itu adalah ranah kebahagiaan yang membuatku sangat hidup.
Saat keadaan memperbolehkanku mengakses kebutuhan sendiri sebisaku, aku menemukan refleksi dan perkenalan atas kuat dan lemahnya kontrol tubuh. Seperti ada ruang bagiku untuk mengenali tubuhku sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain pikir bisa atau tidak bisa kulakukan.
Masalahnya, ruang untuk punya kuasa penuh atas tubuh sendiri ini tidak selalu tersedia. Aku sering dihadapkan pada realitas yang memicu gejolak batin, di mana kemandirian rasanya menjadi hal yang rumit dan penuh pertimbangan.
Aku bisa terpaku selama 15 menit memandang tangga yang curam, hanya untuk mereka-reka apakah akan merepotkan, melelahkan, atau merugikan jika orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya aku minta pertolongan. Dalam 15 menit itu, pikiranku bisa dipenuhi dengan banyak pertimbangan dan sesuatu yang seharusnya tidak rumit, seperti persoalan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya berubah menjadi proses menimbang perasaan orang lain.
Padahal sebenarnya kesan buruk, penolakan, atau persepsi tersebut belum tentu ada. Namun, pengalaman ableisme yang pernah kualami sebelumnya menjadi momok tersendiri. Ketika aku mendapati kesan merepotkan, akan timbul rasa bersalah yang selanjutnya membatasi ruang dan ekspresi. Dan uniknya, aku memiliki kesadaran dan kepekaan yang besar untuk membaca kesan tersebut. Dari raut yang terukir hingga kata yang beresonansi tertentu.
Pengalaman dianggap merepotkan di masa lalu selalu menghantui dan terbawa terus ke mana pun aku pergi, terutama ketika aku membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan ketika mereka belum menunjukkan keberatan, atau mungkin rasa keberatan itu belum terbersit sama sekali, aku seperti sudah ancang-ancang mempertanyakan apakah kebutuhanku akan membebani mereka. Lama-kelamaan, menjaga kenyamanan orang lain terasa seperti sesuatu yang harus dilakukan dan menjadi people pleaser pun seolah menjadi pilihan tunggal.
Tak jarang aku terpaksa menjaga perasaan orang lain karena kebutuhanku akan perannya. Coba bayangkan, aku sedang berada di suatu ruangan dengan seseorang yang aku tidak suka perilakunya, berbeda pendapat, atau berselisih, dan beberapa saat kemudian, aku memerlukan eksistensinya untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Situasinya tentu akan canggung kalau sampai terjadi perselisihan, sementara setelahnya aku masih harus meminta bantuan dari orang yang sama. Dalam situasi seperti ini, aku tidak hanya memikirkan apa yang ingin kusampaikan saat itu, tetapi juga apa yang akan terjadi setelahnya.
Aku bisa saja marah, mengutarakan ketidaksetujuan, atau menolak sesuatu, tapi aku selalu sadar kalau pengorbanan perasaan diri harus dilakukan. Benturan emosi harus sebisa mungkin dihindari karena kebutuhanku akan bantuan. Aku tidak memiliki keleluasaan untuk menjauh atau tidak mempedulikan bagaimana orang tersebut akan meresponsku, karena setelah semua itu aku mungkin masih membutuhkan perannya.
Pada akhirnya, ketergantungan fisik memengaruhi kebebasanku juga dalam berelasi dan berekspresi, terutama karena ada perasaan yang harus ditahan dan respons yang perlu dipertimbangkan. Di situlah otonomi atas perasaanku ikut terbatas.
Namun, ketergantungan terhadap orang lain ini tidak selalu muncul semata-mata karena keterbatasan tubuhku. Ada kondisi di sekitarku yang membuat bantuan orang lain menjadi satu-satunya pilihan. Lantas, bagaimana jika kondisi tersebut justru diciptakan oleh negara dan masyarakat yang pada akhirnya ikut menjadi aktor perenggut otonomi diri?
Ketika swalayan, warung kopi, jembatan penyeberangan, trotoar, transportasi publik, sekolah, taman tidak dapat diakses dengan mudah, kebahagiaan dan otonomi diri itu direnggut. Aktivitas yang seharusnya bisa aku lakukan sendiri menjadi tidak terjamah.
Aku bisa saja belanja sendiri di swalayan, memesan kopi, atau menikmati taman. Tapi ketika tangga malah dibuat curam, trotoar tidak bisa dilewati kursi roda, atau transportasi publik tidak aksesibel, kemampuanku melakukan hal-hal itu menjadi terbatas. Bukan persoalan apakah aku mampu atau tidak, tetapi ruang-ruang tersebut tidak menyediakan kemungkinan bagiku untuk mengakses kemampuanku sendiri.
Situasi ini akhirnya membiarkan aku selalu bergantung pada manusia lain yang sama-sama punya keterbatasan dan perasaan. Ketika muncul ketergantungan terhadap orang lain, perlu ada pengorbanan tertentu seperti waktu dan tenaga dari kedua pihak. Sehingga ada kebebasan pula yang direnggut.
Akhirnya aku mempertanyakan kembali dari mana sebenarnya ketergantungan tersebut berasal. Apakah semata-mata dari tubuhku atau justru dari ruang yang sejak awal tidak mempertimbangkan keberadaan tubuh seperti tubuhku? Ketika negara gagal menyediakan ruang dan fasilitas yang aksesibel, ketergantungan itu justru terus diciptakan. Ruang yang seharusnya bisa memberikan kebebasan akhirnya malah menjadi batas bagi otonomi diri.
Ruang yang tidak aksesibel bukan satu-satunya hal yang membatasi otonomiku.
Ekspresi dan perilaku ableisme dalam kehidupan sehari-hari juga menciptakan batas yang sama, yaitu membatasi kebebasan disabilitas untuk menjadi diri sendiri dan menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya.
Bentuknya bisa bermacam-macam: tidak memberikan kesempatan untuk mengambil peran tertentu karena dianggap tidak mampu, tidak memprioritaskan aksesibilitas, melontarkan sindiran yang membuat kebutuhan kami terasa merepotkan, bersikap overprotective dan merasa lebih tahu apa yang kami butuhkan, atau justru memaksakan bantuan ketika kami ingin mencoba sendiri. Hal-hal ini terus mengingatkanku bahwa kuasa atas tubuhku bisa dengan mudah diambil alih oleh asumsi dan keputusan orang lain.
Dalam usahaku menjadi diri sendiri, keinginan untuk hidup semandiri mungkin selalu ada. Namun, fasilitas dan respons lingkungan yang tidak mendukung sulit dihindari. Ketika fasilitas yang ada tidak memadai, aku tentu akan lebih mudah celaka atau kebutuhanku akan lebih sulit untuk terpenuhi. Di saat itu juga, respons yang kudapat adalah rasa khawatir berlebihan dan pesimis dari orang-orang di sekitarku yang akhirnya melarangku untuk mandiri.
Kekhawatiran itu menjadi alasan untuk semakin membatasi apa yang bisa kulakukan. Aku dianggap terlalu berisiko untuk mencoba sendiri karena lingkungannya tidak aman. Padahal lingkungan yang tidak aman tersebut juga muncul karena sejak awal kebutuhanku tidak diakomodasi.
Dan masalahnya, ketika aku tidak pernah benar-benar menampakkan kemandirianku karena faktor tersebut, fasilitas yang ramah disabilitas pun sulit terwujud karena dianggap tidak memiliki pengguna dan bukan prioritas.
Fasilitas ramah disabilitas dianggap tidak banyak digunakan. Tapi bagaimana kami bisa terlihat menggunakan ruang tersebut apabila sejak awal ruang itu bahkan tidak dihadirkan?
Ketika disabilitas tidak terlihat, aksesibilitas dianggap bukan suatu prioritas, dan ketika aksesibilitas bukan prioritas, disabilitas semakin sulit hadir.
Ini adalah situasi yang kompleks yang menciptakan sebuah lingkaran setan yang tak berujung.
Pertanyaan tentang kemandirian dan otonomi diri tidak melulu harus ditujukan hanya kepada penyandang disabilitas, tetapi juga kepada lingkungan sekitar, terutama soal seberapa banyak ruang yang diberikan agar kami, para penyandang disabilitas, bisa menentukan dan punya kuasa atas tubuh sendiri.
Otonomi diri bukan berarti mengesampingkan mereka yang ingin membantu atau menolak mentah-mentah bantuan dari orang lain. Justru, kemandirian adalah soal adanya ruang untuk berdiskusi dan memberikan konsen atas bantuan yang dibutuhkan, sehingga para penyandang disabilitas tetap memiliki ruang untuk menuntun otonominya sendiri.
Untuk dibaca berikutnya di KHP
Influencer Pura-pura Miskin di TikTok, Wajah Baru Pornografi Kemiskinan



