Mimpi semua orang adalah naik kelas, dan dalam kasus ini, kelas sosial. Dalam rumus sederhana yang dipahami orang tua kita, naik kelas sosial memiliki jalur yang setidaknya linear: jadi sarjana, kerja, dan lakukan sebaik mungkin sehingga kau bisa kaya dan mengirim kedua orang tua pergi haji ke Mekkah. Seorang sarjana berorang tua Haji dan punya mobil, rumah sendiri serta seorang istri taat dan anak berprestasi sekurang-kurangnya adalah wujud keluarga idaman versi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Namun, dunia masa kini telah tenggelam dalam krisis menuju kiamat yang tidak mungkin selesai dengan rumus-rumus lama.
Dan sialnya, kita kerap menjadi tikus laboratorium dari semua uji coba yang ditimpakan oleh generasi-generasi sebelum kita tanpa diberi akses yang memadai, ruang bereksperimen yang cukup, atau bahkan masa depan yang layak untuk dijalani.
Kelas sosial kita sebagai seorang manusia ditentukan setidaknya oleh empat jenis modal, yakni modal ekonomi (uang dan harta benda), sosial (jejaring kekerabatan dan pertemanan), kultural (pengetahuan, gelar-gelar akademik, selera atas keindahan) dan simbolik (prestise di antara masyarakat). Demikian menurut Sosiolog Perancis Pierre Bordieu.
Kelas membentuk ide, gagasan, kebiasaan, jalan pikir dan cara bersosialisasi kita, sadar maupun tidak. Dari demam matcha, film noir, harapan akan politik yang berjalan adil dan demokratis, perbaikan transportasi publik, hingga pilihan calon presiden, semuanya tidak lain merupakan dampak dari posisi kelas sosial kita.
Perbedaan budaya, gagasan, ide dan jalan pikir itu membangun fokus dan logika tertentu yang khas ketika menghadapi suatu masalah terkait isu politik. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai lahan korupsi dan sarat penyelewengan, dan oleh karena itu didesak untuk dihentikan.
Bagi kita, masalah korupsi, penyelewengan anggaran, serta manajemen yang buruk amat bertentangan dengan konsep good governance dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi harga mati dari pemerintahan yang baik. Tapi bagaimana jika fungsi utama MBG bukanlah memberi jaminan gizi semata, melainkan mempertahankan struktur sosial-ekonomi yang telah rapuh?
Bagaimana jika kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu upaya kekuasaan untuk mendorong proses reproduksi sosial tetap berlanjut agar sistem kapitalisme terus berjalan?
Reproduksi sosial, sederhananya, adalah upaya seseorang untuk mempertahankan posisinya dalam masyarakat dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses tersebut tidak hanya meliputi pekerjaan ekonomi (definisi “kerja” yang biasa kita kenal, atau ngantor), namun juga pekerjaan rumah tangga, perawatan keluarga, kesehatan komunitas, dan pendidikan.
Dalam struktur kapitalisme umumnya, pembagian kerja telah terbagi berdasarkan batasan yang kaku: Ayah, laki-laki utama dalam keluarga, bertugas mencari uang, dan bunda, perempuan utama dalam keluarga, bertugas melakukan kerja-kerja perawatan dan domestik di rumah1.
Pasca Revolusi Industri, keluarga menjadi struktur sosial dan ekonomi terkecil, dan pembagian kerja di antara anggotanya diatur agar seirama dengan produksi modal dan pengerahan tenaga kerja dalam kapitalisme. Meski demikian, perkembangan teknologi, terutama setelah kemunculan internet, menciptakan sistem kapitalisme baru yang mengubah struktur industri konvensional yang telah bertahan selama ratusan tahun.
Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan kapitalisme platform yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Cara kerja kapitalisme platform yang menggunakan teknologi komunikasi digital sebagai alat perantara pertukaran tenaga dan modal melahirkan apa yang dikenal dengan nama ekonomi gig.
Perubahan cara kerja kapitalisme tersebut berdampak pula pada pembagian kerja dalam masyarakat. Kita harus melakukan kerja-kerja dalam rumah tangga sekaligus ikut dalam kegiatan ekonomi, dan contoh-contoh terbaik dapat ditemukan dalam kasus para perempuan yang harus mengurus keluarga sekaligus bekerja sebagai pengemudi ojek online.
Ekonomi gig melahirkan budaya kerja dan kategori kelas sosial baru, yakni prekariat. Istilah yang dikenalkan oleh ekonom Inggris Guy Standing ini merujuk pada kelas sosial baru yang kehidupan ekonominya diikat dengan satu kata kunci: fleksibel.
Fleksibel dalam konteks ini lebih banyak mengarah kepada ketidakpastian: kerja sambilan, part-time, hidup dari kontrak ke kontrak, serta identitas profesi pribadi yang tidak tetap. Di masyarakat Indonesia, kita mengenalnya dengan satu kata: freelancing.
Hilangnya waktu yang dimiliki oleh seorang individu guna memenuhi kebutuhan ekonominya membuat aktivitas-aktivitas lain terganggu. Utamanya yang berkaitan dengan upaya mempertahankan posisi sosial, memenuhi kerja-kerja domestik, atau lebih tepatnya melangsungkan reproduksi sosial. Jika reproduksi sosial tidak terjadi, struktur sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung dan berlaku dalam satu negara atau masyarakat akan runtuh, dan demikian pula mereka yang mendapatkan untung darinya.
Krisis kapitalisme yang kita hadapi telah berdampak pada terhambatnya reproduksi sosial.
Ketika reproduksi sosial tidak lagi dapat berjalan dengan baik akibat ketiadaan waktu untuk mengerjakan kerja-kerja merawat guna mencari uang, pemerintah berusaha mengambil alih kerja-kerja tersebut.
Kerentanan ini kemudian, menurut Kanishka Jayasuriya, mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk mempertahankan berjalannya struktur sosial dari kapitalisme lewat kebijakan-kebijakan sosial.
Di Indonesia, Bantuan Langsung Tunai, Makanan Bergizi Gratis, dan Program Magang Hub lebih dekat bentuknya sebagai upaya melancarkan reproduksi sosial kapitalisme yang terhambat jika menggunakan kacamata ini. Terlebih bila kapitalisme dunia sedang dilanda krisis global, sementara eratnya hubungan pelaku bisnis dengan sistem dan aparatur negara dalam pasar menjadi beban yang lebih besar, seperti yang kita saksikan hari ini.
Krisis di berbagai bidang yang kita hadapi saat ini tidak sekadar menciptakan masalah-masalah riil yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kenaikan harga akibat perang, terancamnya kualitas hidup kawan-kawan kita yang dikepung polusi kebakaran hutan, dan melemahnya perekonomian secara signifikan. Dia menyeret kita untuk kembali berpikir apakah seluruh struktur ekonomi dan politik yang berlaku di Indonesia masih relevan ketika menghadapi krisis.
Adalah mudah untuk sekadar memberi label bagi program MBG sebagai pemborosan anggaran, Danantara sebagai sentralisasi ekonomi yang terburu-buru, dan retorika bela negara dipandang sebagai kembali masuknya militer dalam ranah sipil. Namun mungkin bukan kita sasaran dari semua kebijakan tersebut.
Dalam situasi krisis yang mengancam reproduksi sosial kapitalisme, yang diutamakan adalah struktur sosial yang sedang berlaku, baik stratifikasi kelas sosial yang ada, sistem ekonomi, maupun keberlangsungan hidup dari siklus kapitalisme yang menjadi nyawa dari struktur tersebut.
Negara, oleh karena itu, memberikan perlindungan atas sistem eksploitasi dan dominasi kepentingan oligarki ekonomi.
Apakah sentralisasi usaha negara di bawah satu perusahaan raksasa semacam Danantara adalah sebuah jalan menuju sosialisme? Ataukah ia hanyalah sebuah upaya untuk mempertahankan struktur ekonomi yang sama dengan menggunakan nama yang berbeda?
Terlepas dari bagaimana ideologi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo dijabarkan dalam praktik, masalah yang harus dilihat bukan lagi mengenai jargon dan efektivitas kebijakan, melainkan apakah kebijakan yang diberlakukan benar-benar memberi jalan bagi mobilitas sosial dan perubahan struktur sosial-ekonomi atau tidak.
Perlu situasi yang kondusif dalam rangka menjalankan roda-roda perekonomian. Dalam situasi krisis, negara harus memastikan keberlangsungan hidupnya. Upaya bertahan hidup itu bisa diterjemahkan dalam bentuk berbagai macam hal: sentralisasi modal kepada negara beserta ragam proses penyalurannya kembali pada rakyat, mobilisasi seluruh perangkat negara guna mempertahankan struktur yang ada, indoktrinasi lewat pengarahan informasi dan penggunaan jargon antikapitalisme yang abu-abu, serta bila meminjam logika Foucauldian, pendisiplinan sistematis lewat institusi.
Di Indonesia, pendisiplinan tersebut bisa muncul dari beragam cara: adopsi budaya dan sistem militeristik dalam kehidupan sehari-hari, kontrol atas arus informasi dan algoritma, hingga sponsor lembaga negara dalam kampanye penegakan “moral” dalam masyarakat.
Masyarakat yang taat tidak akan mengganggu kelas yang sedang berkuasa.
Mungkin kita tidak sadar akan upaya pendisiplinan tersebut. Mungkin sebagian dari kita masih mempermasalahkan pria-pria gemulai dan berharap dapat giliran mempersekusi mereka. Mungkin sebagian dari kita masih melihat MBG sebagai kebijakan publik yang boros, bukan rekayasa sosial sistematis guna meredam krisis sistem bagi kelas bawah. Mungkin pula sebagian dari kita baru merasakan dampak kontrol algoritma ketika kabar-kabar politik menghilang dan berita yang muncul hanyalah gaung penerangan dari pemerintah.
Namun, ketaatan menciptakan ilusi bahwa bilamana dilakukan dengan benar, seakan-akan semua hal akan kembali jaya seperti masa-masa yang telah lalu. Struktur yang berkuasa pun memperkuat romantisme atas masa lalu dengan beragam cara: mitos kemajuan masa lampau yang sensasional, narasi ilmiah yang dibungkus agenda politik, dan penciptaan musuh bersama terhadap pihak yang tidak sepakat pada pemerintah dengan membawa imajinasi atas kolonialisme yang salah dan cacat.
Meski demikian, mari kita kembali pada realitas kehidupan yang kita hadapi. Adalah hidup yang sia-sia bila menjadi dewasa hanyalah untuk dipaksa kawin dan segera mencipta anak, menggelontorkan semua harta yang tidak seberapa untuk hidup tanpa kepastian dari bulan ke bulan, dan semua itu untuk bertahan hidup di masa depan di dalam dunia yang tidak layak huni.
Namun, kekuasaan kapitalisme yang menubuh dalam struktur sosial dan politik ini tidak dapat berjalan tanpa reproduksi biologis dan sosial yang lancar. Ia memerlukan indoktrinasi yang kuat. Ia memerlukan suplai tenaga kerja lewat kelahiran dan bonus demografi. Ia memerlukan perangkat kontrol yang keras dan efektif. Ia memerlukan masyarakat yang taat pada sistem pengetahuan, pemikiran dan kepercayaan yang tidak akan membahayakan kelangsungan sistem itu sendiri. Dan semua itu telah menjadi realitas dari kehidupan kita sendiri, dan kita menganggapnya sebagai hal yang biasa.
Imajinasi kita, utamanya sebagai intelektual, mengenai kritik atas kebijakan penyelenggara pemerintahan harus keluar dari kutukan kelas sosial yang kita huni.
Adalah terang bahwasanya kaum intelektual pasti membawa logika kelas sosial yang menciptakannya. Namun, konstruksi dan relasi sosial-ekonomi masyarakat telah berubah akibat ekspansi algoritma dan kapitalisme platform. Istilah kelas menengah tidak lagi relevan.
Sementara itu, krisis memaksa adanya perubahan struktur kelas dalam masyarakat, dan dalam kasus Indonesia, berkaitan erat dengan naiknya protes publik seiring menurunnya jumlah kelas menengah. Di sisi lain, meski kajian yang lebih berimbang mengenai metode protes telah terbentuk pasca Agustus 2025, fleksibilitas ekonomi gig tetap harus diakui membuat gerakan rimpang tidak efektif.
Bila bergerak keluar dari masalah teknis organisasi dan metode gerakan, satu titik baru belum dibahas: apa yang menjadi nilai-nilai dasar yang dipercaya generasi kita sendiri?
Ada banyak ruang ide yang terbentuk akibat internet. Masalahnya, ide-ide yang berseliweran tidak membentuk identitas kolektif. Sebagian hadir dengan brand urban-kelas menengah-cerdas terdidik yang fokus pada isu good governance, namun belum benar-benar memasukkan masalah struktur kekuasaan yang berjalan dalam perhitungan. Sebagian lagi telah berupaya menerjemahkan masalah tersebut lewat bantuan metode analisis yang kritis, namun belum ditemukan titik sepakat di antara mereka dengan kelompok-kelompok lain dalam gerakan yang sama.
Sementara itu, struktur kapitalisme yang hadir terus mengakar, menubuh, memperkuat fondasi, belajar dari konflik yang muncul dan merancang antisipasi, sementara kita habis waktu hanya untuk bertahan hidup.
Mungkin pekerjaan rumah paling mendesak dari generasi kita terkait pemikiran bukan lagi mengenai hafalan ide dan memaksakan adaptasi atas pemikiran luar, baik dari Barat maupun Timur, atau berputar-putar menganalisis gejala dari sistem yang mengalami krisis.
Pekerjaan rumah kita adalah menyerap semua permasalahan, inspirasi dan pengetahuan dari generasi kita sendiri, menerjemahkannya menjadi nilai-nilai dasar yang solid, mempertentangkannya di antara sesama guna membangun metode gerakan yang lebih membumi, serta membangun gerakan dari nilai-nilai tersebut.
Karena generasi kita berhak untuk hidup dalam dunia yang lebih baik daripada apa yang kita jalani hari ini.
Dan sejujurnya, dunia baru itu masih mungkin untuk diadakan.
Eli Zaretsky. “The Family and The Economy”. Dalam Zaretsky, E. (1976). Capitalism, The Family & Personal Life. Harper & Row. https://archive.org/details/capitalismfamily00zarerich