Trauma Tidak Lagi Tabu, tetapi Pemulihan Masih Mahal

Mengapa Pemulihan Masih Bergantung pada Kemampuan Membeli?

Pinterest

Oleh: Anindwitya Rizqi Monica

Selama satu dekade terakhir, percakapan tentang pengalaman perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan. Istilah-istilah seperti consent, patriarki, toxic relationship, gaslighting, kekerasan seksual, batasan personal (boundaries), hingga trauma kini semakin akrab di ruang publik. Apa yang dulu sering dianggap sebagai “risiko menjadi perempuan”, “urusan rumah tangga”, atau bahkan “hal yang wajar”, kini mulai dikenali sebagai bentuk ketidakadilan yang memiliki nama, pola, dan dampak psikologis yang nyata.

Perubahan bahasa ini bukan sekadar tren. Ia menandai kemajuan penting dalam gerakan perempuan.

Ketika seseorang mampu memberi nama pada pengalaman yang dialaminya, ia juga mulai memiliki ruang untuk mempertanyakan, menolak, dan mencari pertolongan. Kesadaran kolektif ini telah membuka jalan bagi lebih banyak penyintas untuk bersuara dan lebih banyak masyarakat untuk memahami bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang tampak.

Namun, di tengah kemajuan tersebut, ada satu pertanyaan yang belum banyak kita jawab bersama: setelah seseorang berani mengakui bahwa dirinya terluka, siapa yang akan menemani proses pemulihannya?

Kesadaran hanyalah langkah pertama. Mampu mengenali luka tidak serta-merta berarti memiliki kesempatan untuk pulih. Di sinilah saya melihat kesenjangan yang jarang dibicarakan: semakin banyak orang mampu mengidentifikasi bahwa mereka mengalami trauma, kekerasan, atau kelelahan emosional, tapi jauh lebih sedikit yang memiliki akses terhadap proses pemulihan yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau.

Kita berhasil membangun kesadaran tentang pentingnya mengakui luka, tetapi belum cukup serius untuk membangun ekosistem yang memungkinkan seseorang benar-benar pulih.

Selama ini, pemulihan kerap diposisikan sebagai tanggung jawab individu. Jika seseorang masih merasa terluka, ia didorong untuk mencari terapi, mengikuti retreat, membeli kelas penyembuhan, atau melakukan perjalanan spiritual atas usahanya sendiri. Seolah-olah proses pulih sepenuhnya merupakan urusan personal yang keberhasilannya ditentukan oleh pilihan dan kemampuan masing-masing.

Padahal, luka yang dialami banyak perempuan lahir dari relasi sosial, ketimpangan kuasa, dan kekerasan yang juga bersifat struktural. Jika demikian, mengapa pemulihannya justru dibebankan hampir sepenuhnya kepada individu? Bukankah recovery juga membutuhkan ruang aman, dukungan komunitas, layanan publik, dan sistem yang memungkinkan seseorang merasa ditopang, bukan berjuang sendirian?

Kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh pasar. Di tengah minimnya layanan pemulihan yang mudah diakses, industri wellness dan spiritual berkembang pesat, menawarkan berbagai jalan menuju kesembuhan. Retreat, women’s circle, sound healing, breathwork, hingga perjalanan spiritual dipasarkan sebagai ruang untuk kembali mengenal diri dan memulihkan luka batin. Banyak orang benar-benar memperoleh manfaat dari praktik-praktik tersebut, sehingga persoalannya bukan terletak pada keberadaan ruang-ruang ini.

Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa proses pemulihan semakin bergantung pada kemampuan seseorang untuk membeli?

Ketika layanan psikologis, ruang aman, dan pendampingan jangka panjang belum tersedia secara merata, pasar hadir menawarkan alternatif. Perlahan, pemulihan bergeser dari kebutuhan publik menjadi pengalaman premium yang lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi.

Paradoks ini semakin terasa ketika saya berada di Labuan Bajo. Di sana saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang selama ini menjadi tempat pulang bagi penyintas kekerasan seksual. Mereka bukan psikolog, bukan konselor profesional, bahkan bukan pekerja sosial yang digaji.

Mereka adalah perempuan-perempuan yang dipercaya oleh komunitas. Rumah mereka menjadi tempat berlindung ketika korban harus meninggalkan rumahnya. Telepon mereka berdering ketika ada perempuan yang membutuhkan pertolongan. Mereka mendengarkan cerita tentang kekerasan, menemani proses pelaporan, mencarikan jalan keluar, sekaligus menjadi penyangga emosional bagi para penyintas.

Namun, hampir tidak ada yang bertanya: siapa yang menemani mereka ketika mereka lelah atau kehabisan energi?

Siapa yang mendengarkan cerita-cerita yang mereka simpan setelah berulang kali menyerap rasa takut, kemarahan, dan kesedihan orang lain?

---

---

Dalam psikologi, pengalaman ini sering dikaitkan dengan secondary traumatic stress atau trauma sekunder—beban emosional yang dapat dialami oleh mereka yang terus-menerus mendampingi penyintas. Sayangnya, perhatian kita masih lebih banyak tertuju pada pencegahan dan penanganan kasus, sementara proses pemulihan bagi para pendamping, terutama yang bekerja secara informal, nyaris tak pernah menjadi bagian dari percakapan.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar mahalnya biaya retreat atau terapi. Kita sedang berhadapan dengan ketidakadilan akses terhadap pemulihan. Luka yang lahir dari relasi sosial, ketimpangan kuasa, dan kekerasan struktural justru dibebankan pemulihannya kepada individu. Bahkan perempuan-perempuan yang selama ini merawat orang lain sering kali harus mencari cara untuk memulihkan diri mereka sendiri, tanpa dukungan yang memadai.

Padahal, pemulihan tidak pernah sepenuhnya merupakan proyek individual.

Ia membutuhkan ruang aman, jejaring sosial, dukungan psikososial, kebijakan publik, dan komunitas yang mampu menopang seseorang hingga ia benar-benar pulih. Dengan kata lain, recovery bukan hanya persoalan kesehatan mental, melainkan juga persoalan keadilan sosial.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi bagaimana agar lebih banyak perempuan dapat mengikuti program healing, melainkan mengapa kesempatan untuk pulih justru semakin bergantung pada kemampuan membeli.

Sebab ketika recovery hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar retreat, terapi eksklusif, atau perjalanan spiritual, maka penyembuhan kehilangan sifatnya sebagai hak dan berubah menjadi privilese.

Indonesia mengalami kemajuan dalam bahasa dan kesadaran tentang trauma, tetapi belum membangun akses keadilan terhadap pemulihan. Akibatnya, pemulihan semakin menjadi privilese ekonomi.

Kebutuhan akan ruang pemulihan juga semakin mendesak ketika kita melihat skala persoalannya. Catatan Tahunan 2025 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Hampir 90 persen kasus terjadi di ranah personal, menunjukkan bahwa rumah dan relasi intim masih menjadi ruang yang paling rentan bagi perempuan.

Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Kementerian Kesehatan bahkan memperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami persoalan kesehatan jiwa, sementara layanan kesehatan mental di tingkat primer, termasuk di banyak puskesmas, masih terus dibangun dan belum tersedia secara merata.

Yang kita butuhkan bukan lebih banyak produk healing, melainkan lebih banyak ruang untuk pulih bersama.

Selama ini, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak praktik pemulihan kolektif: berkebun, memasak bersama, berjalan di alam, berbagi cerita, hingga ritual-ritual komunitas yang membuat seseorang merasa ditopang dan tidak sendirian. Namun, karena tidak dapat dikemas sebagai komoditas, cara-cara merawat ini jarang dianggap sebagai bagian penting dari ekosistem pemulihan.

Masyarakat yang benar-benar peduli pada penyintas bukan hanya masyarakat yang mampu mencegah kekerasan atau merespons ketika kekerasan terjadi.

Masyarakat yang adil juga memastikan bahwa setiap orang—termasuk mereka yang selama ini merawat orang lain—memiliki kesempatan yang setara untuk pulih.

---

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Tentang patriarki dan rivalitas perempuan di sini.

Tentang kapitalisme dan kelelahan kolektif di sini.

Tentang generasi yang paling tahu, tapi paling tidak berdaya di sini.