Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Nurdiyansah Dalidjo, biasa dipanggil Diyan, adalah seorang penulis yang bekerja di media independen, Project Multatuli. Ia sudah menerbitkan beberapa buku, salah satunya Rumah di Tanah Rempah. Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak teman-teman queer.

Carla: Apakah ada momen spesifik dalam hidupmu yang membuat kamu akhirnya mengerjakan hal-hal ini atau menulis hal-hal yang kamu tulis hari ini?

Diyan: Sebenarnya banyak sekali kegelisahan dan perspektif yang mendorongku sampai titik ini. Sejak kecil aku sudah tahu kalau aku ingin menulis, tapi aku tidak pernah membayangkan menulis bisa menjadi sebuah profesi.

Aku tahu bahwa menulis adalah bentuk pelarian dan coping mechanism bagiku, karena sejak kecil aku mengalami perundungan sebagai anak queer. Awalnya, aku menemukan bentuk pelarian lewat buku, terutama buku sastra, fiksi dan fantasi, yang biasa disebut anak-anak queer sebagai “queer utopia”.

Di tengah perundungan atau tekanan karena identitas kita, kita membangun dunia sendiri, tempat kita bisa bebas menjadi diri sendiri. Makanya mungkin sampai sekarang aku masih percaya akan peri dan naga.

Banyak hal yang aku rasakan waktu kecil dan remaja yang tidak bisa aku utarakan secara langsung kepada orang lain. Jadi aku menemukan ruang lewat teks, bahasa, dan aktivitas menulis. Waktu remaja pun aku menulis diari.

Aku bahkan memilih kuliah Ilmu Jurnalistik karena merasa dekat dengan menulis. Aku tidak mengambil jurusan sastra karena berasal dari keluarga kelas pekerja yang masih menganggap kalau kuliah adalah “modal bekerja” dan sastra dianggap sebagai jurusan yang tidak bisa memberikan itu. Tapi kemudian aku merasa seperti dikhianati karena dunia jurnalistik ternyata sangat maskulin dan tidak queer-friendly.

Makanya, bagiku menulis bukan sekadar hobi atau pekerjaan. Menulis adalah bagian dari diriku yang membantu aku tetap waras, menjadi tempat pelarian, sekaligus memberiku ruang untuk membangun dunia sendiri.

Carla: Kita banyak bicara soal identitas queer, tapi rasanya pembicaraan ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu lain yang banyak kamu tulis, yaitu soal pariwisata dan kolonialisme. Apakah kamu melihat isu-isu ini sebagai sesuatu yang terpisah, atau sebenarnya semuanya saling bertemu?

Diyan: Aku percaya pada interseksionalitas.

Setiap orang tidak hidup dengan satu identitas saja. Setiap orang punya privilese dalam bentuk apa pun, tapi juga pasti punya lapisan ketertindasan.

Aku sendiri punya privilege sebagai Muslim, sebagai orang Jawa yang lahir dan besar di Jakarta, tapi aku juga queer dan itu membuatku dekat dengan pengalaman perundungan. Lapisan identitas ini tidak berdiri sendiri karena ada sejarah dan kolonialisme yang berperan menentukan mana yang bisa diterima dan mana yang justru disingkirkan.

Orang mengenal aku lewat buku Rumah di Tanah Rempah yang mengeksplorasi berbagai pengalaman terkait kolonialisme dan pascakolonialisme lewat travel writing. Dari situ aku melihat bagaimana jejak kolonialisme juga hadir dalam cara kita memahami gender dan seksualitas. Ideologi, nilai, praktik, dan moralitas yang menempatkan cisgender dan biner heteropatriarki sebagai standar diperkuat oleh kuasa kolonialisme Belanda.

Kita tahu, dalam tradisi Masyarakat Adat Indonesia, ada banyak sekali keragaman gender dan seksualitas. Sebagian warisannya bahkan masih bertahan, meski sudah mengalami banyak tekanan dan modifikasi dari arus utama.

Contohnya Reog Ponorogo. Kita bangga dengan kesenian ini, tapi tidak banyak yang tahu bahwa tradisi ini dikembangkan, diinovasikan, dan dipopulerkan oleh orang-orang queer, khususnya laki-laki queer, lewat sosok gemblak dan warok yang diasosiasikan dengan relasi homoseksual.

Keragaman gender juga bisa ditemukan di tokoh yang memainkan jathilan. Sosok yang memainkannya secara tradisional adalah laki-laki yang berdandan dan berpakaian feminin. Kalau dibaca dalam konteks hari ini, mungkin bisa disebut identitas nonbiner. Tapi seiring dengan tekanan konservatisme, peran tersebut sudah mengalami banyak penyesuaian dan kini dimainkan oleh perempuan.

Meski begitu, tidak adil juga kalau kita bilang ini semua sekadar warisan penjajah karena negara-negara yang pernah menjajah kita sudah mengakui hak-hak LGBTQIA+, sementara kita di sini masih bergulat dengan warisan itu.

Ada percampuran antara kolonialisme, feodalisme, dan konservatisme agama, terutama tafsir Islam yang konservatif. Jadi, yang melekat bukan hanya pada hukum positif negara, tapi juga pada nilai, prinsip, praktik, dan moralitas keseharian.

Carla: Jadi tanpa kita sadari, kita bisa memegang nilai dan kepercayaan tertentu yang kalau ditarik mundur, ternyata punya akar dari masa penjajahan…

Diyan: Iya. Dan yang paling menyebalkan, menyeramkan, dan menyedihkan adalah ketika nilai-nilai itu terus dianggap normal dan benar. Hari ini dampaknya bisa kita lihat dari gelombang kebencian terhadap teman-teman queer yang berujung pada persekusi dan kriminalisasi.

Bukan hanya stigma dan diskriminasi, tapi juga tindak kekerasan, terutama terhadap teman-teman transpuan, yang belakangan makin marak terjadi.

Carla: Kenapa kita harus lepas dari cara pandang biner dan heteronormatif ini? Apakah ada sesuatu yang hilang ketika kita hanya berpegang pada standar dan aturan yang benar-benar biner dan heteronormatif?

Diyan: Karena cara pandang itu tidak sesuai dengan realitas sosial kita.

Pada kenyataannya, manusia tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam kategori-kategori biner. Ada keragaman seksualitas, tubuh, orientasi seksual, identitas gender, karakteristik seksual, dan lain-lain.

Misalnya, dalam arus pengkambinghitaman terhadap orang-orang queer untuk kepentingan politik elektoral, teman-teman gay sering distigmatisasi dengan tuduhan seolah gemar pesta seks, atau seolah semua orang queer selalu identik dengan aktivitas seksual yang tidak bermoral.

Padahal, kita sering lupa bahwa orang-orang LGBTQIA+ itu sangat beragam. Misalnya, ada yang aseksual atau mereka yang tidak punya ketertarikan seksual. Ada juga yang interseks, yaitu mereka yang memiliki karakteristik seks (hormon, alat kelamin, kromosom, atau lainnya) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan biner. Dan semua ini menunjukkan bahwa keberagaman seksualitas tidak bisa direduksi menjadi persoalan moralitas atau praktik seksual semata.

Teman-teman queer juga bisa menjadi seorang perempuan, penyandang disabilitas, atau Masyarakat Adat. Mereka hadir dalam berbagai peran dan profesi. Mereka bisa jadi orang tua kita, anak kita, om, tante, guru, dokter, bahkan presiden. Intinya, ini soal menerima keberagaman sebagai bagian dari sifat sejati manusia.

Carla: Apakah ada momen ketika kamu mendapat tekanan langsung dari standar biner ini?

Diyan: Aku mengalami perundungan waktu kecil dan sayangnya hal seperti itu dulu dianggap wajar. Aku mulai menyadari bahwa aku punya ketertarikan pada laki-laki waktu kelas tiga SD. Waktu itu ada serial Power Rangers dan Ksatria Baja Hitam, versi live-action tahun 90-an, dan aku merasa tertarik pada tokoh superhero laki-lakinya.

Tapi terlepas dari orientasi seksual, aku juga tumbuh dengan ekspresi gender yang tidak maskulin.

Dalam konteks budaya yang tidak hanya heteronormatif, tapi juga cis-heteronormatif dan patriarkis, perempuan dan orang yang feminin lebih rentan dijadikan target perundungan.

Jadi sebenarnya waktu itu aku dirundung bukan karena orang-orang tahu orientasi seksualku, tapi karena caraku mengekspresikan gender yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki.

Aku tidak suka bermain bola dengan anak laki-laki, jadi aku lebih sering main dengan teman-teman perempuan. Kami bermain hal-hal yang dianggap “feminin”, seperti lompat tali karet atau main bekel. Akhirnya, cara ngomong, cara berperilaku, dan cara jalan aku pun ikut jadi sasaran perundungan.

Dulu aku takut lewat di depan sekumpulan anak laki-laki yang nongkrong di pinggir jalan, karena pasti dipanggil “bencong” atau “banci”. Dari situ aku jadi menyadari bahwa aku tidak punya ruang untuk merayakan proses tumbuh kembang dan menemukan diriku sendiri.

Di satu sisi, aku menyadari aku suka laki-laki dan menikmati sisi femininku, tapi di sisi lain aku tidak bisa merangkulnya, apalagi merayakannya.

Padahal, anak-anak lain, terutama laki-laki cisgender yang ekspresi gendernya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, punya ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Sedangkan aku tidak punya ruang yang sama.

Carla: Ini mungkin sudah sedikit dibahas sebelumnya, tapi aku ingin kembali ke hubungan antara kolonialisme dan gender serta seksualitas. Kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, apa yang sebenarnya berubah dari cara masyarakat kita memahami dan memberi ruang bagi keragaman gender setelah kolonialisme?

Diyan: Ada istilah yang kita gunakan untuk itu, yaitu amnesia kolonial. Kondisi atau fenomena ketika kita kehilangan ingatan tentang siapa diri kita sebagai dampak dari penjajahan.

Salah satu bentuknya adalah kita lupa bahwa dulu, di berbagai masyarakat, orang-orang queer tidak hanya diterima dan diakui saja, tetapi juga diberi peran—bahkan peran yang mulia.

Misalnya, ada orang-orang non-biner yang punya posisi dan peran khusus dalam ritual dan upacara Masyarakat Adat. Namun, ketika Belanda datang, peran-peran itu direduksi, bahkan dihancurkan.

Contohnya, di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ada orang-orang trans atau non-biner yang disebut To Burake. Mereka memiliki peran ritual untuk memimpin doa pemberkatan sawah dan ladang sebelum tanam dan setelah panen. Namun, peran keagamaan itu perlahan hilang dan digantikan oleh gereja saat Belanda datang memperkenalkan agama Kristen. Kemudian datang Orde Baru dengan Revolusi Hijau yang membuat peran tersebut semakin hilang. Orang-orang To Burake tidak dibunuh secara langsung, tetapi peran mereka terus dikurangi, dihancurkan, hingga akhirnya dihilangkan.

Dalam konteks lain, ada komunitas yang mengalami genosida. Salah satunya adalah Bissu di era pemberontakan Kahar Muzakar karena dianggap merusak kemurnian Islam dengan memadukan Islam dengan tradisi setempat. Kemudian pada periode 1965-1966, mereka juga dituduh terkait dengan PKI.

Hal serupa terjadi di Ponorogo. Gemblak dan warok menjadi korban pembantaian pada tahun 1965 karena tergabung dalam institusi kesenian yang terhubung dengan PKI, yaitu Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Jadi, setidaknya ada dua komunitas yang mengalami genosida di mana keberadaan dan peran mereka dihancurkan melalui kekerasan.

Carla: Apakah logika kolonialisme ini ada di dalam cara kita melihat hukum sekarang?

Diyan: Ya, logika kolonial itu terserap bukan hanya ke dalam hukum. Ada anggapan kita “beruntung” tidak dijajah Inggris karena Inggris punya hukum pidana yang mengkriminalkan homoseksualitas. Sementara di wilayah jajahan Belanda, tidak ada hukum positif yang secara spesifik mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara orang dewasa. Ada aturan yang mengatur hubungan seks sesama jenis antara orang dewasa dan anak di bawah umur, tetapi itu masuk ke dalam konteks pedofilia.

Tapi itu bukan berarti kemudian kita “beruntung”. Persoalannya justru bergeser ke ranah moralitas. Pada era Hindia Belanda, persekusi terhadap orang-orang gay dan transpuan pernah terjadi dan dimasukkan ke dalam kerangka moral. Mereka dianggap pendosa, tidak bermoral, dan sakit.

Justru itu yang berbahaya karena moralitas melekat dalam keseharian dan ikut dalam menafsirkan hukum. Jadi meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalkan orang queer, dalam praktik dan penafsirannya, kriminalisasi tetap bisa terjadi.

Apalagi, kita tidak hanya hidup mengacu pada hukum positif negara, tetapi juga hukum agama serta hukum adat yang punya tafsir moral yang bias terhadap orang-orang queer.

Dari situ kemudian muncul kepanikan moral. Ada dorongan untuk mempersekusi, membenci, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang queer, yang dampaknya terlihat pada kriminalisasi di berbagai daerah lewat otonomi daerah.

Aceh, misalnya, adalah daerah pertama yang menerapkan syariat Islam dengan tafsir konservatif. Pada 2017, terjadi penggrebekan dan pencambukan pertama di depan umum terhadap pasangan gay yang kemudian memicu kepanikan moral di berbagai daerah.

Bahkan, kalaupun tidak secara langsung mengkriminalisasi, tetap ada kebijakan yang menganggap orang queer sebagai orang sakit dan akhirnya memicu praktik “terapi konversi”—sebuah bentuk kekerasan yang berkedok penyembuhan.

Carla: Kita sempat membahas sedikit soal Reog Ponorogo dan Toraja. Indonesia sering dibanggakan karena kekayaan budaya dan daya tarik wisatanya. Tapi di saat yang sama, kita sering melupakan akar dan cerita di balik budaya-budaya tersebut. Ada kontradiksi di situ: teman-teman queer masih mengalami diskriminasi dan stigmatisasi, padahal banyak tradisi kita justru punya sejarah yang menunjukkan keberagaman gender dan seksualitas. Bagaimana kamu melihat kontradiksi ini?

Diyan: Menurutku itu bisa disebut ironi, paradoks, tapi juga kemunafikan. Orang-orang queer berkontribusi nyata dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, aku queer, tetapi aku juga penulis buku studi pariwisata yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu kepariwisataan. Orang-orang queer pasti punya kontribusi dalam keseharian mereka, di mana pun mereka berada, sesederhana mereka juga warga negara yang membayar pajak, meskipun tidak selalu pajak penghasilan.

Tapi nyatanya, pengakuan dan pemenuhan hak-hak warga negara yang paling dasar saja tidak dipenuhi—itulah paradoksnya. Ironi yang menyedihkan, tapi juga bisa disebut kemunafikan.

Dan dalam kebudayaan, kontribusi dan jejak orang-orang queer secara perlahan dihapus dan dibuat tidak terlihat. Dua bulan lalu, aku menonton Festival Reog Ponorogo dan bertemu dengan seorang seniman senior. Beliau bercerita pernah diminta oleh institusi dan pimpinan daerah untuk memimpin sebuah ritual simbolis penyerahan mahkota, dari sosok laki-laki feminin atau non-biner kepada perempuan cisgender. Ini tidak terjadi secara alami, tetapi ada tekanan dan intervensi. Beliau sendiri mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan perannya, dengan dalih bahwa sosok laki-laki feminin adalah bagian dari Reog Ponorogo kuno, sementara pada versi sekarang, perannya akan dimainkan oleh perempuan.

Carla: Berarti ada identitas dan sejarah yang melekat pada ritual itu yang ikut hilang?

Diyan: Benar, karena dalam konteks Indonesia, keberagaman seksualitas tidak hanya terbatas pada SOGIESC (orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seksual), tetapi juga bisa terhubung dengan religi, spiritualitas, seni, budaya, dan berbagai konteks lokal lainnya.

Carla: Kalau ada satu cara pandang biner yang bisa kita unlearn bersama-sama hari ini, kira-kira apa?

Diyan: Sebenarnya sesederhana melihat manusia sebagai manusia. Aku tidak mau bilang kita semua harus paham SOGIESC, harus paham soal dimensi-dimensi seksualitas, atau harus punya teman queer supaya bisa paham. Menurutku, sesederhana melihat manusia dengan segala keberagamannya.

Kita tidak harus memahami segalanya karena kapasitas kita terbatas.

Tapi kita harus melihat manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia, memahami hak asasi dan hak warga negara secara universal, serta meyakini bahwa setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan memuliakan manusia.

Contohnya, pengalamanku main ke Kampung Duri, sebuah kampung miskin kota tempat teman-teman transpuan dari Teater Manekin tinggal. Mereka yang tinggal di sana mungkin sering dianggap tidak berpendidikan, bekerja di sektor informal, dan berpendapatan rendah. Tapi mereka justru bisa hidup berdampingan dengan teman-teman transpuan yang bekerja sebagai pengamen, pekerja seks, dan pekerja informal lainnya. Mereka mungkin tidak memahami istilah atau teori soal keberagaman seksualitas, tapi mereka bisa menghargai manusia sebagai manusia.

Jadi, kita tidak bisa beranggapan kalau orang berpendidikan rendah atau dari kelas ekonomi bawah pasti lebih cenderung melakukan stigma dan diskriminasi. Di kampus pun ada orang-orang yang bergelar profesor yang mengatakan kalau LGBTQIA+ adalah dosa dan penyakit. Ini bukan lagi sekadar persoalan pengetahuan yang kita punya, tapi soal moralitas dan bagaimana moralitas kita sendiri sudah “diajajah”.

Carla: Apa arti merdeka untukmu?

Diyan: Dalam konteks queer, merdeka berarti orang-orang queer bukan cuma diakui, tapi juga diterima dan dilindungi hak-haknya.

Tapi kita juga baru benar-benar merdeka ketika semua orang merdeka.

Kita tidak bisa bilang orang-orang queer sudah merdeka ketika hak-hak mereka diakui, sementara orang-orang di Papua masih mengalami penjajahan atau penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses yang inklusif. Begitu juga sebaliknya.

Carla: Ini membawa kita kembali ke poinmu di awal tentang interseksionalitas: kemerdekaan satu kelompok tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan kelompok lainnya. Kalau begitu, pertanyaan terakhir: kalau kamu bisa membayangkan ulang Indonesia—sistem, aturan, nilai, sampai cara kita hidup bermasyarakat—Indonesia seperti apa yang kamu bayangkan?

Diyan: Aku selalu kembali ke semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika: berbeda-beda tapi tetap satu. Pertanyaannya, apakah dalam penafsiran “Bhinneka Tunggal Ika”, keberagaman yang dimaksud justru mengecualikan orang-orang queer, penyandang disabilitas, Masyarakat Adat, orang Papua, perempuan, dan seterusnya? Seharusnya tidak begitu.

Aku pikir kita perlu memandang Indonesia sebagai suatu komunitas, suatu wilayah yang melampaui ruang dan waktu, tempat di mana keberagaman bukan hanya diterima, tapi juga dirayakan dan dihidupi bersama.

Aku jadi ingat pidato Sukarno saat membuka Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung. Dia memang bukan orang yang sempurna, tapi aku suka membaca pidatonya dan dia bicara tentang bagaimana segala keberagaman dan perbedaan punya ruangnya masing-masing. Dan gagasan ini sangat mengena buatku bahwa segala perbedaan harus punya ruang untuk hidup bersama.

Carla: Ada rekomendasi buku, podcast, atau film untuk teman-teman yang ingin memperdalam perspektif ini?

Diyan: Kalau buku, aku merekomendasikan bukuku sendiri, Rumah di Tanah Rempah. Kalau film, Madame X yang diperankan oleh Aming. Ini bercerita soal superhero transpuan. Menurutku, sangat menarik dan menyenangkan. Teman-teman perlu nonton. Kalau musik, aku suka karya-karya Guruh Soekarnoputra, terutama di masa mudanya. Banyak lagunya yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Kinanti Munggareni, atau biasa dipanggil Kimung, adalah seorang penyair, fasilitator, dan pegiat CIVIC Toolkit dan ProyekDekolonial, yang banyak berkarya di persimpangan aktivisme dan sastra

Carla: Sebagai perkenalan, boleh cerita sedikit soal diri kamu? Momen apa yang membawamu sampai ke hal-hal yang kamu kerjakan?

Kimung: Ini pertanyaan yang selalu saya jawab berbeda-beda tergantung sedang berada di ruang apa dan berbicara dengan siapa. Supaya lebih mudah, biasanya saya bilang saya seorang fasilitator ataupun pegiat kebudayaan di beberapa kegiatan dan isu.

Tapi sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah bisa saya lepaskan dari kecil sampai sekarang: saya adalah seorang penyair dan saya nyaman menyebut diri saya begitu. Sejak sangat kecil, sebelum usia empat tahun, ibu saya membelikan saya buku puisi Chairil Anwar.

Waktu itu saya melihatnya seperti buku dongeng biasa. Saya pikir “Laron pada mati. Terbakar di sumbu lampu” itu laron beneran, dan baris pertama “Gadis manis, iseng sendiri” saya bayangkan seperti tokoh perempuan dalam dongeng. Dari situ, tanpa sadar, kecintaan saya pada puisi dan bahasa mulai tumbuh, dan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini, terlepas dari apakah mau dilihat orang atau tidak.

Ketertarikan pada bahasa itu kemudian membawa saya pada pertanyaan yang lebih besar: siapa yang menentukan sesuatu dianggap benar, normal, atau penting? Dari sana perjalanan saya berkembang ke fasilitasi, ProyekDekolonial, dan CIVIC Toolkit. Sekarang saya banyak bekerja pada cara orang dan kolektif bisa membaca relasi kuasa, membangun agency, saling merawat, dan tetap punya ruang untuk membayangkan serta menentukan apa yang ingin mereka bangun bersama.

Carla: Adakah momen dalam hidupmu yang dianggap normal, yang dianggap sebagai standar, tapi kamu justru mempertanyakannya kalau “ini seharusnya tidak begini”?

Kimung: Kesadaran itu tidak datang lewat satu momen “pencerahan”, tapi datangnya pelan-pelan, lewat potongan-potongan kecil yang perlahan tersambung.

Salah satunya soal bahasa. Waktu kuliah Sastra Indonesia, sekitar semester lima, saya belajar sintaksis dan mulai bertanya: kenapa kita harus belajar berbahasa Indonesia “yang baik dan benar” begitu ketat?

Dari situ saya sadar bahasa yang ada di kepala kita sebenarnya tidak netral dan dibentuk oleh otoritas tertentu. Otoritas ini menentukan mana yang dianggap benar, baku, pantas, atau bahkan lebih ‘beradab’.

Lama-kelamaan saya mulai melihat pola yang sama di banyak hal, bahkan kisah cinta kakek-nenek saya pun sebenarnya "konstruksi". Mereka menikah pada tahun 1950-an setelah pacaran singkat. Kakek saya tentara; nenek saya seorang gadis muda campuran Bugis-Makassar dan Aceh. Kalau dibayangkan sebagai film romansa, kisahnya sederhana: bertemu, lalu jatuh cinta. Tapi sebenarnya, karena ada gagasan tentang "Indonesia" yang harus dibangun. Saat itu, kakek saya harus ditugaskan ke Sulawesi, dan di sanalah ia bertemu nenek saya. Jadi, bahkan cinta mereka pun sebetulnya, ikut dibentuk oleh proyek besar bernama negara.

Belum lagi soal bagaimana saya dipandang sebagai perempuan. Sejak kecil sampai dewasa, saya nyaris tidak pernah dipuji “cantik”, tapi “manis”, karena kata “cantik” biasanya dipakai untuk memuji mereka yang kulitnya lebih putih.

Saya juga tidak pernah dianggap sebagai “perempuan yang normal” karena gestur saya dianggap maskulin. Bahkan setelah menikah pun, orang masih sering berkomentar bahwa saya “kurang perempuan”, meski standar “perempuan” itu sendiri sebenarnya tidak pernah jelas asal-usulnya.

Dari situ saya semakin sadar bahwa banyak hal yang kita anggap alamiah sebenarnya dibentuk oleh sejarah, institusi, budaya, dan relasi kuasa. Jadi buat saya, dekolonisasi berawal dari keberanian untuk berhenti sebentar dan bertanya: ini benar-benar pilihan kita, atau kita hanya sudah terlalu terbiasa hidup di dalam standar yang dibuat oleh orang lain?

Carla: Kalau kita hubungkan dengan warisan kolonial, itu sangat memengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu sebagai “aneh”, “modern”, “benar”, atau “salah”. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa semua itu sebenarnya dikonstruksi. Kenapa hal itu bisa terasa begitu normal dan jarang dipertanyakan? Apakah karena warisan kolonial ini sudah begitu mengakar?

Kimung: Karena bertanya memunculkan kegelisahan, maka jauh lebih nyaman untuk tidak bertanya. Belajar soal dekolonisasi rasanya seperti memegang pisau bermata dua yang terlalu dekat dengan tubuh sendiri. Kita jadi takut menyakiti orang lain, tapi juga takut menyakiti diri sendiri. Ketika belajar dekolonisasi, kita mempertanyakan dunia di luar kita, tapi juga membongkar apa yang selama ini kita anggap normal atau menjadi bagian dari kita. Dan bagian itulah yang bikin gelisah.

Salah satu contoh paling lucu adalah soal memilih menu makanan. Suatu kali, ketika sedang di Bali, teman-teman menawarkan makan mangut, sementara saya justru memilih burger dan kentang goreng. Salah satu teman langsung menyindir: “Lah, anak ProyekDekol kok makannya Western banget?”

Kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata preferensi itu berlapis.

Jejak kolonial itu ada dan ia sudah menubuh, sudah menjadi bagian dari tubuh, bukan sekadar wacana. Itulah yang bikin saya sangat kesal terhadap kolonialisme, karena dampaknya membuat kita merasa tidak utuh.

Kita juga tidak bisa melihatnya sebagai penyebab tunggal. Warisan kolonial selalu bertemu dan berkelindan dengan banyak struktur lain: patriarki, kapitalisme, kelas, otoritarianisme, agama, bahkan sejarah dan hierarki lokal yang sudah ada sejak lama. Jadi yang penting bukan mencari satu akar tunggal dari semua masalah, tapi melihat bagaimana berbagai relasi kuasa itu saling memperkuat sampai akhirnya terasa alamiah di tubuh dan kehidupan sehari-hari kita.

Ada satu anekdot lain: seorang peneliti asal Jerman yang meneliti Indonesia selalu penasaran dan bertanya kepada kami, teman-teman Indonesia-nya, “Indonesia itu lahir dari apa, dari kekosongan, atau dari keruntuhan?” Saya bilang ke dia, “Sudahlah, kami ini orang Indonesia, kenapa harus terus-terusan ditanya begitu? Kami tahu kamu sedang riset, tapi biarkan kami menjalani hidup sebagai orang Indonesia saja.”

Pertanyaan itu penting untuk dipertanyakan, tapi orang seperti peneliti itu tidak akan pernah merasakan punya tubuh seperti tubuh kami yang menjalani identitas itu secara langsung. Ia tidak menjalani tubuh yang sejak masih dalam kandungan harus bernegosiasi dengan identitas, sejarah, bahasa, dan kontradiksi-kontradiksi itu setiap hari.

Buat saya, mungkin di situlah dekolonisasi dimulai: bukan dengan mencari siapa yang paling “murni” atau paling bebas dari pengaruh kolonial, tetapi dengan menyadari bahwa kita semua hidup di dalam sejarah yang berlapis, lalu terus bertanya apa yang sedang bekerja dalam diri kita, siapa yang diuntungkan olehnya, dan apa yang masih bisa kita ubah bersama.

Carla: Sepertinya itu kata kuncinya: bagaimana kolonialisme ini sudah menubuh, dan itu menyebalkan…

Kimung: Betul, itu memang menyebalkan sekali. Dan biasanya, kalau obrolan soal kolonialisme dan dekolonisasi ini terus dilanjutkan, lama-lama kita akan mempertanyakan seberapa banyak nilai moral, ajaran agama, dan standar hidup yang kita pegang hari ini mengatur imajinasi di kepala kita. Misalnya, kenapa punya cita-cita tertentu? Dari mana gambaran tentang hidup ideal itu berasal? Belajar dekolonisasi, kalau dianalogikan seperti iklan vitamin, memberi semacam “pertahanan tubuh” yang membuat kita tidak begitu saja menerima nilai dan standar tertentu sebagai sesuatu yang alamiah atau sudah seharusnya.

Saya melihatnya juga lewat pengalaman sekolah. Saya sudah bisa membaca sejak umur dua setengah tahun. Waktu SD kelas satu, saya diminta membaca di depan kelas dan saya membaca dengan cepat. Guru saya justru menegur: “Kinanti, pelan-pelan bacanya, karena teman-teman kamu belum bisa.” Dari situ saya belajar untuk “menurut” dan menahan diri.

Menurut saya, ini bukan kesalahan individu, melainkan kesalahan sistem. Kolonialisme cenderung menekan kita untuk jadi seragam. Ia membentuk sejarah standardisasi dan klasifikasi dan bekerja bersama struktur kuasa lain. Hal yang sama juga terjadi pada identitas gender dan seksualitas — semuanya diseragamkan menjadi dua titik ekstrem, laki-laki dan perempuan, tanpa dilihat sebagai spektrum.

Mempertanyakan semua ini membuat capek dan itulah kenapa tidak semua orang mau melakukannya. Belajar dekolonisasi membuat kita paham bahwa kemampuan untuk terus bertanya dan membongkar apa yang selama ini kita yakini tidak selalu dimiliki semua orang setiap saat.

Carla: Menurut kamu, kenapa mempertanyakan hal yang dianggap “normal” ini penting untuk terus dilakukan? Apa yang terjadi kalau kita tidak mempertanyakannya?

Kimung: Karena kalau kita tidak bertanya, kita akan terus mengikuti dan meniru pakem yang sudah ada tanpa sadar. Kita jadi “manut” pada standar tertentu hanya karena itulah yang selama ini dianggap benar atau, dalam konteks film misalnya, dianggap sebagai formula “supaya film laku”.

Contoh konkretnya bisa dilihat dari teknologi visual, seperti kamera dan tata warna (color grading) dalam produksi film. Kamera pada dasarnya tidak dirancang untuk merekam warna kulit seperti kulit kita dengan baik. Makanya, dalam proses pewarnaan, sering muncul masalah seperti “Kenapa warnanya jadi kekuningan sekali?”

Hal yang sama terjadi dalam cara kita menggambarkan suatu tempat. Kenapa India, misalnya, sering digambarkan dengan warna oranye kusam, sementara New York digambarkan dengan langit biru bersih?

Kalau imajinasi semacam ini tidak pernah kita pertanyakan, kita akan terus mereproduksi cara pandang yang sama hanya karena sudah telanjur menjadi pakem.

Dampaknya bukan cuma pada bagaimana sesuatu terlihat, tetapi juga pada siapa yang dianggap sebagai standar, siapa yang dianggap “lain”, siapa yang dipercaya, dan siapa yang terus ditempatkan di pinggir.

Carla: Kamu sendiri punya latar belakang sebagai penyair dan dekat dengan bahasa dan tulisan. Seberapa penting dan seberapa kuat peran bahasa dalam membentuk mindset seseorang? Apakah bahasa bisa jadi alat yang membantu kita pelan-pelan lepas dari warisan penjajahan?

Kimung: Ini menarik karena walaupun saya kritis terhadap bahasa Indonesia, keberadaannya sendiri sebenarnya juga sebuah keajaiban. Bayangkan kalau kita tidak punya bahasa Indonesia—ngobrol dengan teman dari Makassar, Riau, atau Toba akan jauh lebih sulit. Bahasa Indonesia memudahkan kita untuk saling memahami dan membangun gagasan bersama, meski itu tidak berarti ada satu gagasan tunggal yang seragam.

Saya sendiri hanya fasih berbahasa Indonesia, dan karena inilah, saya tahu persis apa yang ingin saya sampaikan. Di sinilah bahasa jadi membebaskan. Tapi di sisi lain, ketika hanya ada satu bahasa yang dianggap paling “benar”, itu meminggirkan yang lain.

Dalam menulis puisi, saya bisa mengutak-atik aturan bahasa Indonesia, misalnya mengubah kata benda jadi kata kerja, karena saya paham betul aturannya, sehingga saya tahu cara "membengkokkannya" dan merusak strukturnya. Tapi saya tidak bisa bermain sebebas itu dalam bahasa lain karena tidak menguasainya.

Pertanyaannya jadi: apakah kita menggunakan bahasa untuk membuka ruang bagi semua orang, atau untuk memperkuat otoritas kita sendiri?

Misalnya, karena saya dan suami (Frendy) terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang “baik dan benar”, teman-teman lain sering menganggap kami “pintar” dan jadi enggan mengobrol santai, padahal bicara dalam bahasa Indonesia yang baik belum memberi jaminan kalau seluruh omongan kami benar. Hari ini, masalahnya hanya bahasa Indonesia yang digunakan oleh negara sebagai bahasa aturan; ia dianggap yang paling “benar”.

Hal seperti ini juga sering terjadi di ruang akademik, organisasi masyarakat sipil, bahkan gerakan. Kita punya jargon, istilah teknis, bahasa proposal, bahasa hukum, atau bahasa donor yang tidak selalu bisa diakses oleh semua orang. Akibatnya, orang yang sebenarnya paling memahami persoalan dari pengalaman hidupnya sendiri bisa merasa tidak cukup punya bahasa untuk ikut menentukan percakapan.

Jadi, buat saya, persoalannya bukan bahasa Indonesia itu sendiri. Persoalannya muncul ketika satu bentuk bahasa memperoleh otoritas lebih besar daripada yang lain, lalu kemampuan berbahasa tertentu menjadi ukuran siapa yang dianggap berpengetahuan dan siapa yang layak didengarkan.

Rury: Kamu sangat aktif di berbagai gerakan dan proyek. Bagaimana caranya memastikan gerakan yang sedang kita bangun tidak mengulang cara berpikir, pola, atau relasi kuasa, termasuk lewat bahasa, yang justru mereplikasi otoritas warisan penjajahan?

Kimung: Ini pekerjaan yang sangat sulit. Waktu bertemu teman-teman yang lebih muda, saya kadang kesal sendiri. Sebagai “kakak” berusia 36 tahun, saya lebih gampang emosi kepada mereka daripada mengambil jeda. Itu karena dulu saya dan generasi seusia saya dibesarkan dengan pola relasi yang serupa dari senior-senior kami dan itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, di ProyekDekolonial, komitmen kami adalah tidak mengulang perlakuan buruk itu.

Rury: Sebagai bagian dari Gen Z, aku juga punya perhatian besar untuk membangun ruang aman, baik di komunitas, tempat kerja, maupun ranah privat. Menurut kamu, kebiasaan atau cara pandang apa yang perlu mulai kita unlearn bersama sebagai masyarakat Indonesia?

Kimung: Banyak sekali, soal sikap, cara berkomunikasi, cara mendengarkan. Yang perlu di-unlearn sebenarnya adalah kebiasaan orang yang punya kuasa lebih besar merasa paling benar, lalu berhenti mau mendengarkan.

Saya juga merasa kita perlu unlearn anggapan bahwa keras berarti kuat, bahwa orang yang paling banyak berkorban adalah yang paling berkomitmen, atau bahwa kelelahan adalah sesuatu yang wajar dalam kerja-kerja gerakan. Kadang kita begitu sibuk melawan sistem yang tidak adil sampai tanpa sadar membawa logika yang sama ke dalam cara kita memperlakukan satu sama lain.

Buat saya, membangun ruang yang lebih aman bukan berarti semua orang harus selalu nyaman atau tidak boleh berbeda pendapat. Justru kita perlu ruang yang memungkinkan orang berbeda, mengatakan tidak, membuat kesalahan, memberi kritik, dan tetap diperlakukan dengan bermartabat.

Sebaliknya, kita perlu terus bertanya pada diri sendiri: kalau posisi dibalik, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih sendirian; harus dilakukan bersama-sama, terus-menerus.

Rury: Ini mengingatkanku pada pola penjajahan itu sendiri yang pada dasarnya terjadi karena relasi kuasa yang timpang. Berhubungan dengan itu, apa arti merdeka buat kamu?

Kimung: Merdeka itu kata yang menarik, punya makna konotatif dan denotatif. Saya lahir dan bersekolah TK-SD di masa akhir Orde Baru, dan baru sekarang saya sadar bahwa Orde Baru juga punya bentuk kolonialisme administratifnya sendiri yang sangat mencengkeram—sampai hari ini pun masih ada rasa “ngilu” di tubuh saya ketika membahasnya, meski waktu itu saya masih kecil.

Muncul pertanyaan: apakah kemerdekaan yang universal itu benar-benar ada? Sepertinya tidak—kemerdekaan bisa jadi cuma dirasakan oleh sekelompok orang tertentu.

Dalam konteks hari ini, cita-cita saya sederhana: bisakah kita punya ruang untuk membayangkan sesuatu tanpa harus selaras dengan orang lain, tanpa harus memikirkan terus-menerus konsekuensinya?

Hari ini, banyak orang bahkan takut duluan sebelum mengungkapkan sesuatu—takut sebelum “menge-tweet”, takut sebelum membuat sesuatu.

Bagi sebagian orang yang bisa bicara dalam bahasa metafora dan simbolik yang kuat, rasa takut itu bisa disamarkan lewat lapisan-lapisan makna. Saya sendiri pernah menulis puisi yang berjudul “Supremasi Ranjang”, yang dibuka dengan sangat lugas: “aku cuma mau seks dengan tenang” — sebenarnya bukan semata soal itu, tapi soal bagaimana kita tidak lagi merasa bebas bahkan di ruang paling privat sekalipun, karena harus terus memikirkan hal-hal seperti “beras yang tinggal seperempat, krisis iklim, atau iuran BPJS”.

Jadi, kemerdekaan adalah ketika kita tidak perlu lagi “bersembunyi” dari banyak hal, sekaligus ikut menciptakan ruang agar orang lain juga tidak perlu bersembunyi.

Rury: Kalau diminta membayangkan ulang Indonesia—beserta seluruh sistem nilai, aturan, dan cara bermasyarakatnya—Indonesia seperti apa yang terbayang di kepala Kimung?

Kimung: Ini pertanyaan yang berat! Kadang saya berpikir, tanpa adanya gagasan tentang “Indonesia”, mungkin saya sendiri tidak akan pernah ada, terutama karena garis keturunan saya sangat campur aduk. Kalau ditanya “Kamu orang mana?”, saya butuh waktu lama untuk menjelaskan: nenek buyut dari pihak ibu menikah dengan seorang keturunan Tionghoa lalu keluarganya dibuang; anaknya kemudian menikah dengan orang Aceh; lalu bertemu kakek saya yang dari Jawa Timur, dan mereka menikah di Sulawesi. Tanpa gagasan “Indonesia harus merdeka”, pertemuan-pertemuan itu mungkin tidak akan pernah terjadi.

Saya juga sadar orang Indonesia sering membayangkan Indonesia seperti Amerika—satu daratan besar yang menyatu—padahal kita adalah kepulauan dengan keberagaman yang sangat besar.

Pada akhirnya, ini pertanyaan yang sulit dijawab sendirian; saya lebih membayangkan diri saya sebagai warga negara yang ingin mencari jawabannya bersama-sama, termasuk mendorong agar mereka yang punya kekuasaan lebih tidak menggunakannya secara sewenang-wenang.

Rury: Ada rekomendasi buku, podcast, film, atau akun yang bisa membantu teman-teman pembaca memahami perspektif ini lebih jauh?

Kimung: Untuk bacaan besar, buku Location of Culture karya Homi Bhabha sangat membantu saya memahami konsep ruang ambivalensi dalam subjek pascakolonial.

Tapi menurut saya, kita juga sering lupa bahwa pengetahuan dan imajinasi tidak selalu datang dari bacaan “besar”. Kadang membaca zine komunitas, menonton film independen, mendengarkan percakapan orang di sekitar kita, atau bahkan membaca caption Instagram teman sendiri bisa membuat kita memahami sesuatu yang tidak kita temukan di buku teori.

Kalau saya tidak membaca apa yang ditulis teman-teman saya, saya juga tidak akan tahu imajinasi apa yang sedang hidup di kepala mereka. Jadi mungkin yang penting bukan hanya apa yang kita baca, tetapi juga siapa yang selama ini kita anggap layak menjadi sumber pengetahuan. Buku-buku besar penting, tapi pengalaman sehari-hari, seni, arsip, cerita keluarga, dan pengetahuan yang lahir dari komunitas juga sama pentingnya untuk kita dengarkan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Marlinda Na’u adalah seorang ibu rumah tangga dari masyarakat Mollo yang tinggal di Desa Taiftob, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Marlinda Na’u juga aktif bergiat sebagai koordinator pangan di Komunitas Lakoat Kujawas.

Carla: Kenapa akhirnya memutuskan untuk fokus bergerak di bidang pangan? Apakah ada momen tertentu dalam kehidupanmu yang membuatmu merasa bahwa isu pangan itu penting?

Marlinda Na’u: Sebenarnya, beta salah satu orang di antara banyak masyarakat Mollo yang dulu merasa sangat inferior dengan pangan lokal. Beta kemudian memutuskan untuk bergabung dengan komunitas Lakoat Kujawas yang bergerak di bidang pangan di Mollo pada tahun 2018. Kami mencoba mengeksplor pekarangan rumah dan hutan, dan dari situ beta jadi mengingat kembali memori-memori masa kecil, di mana dulu beta belum mengenal beras.

Bersama komunitas, kami juga memperkenalkan pangan lokal dan beta merasa bahwa ternyata orang dari luar sangat mengapresiasi makanan yang selama ini beta anggap sebagai “makanan orang kampung” atau “makanan orang susah”.

Dari situ beta sadar bahwa kita tidak boleh merasa rendah diri dengan apa yang kita punya, karena sebenarnya kalau kita bicara pangan, kita juga bicara soal identitas — seperti yang beta bilang tadi, ada memori masa kecil di mana pangan lokal dihadirkan sebagai salah satu makanan ritual.

Jadi beta akhirnya sadar kalau bicara pangan, beta juga sedang bicara tentang identitas beta sendiri.

Carla: Kamu sempat bilang ada rasa inferior, seperti makanan yang kamu makan selama ini dianggap “makanan kampung”. Bisa dijelaskan kenapa perasaan itu bisa muncul?

Marlinda Na’u: Karena makanan yang kami anggap paling bergengsi itu beras dan makanan instan. Dulu, ketika kami makan ubi atau jagung, kami diberi stigma sebagai orang yang tidak mampu. Jadi, ukuran kesejahteraan kami dibandingkan dengan nasi putih. Kalau makan nasi, artinya mampu membeli beras. Tapi kalau isi piringnya jagung, ubi, atau kacang, itu berarti kami dianggap orang susah.

Carla: Berarti ada kaitannya dengan status sosial dan ekonomi seseorang: apakah dia bisa makan nasi atau tidak, apakah dia mampu membeli beras atau tidak?

Marlinda Na’u: Iya, benar. Di masa kecil beta makan ubi, jagung, dan kacang-kacangan, dan tetap sehat. Namun, ketika beranjak remaja, seperti ada keharusan untuk makan nasi dan mi instan. Padahal kami tinggal di daerah pegunungan; tidak ada sawah dan tidak ada padi, tapi kami seperti harus makan nasi. Dari mana datangnya nasi? Orang tua terpaksa menjual jagung sampai berutang di kios untuk bisa membeli beras.

Kami menyesuaikan diri dengan teman-teman dan tetangga yang sudah makan nasi, karena kalau sampai di sekolah saya membawa bekal jagung, saya akan dibully habis-habisan. Jadi mau tidak mau, ada tekanan sosial dari teman-teman kalau kita belum makan nasi

Carla: Sekarang kalau kita bicara pangan, mungkin yang langsung terpikir adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang bilang program ini mengingatkan pada program swasembada beras dulu, karena seolah-olah makanan seluruh anak Indonesia diseragamkan. Menurutmu, bagaimana soal ini?

Marlinda Na’u: Menurut beta, MBG itu sebenarnya program yang sangat meresahkan. Karena ini bukan bicara soal pemerataan, tapi bagaimana program ini membuat anak-anak kami harus bergantung pada nasi. Mereka makan nasi hanya di sekolah, tapi ketika pulang ke rumah, orang tua menyediakan ubi dan jagung. Akhirnya, anak-anak jadi tidak mau makan karena mereka berpikir besok di sekolah akan makan nasi lagi lewat MBG. Ketika diberi makanan yang ada di rumah, beberapa anak bahkan memilih puasa semalaman hanya untuk menunggu makan MBG besok harinya.

Menurut beta, ini salah satu politik untuk membuat generasi sekarang bergantung pada nasi, seolah-olah ubi dan jagung sebagai makanan pokok kami, sebagai identitas kami di Timur, perlahan-lahan mau dihilangkan.

Carla: Tadi juga sempat dibahas soal bagaimana pangan itu sangat dekat dengan identitas dan cara hidup sebuah masyarakat, sebuah komunitas. Apa yang membuat kamu merasa bahwa pangan itu lebih dari sekadar makanan, melainkan juga bagian dari identitas?

Marlinda Na’u: Kalau bicara pangan orang Timor (Mollo), makanan pokoknya itu jagung dan ubi. Itu sudah menjadi identitas kami. Artinya, ke mana pun orang Timor pergi, orang akan tahu bahwa makanan orang Timor itu jagung dan ubi.

Kalau pangan itu dihilangkan, identitas kami juga ikut hilang, dan menurut beta itu terjadi perlahan-lahan.

Ditambah sebenarnya, kalau bicara ubi dan jagung, secara tidak langsung kita juga bicara soal merawat tanah dan alam.

Carla: Pangan itu dekat sekali hubungannya dengan alam. Apa yang bisa kita pelajari dari relasi ini? Bagaimana pangan lokal bisa membantu kita lebih paham cara alam bekerja?

Marlinda Na’u: Sejauh yang beta pelajari, secara tidak langsung pangan mengajari bagaimana merawat alam, membaca musim, menghormati tanah, menjaga air.

Kami di sini makan secara musiman. Jadi, makanan yang dimakan pada bulan ini dan bulan depan berbeda-beda, dan biasanya makanan-makanan ini didapat dari hutan. Misalnya, kalau di kampung kami sedang musim kacang, kampung sebelah mungkin sedang musim ubi hutan. Dan sekarang, dengan krisis iklim, pola musim ini jadi terganggu dan tidak menentu.

Di Mollo, kalau bicara soal pangan, kami juga bicara soal kecukupan, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan tidak serakah. Artinya, kami mengambil apa yang ada di hutan dan di kebun secukupnya hanya untuk dimakan dan bukan untuk dijual.

Carla: Jadi murni untuk bertahan hidup, untuk makan, bukan untuk mencari untung.

Marlinda Na’u: Betul, bukan untuk mencari untung. Di hutan, sebenarnya banyak sekali makanan yang bisa diambil. Tapi karena hutan terus dibuka untuk dijadikan kebun yang hanya menanam satu jenis tanaman saja, dan yang tujuannya hanya untuk dijual, akhirnya banyak tanaman lain yang ikut musnah.

Saatnya musim panen tiba, kami jadi tidak bisa menikmati apa yang disediakan hutan, ujung-ujungnya hanya makan nasi putih saja karena tidak bisa mendapatkan yang lain.

Setiap ada perkebunan besar yang muncul, artinya ada banyak jenis tanaman dan banyak jenis makanan yang ikut hilang.

Carla: Pengetahuan tentang pangan itu pengetahuan turun-temurun. Apakah orang tuamu yang mengajarkan cara bercocok tanam, cara mengolah makanan, dan itu akhirnya diteruskan lagi ke anak cucu?

Marlinda Na’u: Benar, pengetahuan dan pengalaman tentang cara mengambil makanan yang bisa dimakan, cara mengolahnya, semuanya diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena di sini ada beberapa jenis makanan hutan yang harus melewati proses pengolahan yang cukup panjang, jadi cara mengolahnya harus tetap dipelajari dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

Salah satunya adalah arbila hutan, atau yang kami sebut kacang beracun, karena kacang ini mengandung sedikit sianida. Jadi prosesnya harus direbus berulang kali, sampai sebelas kali, baru bisa dimakan.

Carla: Ada kekhawatiran tidak kalau warisan pengetahuan ini akan hilang jika kita memaksakan fokus hanya pada satu jenis pangan tertentu?

Marlinda Na’u: Sudah pasti ada kekhawatiran itu.

Kalau lahan sudah tidak ada, hutan sudah tidak ada, dengan sendirinya pengetahuan itu akan hilang.

Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada anak dan cucu kalau cuma bercerita tanpa mempraktikkannya? Itu akan sia-sia karena mereka tidak akan paham.

Anak-anak generasi sekarang bahkan tidak tahu tumbuhan jagung seperti apa. Jadi harus tetap ada praktiknya, supaya bisa mengajarkan tumbuhan apa yang bisa dimakan dan proses pengolahannya seperti apa sampai bisa disajikan di atas meja. Kalau cuma bercerita saja, menurut saya itu sia-sia, karena mereka tidak akan mengerti.

Apalagi, pengetahuan seperti ini bukan sesuatu yang dipelajari juga di sekolah, dan mau tidak mau memang belajarnya dari keluarga, dari orang tua, dari kakek-nenek.

Carla: Aku ingin bertanya soal hubungan antara pangan dan perempuan. Sepertinya perempuan di beberapa komunitas punya peran penting dalam mengolah dan membuat makanan untuk keluarga, memastikan semua orang di rumah kenyang. Menurutmu, seberapa penting peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan pangan?

Marlinda Na’u: Sejauh pengalaman beta, peran perempuan itu sangat penting untuk menjaga pangan. Karena perempuanlah yang tahu tumbuhan apa yang bisa dimakan dan bagaimana cara mengolahnya. Jadi kalau mengolah kebun, perempuan harus ikut. Perempuan yang lebih tahu soal benih atau tumbuhan apa yang harus ditanam dan dijaga.

Selain penjaga dapur, perempuan juga penjaga pengetahuan karena semua pengetahuan ini datangnya dari perempuan. Jadi, peran perempuan untuk pangan lokal itu penting sekali, sangat penting.

Carla: Apa yang bisa kita pelajari, terutama yang tinggal di kota dan tidak terlalu dekat hubungannya dengan makanan lokal di daerahnya masing-masing, dari cara masyarakat adat melihat pangan?

Marlinda Na’u: Menurut beta, kita harus menghargai keberagaman pangan.

Masyarakat itu harus diberi kebebasan untuk makan sesuatu yang ada di daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada satu jenis makanan saja.

Ini juga soal melihat bahwa sebenarnya tidak ada hierarki di antara jenis pangan karena selama ini kesannya nasi yang paling superior dan yang lain seperti ubi dan jagung ada di bawahnya.

Teman-teman juga harus mulai dengan mengenal asal makanannya. Mungkin bisa mengunjungi petani, mengenal sumber makanannya dari mana, lalu memahami prosesnya seperti apa. Dari situ kita bisa belajar bagaimana menghargai apa yang kita makan.

Carla: Seberapa penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul makanan yang kita makan?

Marlinda Na’u: Penting sekali. Kita harus tahu isi piring kita itu apa dan dari mana asalnya. Misalnya, ketika makan sayur, kita bisa tahu sayur ini ditanam oleh petani di tanah, secara hidroponik, atau dengan cara lain. Dari situ juga kita bisa belajar untuk menghargai; selain menghargai tanah, kita juga belajar menghargai alam itu sendiri.

Dan ketika tahu asal-usul makanan kita, kita juga mengenal asal-usul kita sendiri, karena seperti yang beta bilang, bicara pangan itu bicara tentang identitas.

Carla: Karena kita membahas bulan Agustus, yang erat kaitannya dengan kemerdekaan, kalau untuk dirimu, arti merdeka itu apa?

Marlinda Na’u: Sebagai masyarakat adat di Mollo, arti merdeka itu adalah ketika masyarakat bebas menentukan pangan yang kami tanam dan olah, yang berarti pengetahuan leluhur juga tetap hidup sebagai bagian dari masa kini dan masa depan, bukan sebagai masa lalu. Pengetahuan leluhur tetap dihargai, bukan berarti harus diseragamkan dari ujung ke ujung.

Ketika kami diberi kebebasan untuk memilih pangan kami sendiri untuk diolah, menurut beta, itulah arti merdeka.

Merdeka juga ketika kami diberi kebebasan untuk bisa merawat tanah dan alam kami sendiri, tidak harus bergantung pada kebijakan-kebijakan yang ada, karena sekarang, bahkan untuk merawat alam dan tanah pun, seperti tidak punya kepemilikan.

Misalnya, di kampung beta sendiri, ada satu tempat di mana masyarakat biasa melakukan ritual-ritual. Ritual ini penting sekali bagi kami. Ketika kami mau membuka lahan baru untuk menanam, kami harus mengadakan ritual, harus meminta izin kepada leluhur, apakah kami bisa menebang pohon tertentu untuk membuka lahan. Tapi sekarang tempat itu sudah diambil alih sebagai taman nasional, yang kemudian menutup akses kami untuk mengadakan ritual di sana.

Selain ritual, tempat itu juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi kami, untuk mengambil makanan, mengambil obat-obatan, mengambil kayu bakar. Sekarang semua itu tidak bisa diakses lagi.

Carla: Kalau kamu bisa membayangkan ulang Indonesia saat ini, yang sistem dan aturannya banyak sekali mewarisi masa penjajahan, kira-kira Indonesia seperti apa yang terbayang?

Marlinda Na’u: Beta membayangkan Indonesia yang menghargai keberagaman, tidak memaksa semua daerah memiliki pola makan yang sama, tetapi memberi ruang bagi setiap daerah untuk menjaga pangan lokalnya.

Kemudian juga melihat petani, perempuan, dan masyarakat adat sebagai penjaga kehidupan, bukan kelompok yang tertinggal. Kadang kita melihat mereka seperti orang kampung yang tidak tahu apa-apa, padahal pengetahuan mereka banyak sekali.

Carla: Ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan kalau ingin belajar lebih lanjut soal pangan?

Marlinda Na’u: Belajar langsung di kebun, melihat bagaimana petani menanam dan merawat tanaman. Kemudian bisa juga ke dapur-dapur mama-mama di kampung, melihat proses pengolahannya.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Johno Surodji Sembor, atau biasa dipanggil Mas John, adalah seorang seniman yang lahir dan besar di Wamena, Papua Pegunungan. Hari ini Mas John banyak berkarya di Jakarta dan Bali.

Carla: Apakah ada momen spesifik dalam kehidupanmu yang membuat kamu berkarya seperti sekarang ini?

John: Dari kecil, waktu masih di Papua, aku sudah bermimpi untuk jadi seniman. Mama dan Papa juga percaya sama aku. Itu yang membuat dorongan untuk menjadi seniman semakin kuat karena aku jadi berpikir, “Sudahlah, aku akan mengejar cita-cita ini.” Walaupun memang sempat sedikit terhenti karena sebelum menjadi seniman penuh waktu, aku sempat kerja kantoran dan juga modeling. Semua pengalaman itu yang akhirnya membentuk aku sekarang.

Jadi, aku rasa cita-cita dan mimpi itu yang bikin aku terus mau mengejar menjadi seorang seniman.

Carla: Aku melihat karya-karyamu itu sangat beragam. Apakah memang itu ciri khas kamu sebagai seniman?

John: Itu memang aku apa adanya dan ada latar belakangku yang membentuk aku. Aku lahir dan besar di Papua, lalu pindah ke Jakarta karena waktu itu mau kuliah desain interior, sedangkan di Papua tidak ada jurusan itu. Bahkan sampai sekarang, orang Papua sebenarnya masih belum terlalu familiar dengan dunia desain. Padahal kalau kita tahu, di Papua ada banyak karya yang bisa dikembangkan lagi. Jadi, latar belakang itu semua yang membentuk aku menjadi beragam.

Biasanya orang suka mengotak-ngotakan. Kita selalu disuruh memilih satu kotak saja. Dan dari kecil aku sudah muak dengan itu.

Akhirnya, mungkin tergambarkan dari karya-karyaku yang bentuknya beda-beda dan beragam, tidak masuk satu kotak tertentu.

Carla: Berarti, apakah ada momen di masa kecil, atau mungkin saat pindah ke Jakarta, di mana kamu merasa dianggap sedikit “berbeda” atau “aneh” karena tidak mengikuti standar-standar tertentu—standar yang sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu dibentuk oleh siapa?

John: Tentu ada. Kalau di Papua, tidak terlalu terasa. Ditambah, kedua orang tuaku memberi aku kepercayaan yang sangat besar. Jadi selama Mama dan Papa belum berkomentar, aku merasa masih aman untuk berjalan sesuai jalanku sendiri.

Yang lebih terasa justru saat menjadi model karena aku merasakan langsung standar kecantikan di Jakarta yang sungguh berbeda dengan di Papua. Misalnya, kalau standar kecantikan di Papua lebih merayakan dan mengapresiasi bentuk tubuh yang lebih berisi. Tapi begitu masuk ke industri model di Jakarta, khususnya di dunia fashion, ternyata standarnya sangat berbeda—di sini kita “harus” kurus.

Itu yang bikin aku, ketika awal masuk industri ini, merasa ingin mengubah sesuatu. Tapi tantangan saat itu, terutama pada tahun 2015-2016, adalah kebanyakan kompetitor model itu bule.

Itu juga salah satu alasan aku punya rambut gimbal sejak awal modeling, karena aku tidak mau ikut standar kecantikan tertentu. Walaupun bicara soal penghasilan, itu berat—tapi aku selalu berpikir, kalau enggak aku coba dan enggak aku mulai, siapa lagi? Aku bersyukur masih ada orang-orang yang percaya sama aku dan terus mendorong aku. Sampai akhirnya, aku bisa jadi salah satu cover majalah di Jakarta dengan rambut gimbal. Itu salah satu kebanggaanku.

Carla: Rasa takut untuk jadi yang pertama itu juga menakutkan, ya, apalagi tadi kamu bilang dari segi finansial juga bisa berkurang. Mungkin lebih gampang untuk bermain aman dan mengikuti standar.

John: Iya, memang harus pantang menyerah dan berani. Dan akhirnya dari situ, sekarang aku bisa melihat orang-orang hari ini jadi lebih ekspresif, lebih bisa jadi diri sendiri, lebih unik. Bisa menyaksikan perubahan ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri buatku.

Carla: Berarti ada banyak perubahan antara sepuluh tahun lalu dan hari ini?

John: Ada. Misalnya, hari ini, kalau aku ke Blok M, dulu mungkin cuma satu orang yang berpenampilan “nyeleneh”. Tapi sekarang jadi tren. Itu salah satu kebahagiaan buatku. Dan itu juga yang bikin aku termotivasi untuk tidak berhenti.

Atau misalnya, gaya aku itu sebenarnya “dangdut”. Itu karena dari kecil mamaku, walaupun dia perempuan Papua, sangat terobsesi dengan dangdut. Itu yang membuat aku cinta sama dangdut. Dan sekarang, ketika aku melihat musik dangdut jadi hype lagi, ada momen di mana aku merasa, “Ternyata ini benar-benar bisa terjadi.”

Carla: Berarti ada masa ketika kamu sempat menerima banyak komentar negatif soal penampilanmu?

John: Iya, dan terutama soal rambut. Tapi buatku, rambut gimbal adalah bagian dari diriku. Di daerah asalku, Karubaga, di Papua, perempuan dan laki-laki banyak yang berambut gimbal.

Dan ketika aku berambut gimbal, aku membawa sepotong tempat aku berasal ke mana pun aku pergi. Walaupun bagi sebagian orang, rambut gimbal tidak masuk dalam standar estetika mereka.

Carla: Apakah cara pandang ini, soal break the rules, break the standard, memengaruhi bagaimana kamu berkarya dan pesan yang ingin kamu bawa lewat karya-karyamu?

John: Iya, bisa aku bilang begitu. Ketika membuat karya, aku selalu ingin ada pesan dan fungsi di dalamnya. Ini juga jadi salah satu hal yang sering aku diskusikan dengan orang-orang galeri, karena menurut mereka karya seorang seniman tidak harus selalu punya pesan.

Tapi mungkin karena latar belakangku, aku selalu ingin karyaku membawa sesuatu—minimal, orang yang melihatnya bisa menangkap pesan yang ingin kusampaikan, terutama tentang Papua.

Di sisi lain, secara bisnis, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi aku belajar memosisikan diri supaya tetap bisa membuat karya yang menyampaikan aspirasiku, tetapi dengan cara yang tidak terlalu radikal. Itu juga menjadi proses pembelajaran buatku. Pada akhirnya, karyaku pasti selalu membawa pesan, hanya saja aku menyampaikannya dengan cara dan twist-ku sendiri.

Carla: Biasanya, pesan utama apa yang paling ingin kamu sampaikan lewat karya-karyamu?

John: Kebanyakan karyaku bicara soal bagaimana kita (sebagai orang Indonesia/Papua) merasa “ditindas”. Misalnya, ada karya yang menggambarkan sosok perempuan yang merepresentasikan kita sebagai orang Indonesia, yang sedang menunduk kepada sosok bule. Itu cara aku menyampaikan bagaimana kita masih menjunjung orang-orang tertentu dan juga menggambarkan hierarki: siapa yang dianggap lebih “superior”.

Ada juga lanjutan dari karya itu, di mana sosok perempuan tadi sudah kembali ke akarnya. Secara visual, dia digambarkan kembali bersama sosok laki-laki lokal, dan ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kita sebagai Indonesia sudah pulih, sudah ingin kembali ke akar kita sendiri.

Carla: Aku merasa, bahkan sekarang, warisan penjajahan ini sudah sangat mengakar tanpa kita sadari, bahkan sampai mendesain preferensi kita dan cara kita melihat sesuatu. Menurutmu, bagaimana soal itu? Apakah ada yang dirugikan dan diuntungkan dari situasi ini?

John: Menurutku ada banget. Salah satu yang paling sering terjadi itu soal self-esteem—kita jadi sering membanding-bandingkan diri, misalnya, “hidungku kurang mancung”.

Tapi kalau dari pengalaman pribadiku, sebelum masuk industri ini, aku biasa saja, tidak terlalu terekspos dan tidak terlalu terkena efeknya—mungkin karena kedua orang tuaku, terutama mamaku, sangat bangga menjadi perempuan Papua. Aku melihat itu dari kecil, sehingga aku selalu berpikir kalau aku juga harus bangga dengan identitas aku sebagai orang Papua. Tapi nyatanya, tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu.

Yang paling sering aku obrolkan sama teman-teman, itu soal sistem pendidikan kita. Kita kurang belajar soal sejarah daerah kita sendiri. Misalnya, di Papua, kita tidak pernah belajar secara spesifik soal sejarah suku Papua atau perjuangan-perjuangan lokal.

Padahal, menurutku, kalau kita tahu dan memahami sejarahnya, akan muncul rasa belonging: aku bagian dari sejarah dan budaya ini, dan budaya ini juga bagian dari diriku. Dari situ, muncul keinginan untuk terus mempertahankannya dan merayakannya.

Carla: Tapi mungkin itu juga sesuatu yang memang di-set by design, ya — sistemnya yang dirancang supaya kita tidak punya ikatan yang kuat dan dekat dengan budaya kita sendiri.

John: Iya, kayaknya sudah dipikirkan oleh sistem ini, supaya orang-orang lupa dan jauh dari budaya sendiri.

Sebenarnya menyedihkan karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, di mana jauh sebelum “diversity” menjadi tren, para penggagas sudah visioner soal hal itu. Sayangnya, kita belum benar-benar menjalankan nilai-nilainya.

Carla: Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan diversity yang sangat digembar-gemborkan, banyak budaya dan simbol dari Papua yang dipakai hanya untuk menunjukkan kalau “kita beragam”, misalnya pejabat memakai baju daerah Papua di acara-acara resmi — tapi di saat yang sama, tidak ada ruang yang benar-benar diberikan untuk teman-teman Papua. Menurutmu, bagaimana soal ini?

John: Aku punya satu karya soal ini yang sempat dipamerkan di Bali tahun lalu. Aku merasa budaya Timur, termasuk musik-musiknya, lagi naik daun; orang-orang jadi banyak yang tahu, bahkan sampai diundang ke acara musik besar di Jakarta.

Aku tentu senang, namun ada perasaan bahwa kita, orang Papua, hanya “dipakai” sebagai aksesori saja.

Ditambah, ada banyak yang meminjam budaya Papua tanpa benar-benar paham situasi yang terjadi di sana. Sehingga aku mempertanyakan, “Cinta ke Papuanya itu di mana? Apakah benar-benar ada?”

Carla: Dan ketika kalian ingin menyampaikan situasi yang sebenarnya terjadi di Papua, itu justru tidak didengar, karena seperti yang kamu bilang, cuma dijadikan sebatas aksesori saja.

John: Betul, itu yang selalu aku pikirkan.

Aku sering banget berpikir soal baju daerah yang dipakai untuk acara-acara pemerintahan. Sebenarnya, banyak pola dan motif yang punya tujuan dan makna tertentu, bahkan sifatnya sakral. Misalnya, ada pola yang khusus digunakan untuk kematian atau untuk merayakan panen, tapi malah dipakai dalam acara penjemputan pejabat.

Makanya, aku sempat berpikir untuk mencari solusinya. Siapa tahu ke depannya kita bisa punya satu baju atau kostum yang merepresentasikan Papua khusus untuk acara pemerintahan, tanpa harus menggunakan pola dan motif yang tidak sesuai konteks. Jadi, simbol-simbol yang punya makna dan fungsi khusus bagi orang Papua tetap bisa kita jaga dan tidak digunakan sembarangan.

Menurutku, hal seperti ini terjadi karena orang tidak mau belajar atau melakukan riset sendiri. Padahal, sebelum menggunakan sesuatu, seharusnya kita cari tahu dulu apa makna dan konteksnya.

Carla: Kalau melihat situasi seperti itu, perasaanmu lebih ke kecewa, marah, atau sudah pasrah?

John: Dulu ada rasa kecewa dan marah, tapi sekarang lebih ke “Aku harus bikin solusi.” Karena kalau tidak ada solusi, tidak akan ada perubahan.

Carla: Apa pendapatmu soal cultural appropriation—ketika budaya seseorang dipakai oleh orang yang bukan berasal dari daerah/budaya tersebut?

John: Menurutku, kalau ada niat memakai sesuatu tanpa benar-benar tahu atau melakukan riset terlebih dahulu, itu sudah salah dari awal. Tapi, balik lagi ke pemakainya dan intensinya. Misalnya, ada beberapa orang non-Papua yang lahir dan besar di Papua, jadi mereka paham betul konteksnya—kalau mereka memakainya dengan benar dan dengan maksud yang benar, aku bisa menerima itu.

Kadang ada juga orang yang bilang, “Kan kita cuma mau bantu mempromosikan budaya kalian.” Padahal kita tidak meminta itu.

Itu juga salah satu mentalitas yang menurutku masih sangat erat dengan kolonialisme—mentalitas bahwa “kita harus membantu orang-orang Timur”, seolah-olah mereka harus dibantu, diselamatkan—padahal belum tentu itu yang dibutuhkan.

Contohnya, yang kita butuhkan itu buku dan kertas, tapi yang dikasih justru makanan, padahal makanan kita sendiri banyak. Walaupun niatnya membantu, karena tidak sesuai kebutuhan, akhirnya jadi tidak benar-benar membantu.

Carla: Kadang solusi yang diberikan itu solusi yang menurut mereka benar, padahal belum tentu. Dan kembali ke poin awal, kalau mau membantu, juga harus mau belajar dulu.

Carla: Arti merdeka untukmu itu seperti apa?

John: Merdeka itu ketika aku bisa bangga dan merasa aman menjadi diriku sendiri — dalam situasi apa pun. Aku bisa merasa nyaman dan tetap menjadi diriku di mana saja. Menurutku, itulah merdeka yang sesungguhnya.

Carla: Kalau misalnya bisa membayangkan ulang Indonesia, terlepas dari aturan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada sekarang, Indonesia seperti apa yang terbayang?

John: Indonesia yang benar-benar menjalankan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dengan sungguh-sungguh. Indonesia yang merayakan keberagaman. Kita ini memang beda-beda, tapi bukan berarti harus diseragamkan, dan itu yang membuat kita jadi Indonesia.

Dan terutama lebih menjalankan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Carla: Punya rekomendasi untuk teman-teman yang ingin memperdalam perspektif atau sudut pandang ini?

John: Aku suka podcast-podcast seorang drag queen, namanya Lushious Massacr. Dia menunjukkan bagaimana menjadi diri sendiri, dan aku merasa punya banyak kemiripan dengan cara dia menjalani identitasnya, walaupun berbeda, esensinya sama.

Ada juga film anime berjudul “Colorful” (2010) yang menurutku mengingatkan kita soal apa artinya menjadi manusia.

Selain itu, ada satu buku, lebih ke visual book, yang berjudul “A Spoonful of Sugar In Your Cup of Tea: Questions on Colonialism and Discrimination in Five Acts”. Di situ ada karyaku dan juga karya seniman-seniman lain yang mengeksplor topik soal dekolonisasi dan diskriminasi yang masih ada dalam masyarakat hari ini. Misalnya, ada seorang seniman yang berbagi cerita soal bagaimana tumbuh besar sebagai orang keturunan Tionghoa di Inggris.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Feby Indirani adalah seorang penulis fiksi dan nonfiksi. Feby baru mengeluarkan buku terbaru yang berjudul Tubuh Yang Tumbuh (Indonesia Tera, 2026), sebuah kumpulan esai tutur seputar perempuan.

Saat ini, Feby juga sedang mempersiapkan buku fiksi ketiga dari trilogi Magical Islamism, sebuah karya yang sudah dikerjakan lebih dari 4 tahun.

Carla: Apa yang membuat kamu banyak menulis tentang perempuan, agama, dan relasi kuasa? Boleh diceritakan gimana proses perjalanan ini?

Feby: Karena hal-hal itu terasa sangat dekat dengan diriku. Sebagai perempuan, banyak isu tidak hanya sekadar buih-buih di meja diskusi, tapi tubuh kitalah yang betul-betul menjadi pertaruhannya. Mulai dari keputusan memakai atau membuka jilbab, keputusan menikah atau tidak, hingga keputusan punya anak atau tidak—semuanya berdampak langsung pada tubuh dan kesejahteraan diri kita.

Aku melihat banyak persoalan diskriminasi yang dialami perempuan berhulu pada tafsir agama yang bias gender dan patriarkis.

Perbedaan tafsir agama juga merupakan salah satu topik paling sensitif dan mudah mengundang kemarahan sebagian orang sehingga kebanyakan orang menghindari atau tidak mau membicarakannya. Tapi, itu semua seperti memasukkan debu ke bawah karpet, tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sampai kemudian kita melihat ledakan-ledakan yang terjadi berupa kasus-kasus kekerasan yang ekstrem.

Carla: Apakah ada momen tertentu yang membuat kamu mulai mempertanyakan bahwa banyak standar, aturan, dan nilai yang dilekatkan pada perempuan Indonesia sebenarnya merupakan konstruksi sosial, bukan sesuatu yang alami?

FEBY: Aku lahir di keluarga yang religius—yang mewariskan nilai-nilai Islam. Dari keluarga pula aku mendapatkan kecintaan pada belajar dan membaca buku. Jadi ada dua tradisi yang tumbuh sama kuatnya, beragama dan mencintai ilmu pengetahuan.

Aku tidak bisa mengingat momen spesifik yang membuatku mulai mempertanyakan banyak standar, aturan dan nilai. Segalanya terjadi secara incremental, sedikit demi sedikit, dan merupakan kontribusi dari banyak sekali aktivis, pemikir, dan penulis sebelum aku yang sulit disebutkan satu per satu.

Aku ingat, misalnya, ketika SMA, aku mengikuti sebuah diskusi tentang gender yang pembicaranya Ibu Saparinah Sadli, dan aku mengangkat tangan menanyakan pertanyaan lugu, “Kesetaraan gender itu seperti apa? Masa perempuan mau jadi petinju?” Bu Sap menjawab kurang lebih begini: dalam hal apa pun, jangan dihalangi berdasarkan gendernya, tapi dilihat dari potensinya saja—apa yang mungkin bagi individu tersebut.

Setelah itu, aku terus berproses, bertanya, membaca, mendengarkan, berdiskusi, menantang diri, merasa tidak nyaman, bertumbuh terus, sampai hari ini. So, it literally takes a village to make me who I am today. Dan satu hal penting adalah kecintaanku pada sastra, karena membaca sastra akan membuatmu memahami manusia lebih baik ketimbang membaca buku psikologi.

Carla: Agama dan feminisme sering dilihat sebagai dua hal yang bertolak belakang. Bagaimana kamu melihat narasi ini? Apakah ini sesuatu yang pernah kamu alami secara personal juga?

Feby: Iya, menurutku itu salah satu narasi yang paling umum diyakini. Aku tidak menyetujuinya, tapi aku paham kata-kata dan label memang kerap terlalu terbatas.

Feminisme sering sekali dianggap sebagai produk pemikiran Barat. Tapi sekali lagi, menurutku itu hanya keterbatasan kata dan istilah saja. Sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, kisah-kisah istri dan sahabat Nabi yang bersikap kritis dan mempertanyakan berbagai aturan juga banyak, kok, tapi istilah ‘feminisme’ belum ada.

Dunia pemikiran Islam selalu dipenuhi oleh para perempuan pemikir yang kritis, mulai dari AIsyah istri Nabi, Fatimah Mernissi dari Maroko, sampai Lies Marcus dan Musdah Mulia dari Indonesia. Sangat banyak.

Secara personal, iya, ini juga merupakan proses pergulatan panjang, sampai kemudian saat ini aku meyakini bahwa keduanya sama sekali tidak perlu bertentangan.

Carla: Kamu banyak membahas soal perempuan dan agama di dalam karya-karyamu, dan masih banyak aturan/standar yang dilekatkan pada perempuan yang sering dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Menurutmu, bagaimana kita bisa membedakan mana yang memang ajaran agama dan mana yang sebenarnya dibentuk oleh patriarki dan warisan penjajahan?

Feby: Hmm… memang jujur cukup sulit karena yang kita sebut ‘ajaran agama’ itu tidak pernah berada di ruang hampa. Ia akan selalu disampaikan oleh seseorang, melalui suatu medium, dalam suatu konteks peristiwa, ruang dan waktu, tertentu.

Rasanya nyaris mustahil membayangkan bahwa bias patriarki dan warisan kolonialisme tidak ikut terpercik dan menempel pada sebagian, atau bahkan seluruh, proses itu.

Sebagian orang akan mengatakan: “Makanya kita kembali ke kitab suci.” Namun, banyak para peneliti dan akademisi yang sudah mengkaji bagaimana suatu ‘kitab suci’ yang kita genggam hari ini merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang. Misalnya, bentuk Al-Qur’an yang kita pegang dan baca hari ini—urutan suratnya, ejaannya, standardisasinya—adalah hasil pembukuan pada masa Khalifah Utsman yang terjadi sekitar 14–19 tahun setelah Nabi Muhammad wafat.

Karenanya, aku meyakini ajaran agama juga merupakan sesuatu yang hidup dan semestinya mampu merespons masalah-masalah manusia hari ini, yang tentunya berbeda dengan persoalan manusia pada tahun 600-an Masehi. Narasi-narasi dalam kitab suci dan hadis sebaiknya dipahami substansinya dengan tetap memerhatikan konteks kiwari.

Pada era ekspansi awal (abad ke-15–16), kolonialisme Barat dipicu oleh legitimasi keagamaan (Gospel) yang berkelindan erat dengan ambisi ekonomi dan politik (Gold & Glory). Watak eksploitatif ini terus meminggirkan masyarakat lokal selama berabad-abad. Akumulasi penindasan inilah yang membuat ajaran Islam hadir sebagai identitas pemersatu dan artikulasi perlawanan yang paling masuk akal serta efektif ketika narasi kebangsaan menguat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20—yang akhirnya mengantarkan kita pada kemerdekaan sebagai bangsa.

Kita tak bisa menerapkan teks ajaran agama tanpa memerhatikan konteks— baik konteks saat teks ditulis maupun konteks saat kita ingin menerapkannya—dan itu termasuk dalam isu-isu terkait perempuan.

Carla: Kadang orang melihat patriarki dan kolonialisme sebagai dua hal yang terpisah, padahal mereka saling berkelindan membentuk pengalaman perempuan. Salah satu contoh yang aku lihat paling jelas adalah di tubuh perempuan. Misalnya, warisan penjajahan masih terasa di standar kecantikan hari ini, dan patriarki masih mengukung dan mengatur tubuh perempuan. Tapi kenapa tubuh perempuan selalu jadi ruang yang paling diperebutkan?

Feby: Karena tubuh perempuan bisa melahirkan kehidupan baru, memang urusannya berhulu pada kelangsungan spesies manusia, tapi kemudian berkelindan dengan kepentingan kapitalisme dan kompetisi kekuasaan geopolitik.

Carla: Menurutmu, bagaimana patriarki dan kolonialisme juga masih memengaruhi cara kita mendefinisikan “perempuan baik”, “perempuan bermoral”, bahkan “perempuan ideal”? Kenapa label-label ini masih kuat dan ada sampai hari ini?

Feby: Label-label tersebut biasanya lekat dengan cara perempuan berpakaian dan bersikap, terutama di ruang publik dalam konteks hidup bermasyarakat. Misalnya, ‘perempuan baik/bermoral/ideal’ itu mesti menutup tubuhnya. Tapi menutup tubuhnya dari pandangan siapa?

Semua orang yang mempermasalahkan cara perempuan berpakaian atau bersikap biasanya melihat persoalan tersebut hanya dari sudut pandang lelaki heteroseksual (male gaze). Tidak ada yang benar-benar berangkat dari kepentingan kesehatan dan kesejahteraan perempuan itu sendiri.

Konstruksi moralitas atas tubuh perempuan Indonesia juga dipengaruhi, antara lain, oleh intervensi kolonial Barat. Misalnya, perubahan cara berpakaian perempuan Bali yang sebelum 1920-an bebas tanpa penutup dada, lalu pada era 1920-1930-an, Belanda mempopulerkan kebaya dan kain penutup (kemban/sabuk) sebagai standar kesopanan publik.

Ada masanya di Nusantara hanya perempuan elit saja yang mengenakan beha. Beha menjadi simbol kelas dan modernitas. Yang mesti diingat juga adalah pertumbuhan pesat industri tekstil global di awal abad ke-20 dan tekstil nasional di pertengahan abad ke-20. Berangsur-angsur, perempuan Indonesia mengadopsi penggunaan beha sampai hari ini dan mungkin tidak bisa membayangkan keluar rumah tanpa mengenakannya, karena bisa mendapatkan entah label apa.

Hal serupa juga terjadi pada booming fashion dan gaya hidup hijrah. Ada label-label di sana, tapi yang jelas ada juga perputaran kapital yang besar yang melibatkan kepentingan banyak pihak.

Perihal penutup dada, itu cuma satu dari banyak hal lainnya. Mempelajari sejarah selalu membantu kita memahami konteks dan konstruksi dari segala sesuatu. Kenapa label-label tersebut masih kuat dan ada sampai hari ini? Karena selalu digunakan dan direproduksi, baik oleh lelaki maupun perempuan sendiri.

Carla: Sebagai penulis, menurutmu, seberapa penting peran bahasa dalam melawan warisan penjajahan dan patriarki? Karena banyak istilah dan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari masih punya muatan patriarkis dan kolonial yang kuat, namun terus kita gunakan dan langgengkan tanpa sadar.

Feby: Kita berpikir menggunakan bahasa, dan bahasalah yang membangun dunia kita. Karena itu, peran bahasa sangat krusial dalam melawan warisan penjajahan dan patriarki.

Salah satu contoh paling nyata adalah pergeseran penggunaan kata ‘wanita’ pada masa Orde Baru menjadi ‘perempuan’ di era Reformasi. Ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan hasil perjuangan panjang aktivis untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan negara.

Kata ‘wanita’—yang kerap dilekatkan pada konsep Jawa wani ditata (berani diatur)—secara sistematis mendomestikasi perempuan. Hal ini berwujud jelas dalam institusi seperti Dharma Wanita pada masa itu, yang memposisikan anggotanya semata-mata sebagai istri pejabat dengan kegiatan yang sangat stereotipikal feminin.

Sebaliknya, kata ‘perempuan’ berakar dari kata empu yang berarti mampu dan berdaya. Pemakaian kata ini mendobrak pola pikir secara radikal, yang pada akhirnya turut merombak nomenklatur birokrasi negara kita; dari yang semula ‘Menteri Urusan Peranan Wanita’ berubah menjadi ‘Kementerian Pemberdayaan Perempuan.’

Dampaknya secara langsung mengubah cara negara merancang kebijakan. Dulu pendekatannya sekadar “peranan” (bagaimana wanita bisa berguna sebagai penopang pembangunan dan pelengkap suami).

Penggunaan kata “perempuan” dan “pemberdayaan” memaksa negara mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa struktural yang harus diselesaikan.

Carla: Apakah ada kata, istilah, atau cara kita membicarakan dan menggambarkan perempuan yang menurutmu perlu kita pertanyakan kembali?

Feby: Masih banyak peninggalan kolonial yang kita gunakan hari ini, misalnya pada kata dan konsep “kepala keluarga” yang secara default menempatkan laki-laki sebagai “Kepala Keluarga”, tidak peduli apakah perempuan adalah pencari nafkah utama. Ini sebenarnya warisan langsung dari Hukum Perdata Kolonial Belanda. Aturan ini meminggirkan realitas masyarakat Nusantara yang dulunya banyak menganut sistem matrilineal atau yang lebih egaliter dalam pembagian peran ekonomi.

Begitu pula konsep “Ibu Rumah Tangga.” Sebelum masa penjajahan, perempuan Nusantara sangat aktif di ruang publik, berdagang di pasar, bertani, hingga menjadi laksamana, dsb. Namun, kolonialisme membawa nilai-nilai borjuis Eropa abad ke-19 (Victorian moralities) yang memisahkan ruang publik (untuk laki-laki) dan ruang privat (untuk perempuan).

Carla: Kamu banyak menulis karya fiksi sampai memperkenalkan konsep Magical Islamism. Menurutmu, seberapa penting dan powerful-kah fiksi untuk membantu kita membayangkan hal-hal baru di luar yang kita yakini sekarang?

Feby: Penggunaan Magical Islamism dalam karyaku adalah sebuah upaya sadar untuk merebut kembali (reclaiming) terminologi. Selama ini, kacamata geopolitik Barat memonopoli kata Islamism semata-mata sebagai radikalisasi atau ideologi politik yang kaku dan menakutkan. Melalui fiksi, aku hendak mendefinisikan ulang bentuk perlawanannya.

Magical Islamism adalah sebuah perlawanan ganda: menolak tatapan geopolitik Barat yang penuh stigma, sekaligus menantang ortodoksi kaku di dalam yang kerap memberangus imajinasi.

Melalui fiksi, kata ini menjadi alat untuk merayakan kembali tradisi mitologi dan keajaiban spiritual dunia Islam yang selama ini dipinggirkan oleh narasi tunggal.

Aku meyakini kekuatan utama fiksi berada pada kemampuannya untuk memperluas imajinasi kita. Mengutip Einstein, logika hanya akan membawamu dari titik A ke titik B, tapi imajinasi akan membawamu ke mana saja. Dalam sejarah peradaban pun banyak lompatan besar bermula dari cerita fiksi terlebih dulu. Kapal selam modern atau perjalanan manusia ke bulan, misalnya, sudah hidup dan dibayangkan secara detail di dalam novel-novel fiksi ilmiah Jules Verne puluhan tahun sebelum teknologi nyata mampu mewujudkannya.

Carla: Apa yang bisa dilakukan fiksi yang tidak bisa dilakukan tulisan nonfiksi, misalnya?

Feby: Fiksi bisa meretas pikiran pembaca. Ketika membaca tulisan nonfiksi, biasanya orang dengan cepat langsung memiliki kesimpulan, bahkan ketika baru membaca judulnya saja. Sementara fiksi memicu rasa ingin tahu, membawa pembacanya kepada karakter dan alur yang menarik perhatian sebelum pikiran logisnya mengambil alih. Itulah kenapa fiksi kerap disebut sebagai mesin empati.

Fiksi mengisi celah-celah sejarah yang tak terungkap; banyak tulisan nonfiksi sangat bergantung pada arsip, dokumen resmi, bukti empiris—dan hal-hal ini secara sengaja maupun tidak sering mereduksi realitas dan meminggirkan suara dan sudut pandang kelompok marginal, termasuk perempuan.

Fiksi memberikan ruang untuk menghadirkan suara-suara, pengalaman-pengalaman orang-orang marginal yang tidak pernah muncul dalam sejarah versi resmi yang ditulis oleh pemenang, penguasa, dan kacamata tunggal.

Fiksi membuka ruang-ruang bagi munculnya kemungkinan tak terbatas untuk membayangkan dunia sebagaimana ia bisa terjadi (what if), termasuk jika kemungkinan itu adalah sesuatu yang buruk sekalipun. Fiksi kerap membantu kita mengenali sisi-sisi tergelap manusia atau menjadi sarana katarsisnya.

Carla: Apa arti merdeka untukmu?

Feby: Arti merdeka menurutku adalah bisa bertumbuh sebagai individu utuh—tanpa rasa cemas akan ancaman kemiskinan dan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Carla: Kalau bisa membayangkan ulang Indonesia, beserta seluruh sistem, nilai, aturan, cara bermasyarakatnya, kira-kira Indonesia seperti apa yang terbayangkan?

Feby: Aku ingin kita kembali kepada Pasal 33 UUD 1945 yang selama puluhan tahun dibajak dan dikhianati oleh sistem oligarki.

Alih-alih berkiblat pada kapitalisme dan hiperindividualisme ala Amerika Serikat yang saling memangsa, aku membayangkan Indonesia yang sungguh-sungguh mempraktikkan sosialisme kerakyatan.

Sebuah sistem yang berakar pada gagasan koperasi ekonomi seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, di mana pemerataan kesejahteraan menjadi fondasi, bukan penumpukan modal di tangan segelintir elit.

Sebuah sistem di mana negara memastikan jaring pengaman sosial bekerja utuh, sehingga setiap individu—termasuk perempuan dan kelompok rentan—memiliki rasa aman untuk mengeksplorasi potensi terbaiknya, tanpa harus terus-menerus cemas memikirkan cara bertahan hidup dari hari ke hari.

Carla: Punya rekomendasi buku, podcast, film yang menurutmu bisa membantu teman-teman memahami perspektif ini lebih dalam?

Feby: Habis Gelap Terbitlah Terang, kumpulan surat R. A. Kartini yang memuat pemikiran dan kegelisahan tentang otonomi perempuan, akses ilmu pengetahuan, dan perlawanan terhadap feodalisme dan tafsir agama patriarkis, ditulis lebih dari seabad lalu, tapi masih relevan sampai hari ini. Feminism is for Everybody dari Bell Hooks yang mengembalikan gerakan perempuan pada esensi yang paling dasar: keadilan untuk semua orang. Buku esai dari Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists yang tajam dan jernih.

Di luar itu, aku mengajakmu membaca buku terbaruku, Tubuh yang Tumbuh, yang aku rancang sebagai esai tutur, sebagai teman bercakap dan bahan picu untuk memulai percakapan panjang seputar isu perempuan dan tubuhnya.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Laetania Belai Djandam, biasa dipanggil Belai, adalah praktisi di bidang kesehatan planetari (planetary health) dan juga advokat untuk hak Masyarakat Adat. Belai adalah putri keturunan Dayak Ngaju dan Dayak Ma’Anyan, dua suku besar dalam rumpun masyarakat Dayak di Kalimantan. Belai juga seorang manajer advokasi di Health In Harmony.

Carla: Momen apa dalam hidup yang membawamu ke hal yang kamu kerjakan sekarang?

Belai: Mungkin bukan satu momen tertentu yang membawaku ke apa yang aku kerjakan hari ini, tapi lebih ke cara aku dibesarkan dan dididik sejak kecil. Semuanya bisa ditarik sampai ke leluhurku.

Aku orang Dayak yang dikenal sebagai penjaga hutan di Kalimantan. Kakekku adalah seorang praktisi kehutanan di Kalimantan Tengah. Ibuku adalah seorang konservasionis hutan yang juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang aku melanjutkan jejak itu di bidang kehutanan dan kesehatan masyarakat.

Jadi menurutku ini bukan satu momen, tapi memang sebuah warisan yang bisa ditarik sampai ke leluhur.

Carla: Kamu tidak lahir dan besar di Kalimantan, tapi tetap bisa punya ikatan dengan nilai dan identitas Dayak. Bisa cerita seperti apa masa kecilmu dan bagaimana proses memahami identitas Dayak ketika tumbuh jauh dari Kalimantan? Apakah pernah ada momen yang membingungkan, tumbuh di satu tempat tapi punya identitas dan nilai yang berbeda?

Belai: Ini tantangan seumur hidup seorang diaspora. Ada proses rekonsiliasi yang akan terus dijalani sampai mati. Di satu sisi, kadang aku merasa tidak punya akar di Kalimantan karena tidak tumbuh besar di sana, tidak fasih dalam bahasa daerahnya, dan tidak tumbuh dengan ritual serta tradisi seperti yang dijalani leluhurku sehari-hari. Di sisi lain, muncul pertanyaan: apakah jarak itu membuatku tidak layak untuk mengakar di Kalimantan?

Ini pertanyaan yang terus aku gulati selama proses rekonsiliasi: bagaimana kita mengukur validitas identitas kita, atau bahkan apakah proses “mengukur” itu sendiri perlu dilakukan?

Siapa yang berhak mengatakan seseorang layak atau tidak layak menyebut dirinya seorang Dayak, atau apa pun jalur keturunannya?

Proses rekonsiliasiku sendiri sangat dibantu oleh peran keluarga, terutama ibuku, yang sangat merawat ikatanku dengan Kalimantan. Sejak kecil, beliau mengajarkan nilai-nilai dasar orang Dayak, terutama bagaimana hidup selaras dengan alam. Jadi meski aku hidup berjarak dari Kalimantan, tradisi dan nilai itu tidak pernah benar-benar pergi dari rumahku. Akhirnya, aku belajar untuk tidak lari, melainkan untuk merangkul identitasku sebagai Putri Dayak, terutama di situasi hari ini yang sering kali mengajak kita untuk menjauh dari akar identitas kita.

Carla: Seberapa penting bagi seseorang untuk mengenal akar dan identitas leluhurnya? Semakin banyak orang, terutama kita yang tumbuh besar di kota-kota besar, yang merasa jauh dari asal-usulnya. Apakah menurut kamu hubungan dengan akar ini tetap penting?

Belai: Aku ingin menegaskan dulu bahwa perasaan disconnect itu sangat wajar. Banyak anak muda yang besar di kota merasa disconnected bukan karena tidak peduli, tapi karena memang tidak ada infrastruktur untuk berakar kembali, baik dari sisi bahasa, cerita, ruang, bahkan dari keluarga sendiri. Itu bukan kesalahan individu, melainkan sistem yang kadang memang tidak dirancang untuk mendukung hal itu.

Buatku, ini penting sekali karena aku percaya tidak ada “diri” yang benar-benar terpisah. Aku melihat diriku sendiri sebagai akumulasi dari semua yang datang sebelumku dan semua yang akan datang setelahku.

Identitas leluhur bukan masa lalu yang jauh dari kita; ia hidup dalam cara kita berpikir, merawat diri dan sesama, dan bagaimana kita berelasi dengan bumi.

Karena aku bergerak di ranah iklim, aku juga melihat bagaimana solusi-solusi krisis iklim atau yang disebut climate action hari ini sebenarnya banyak yang mencerminkan nilai-nilai leluhur kita: hidup tidak ekstraktif, minim sampah, mendaur ulang, mengambil secukupnya. Ini semua bukan tren baru; ini sudah dihidupi oleh leluhur kita sejak dulu.

Jadi menurutku, yang perlu dipertanyakan bukan cuma “apakah penting untuk kembali berakar”, tapi “siapa yang diuntungkan kalau kita tidak kembali berakar?”

Carla: Sepertinya, ketika sesuatu dianggap standar atau normal, selalu ada pihak lain yang tanpa kita sadari diuntungkan atau dipinggirkan. Dan rasanya ada banyak nilai, aturan, atau kepercayaan yang kita anggap masuk akal, ternyata bertentangan dengan apa yang dipercayai Masyarakat Adat dan leluhur kita. Bagaimana kamu melihat itu?

Belai: Salah satu yang menurutku paling berbahaya adalah standar berpikir bahwa hidup kita terpisah dari alam, bahwa kita adalah subjek dengan hak kepemilikan atas alam, dan menggunakan alam sebagai objek, tanpa menyadari bahwa kita semua adalah satu sistem utuh yang saling bergantung.

Ini salah satu kebohongan terbesar dan terjahat dari modernitas dan kolonialisme, karena pada akhirnya kita adalah bagian dari alam; tidak mungkin diri kita terpisah dari alam yang menopang kehidupan kita.

Kebohongan ini makin mudah dipertahankan di kota besar karena orang-orang hidup jauh dari hutan dan sungai.

Kebohongan lain yang menurut aku bertentangan dengan cara berpikir Masyarakat Adat adalah anggapan bahwa kemajuan itu linier dan tak terbatas, bahwa semakin besar, semakin cepat, semakin banyak selalu berarti semakin baik.

Bagi Masyarakat Adat, kemakmuran tidak diukur seperti itu; semuanya dilihat sebagai hal yang sirkuler, dan kemakmuran diukur dari keseimbangan: apakah hutan masih sehat, apakah masih ada hewan di dalamnya, apakah air sungai masih bersih. Ada ketimpangan besar antara apa yang diminta dunia modern untuk kita percayai dengan kenyataan bahwa kita tidak hidup dalam pertumbuhan yang tak terbatas.

Carla: Kita sering mendengar narasi bahwa peradaban terus maju dan kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman, dan ada anggapan bahwa pengetahuan luhur atau pengetahuan Masyarakat Adat itu outdated dan tidak relevan lagi. Bagaimana pendapatmu? Sebenarnya, definisi “modern” itu sendiri menurut standar siapa? Kenapa ada hal yang dianggap modern dan ada yang tidak?

Belai: Menurutku, salah satu kesalahan berpikir adalah melihat semuanya sebagai sebuah dikotomi. Hidup di kota tidak berarti meninggalkan tradisi, dan memperjuangkan tradisi tidak berarti menganggap semua yang modern itu buruk. Keduanya bisa hidup berdampingan; yang membedakan adalah kebijaksanaan kita untuk tahu di mana batasannya.

Misalnya, dalam konteks menjaga hutan, tantangan menjaga hutan tahun 2026 sangat berbeda dari 50—100 tahun lalu. Artinya, mengikuti peradaban tidak selamanya buruk. Kalau dulu, mungkin leluhurku berhadapan dengan tantangan perang antarsuku, sekarang kita berhadapan dengan ketergantungan pada saset plastik. Ini tantangan baru, sehingga harus kita atasi dengan “strategi yang juga modern”.

Jadi menurutku, ini bukan pilihan biner, tapi soal kebijaksanaan diri sendiri untuk melihat sejauh mana keduanya bisa coexist, dan di ranah mana kita tetap harus menjaga tuntunan leluhur.

Carla: Kita juga sedang mengalami banyak krisis, bukan cuma lingkungan, tapi hampir di semua aspek, baik di dalam negeri maupun global. Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari Masyarakat Adat untuk melewati krisis-krisis ini? Bagaimana mereka mengajarkan kita untuk menghadapi dan menyikapi berbagai jenis krisis yang kita alami sekarang?

Belai: Kalau aku ambil contoh krisis iklim dan krisis ekologi yang kita hadapi, sebenarnya itu juga cerminan dari krisis relasi: relasi antara manusia dengan alam, relasi antarmanusia, dan relasi antargenerasi. Aku merasa krisis relasi inilah yang banyak memperparah masalah lingkungan, sosial, dan politik yang kita alami sekarang.

Secara spesifik, soal krisis relasi manusia dengan lingkungan tadi, aku ingin memperkenalkan filosofi Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kalimantan Barat — komunitas yang keluargaku sudah lama punya hubungan erat. Mereka memiliki filosofi hidup: “Hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, air adalah darah kami.” Tiga kalimat itu saja langsung membuka pikiranku soal kesalahan kita dalam melihat manusia dan alam sebagai dua hal terpisah.

Bagi masyarakat Sungai Utik, hutan disebut bapak karena menyediakan segala kebutuhan untuk hidup; tanah disebut ibu karena darinya lahir tumbuhan, buah-buahan, dan hewan yang menopang kehidupan; dan air disebut darah karena, sama seperti tubuh manusia tanpa darah akan mati, manusia tanpa air juga akan mati.

Bahkan dari segi bahasa, alam digambarkan sebagai anggota keluarga, bagian dari tubuh kita sendiri, atau sebaliknya, kita adalah bagian dari “tubuh” alam itu sendiri.

Bedanya, alam tanpa manusia tetap bisa bertahan, tapi manusia tanpa alam tidak bisa hidup, sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa ayah, ibu, atau darah kita sendiri.

Di organisasi di mana aku bekerja, Health In Harmony, dan afiliasi kami di Indonesia, Yayasan Alam Sehat Lestari, kami banyak belajar dari cara pandang dan solusi Masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

Salah satu contohnya adalah di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Melalui proses radical listening bersama dengan masyarakat setempat, kami belajar bahwa salah satu penyebab deforestasi adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Solusi terbaik yang datang dari masyarakat sendiri adalah ketersediaan layanan kesehatan dan akses terhadap sustainable livelihood. Akhirnya, di Gunung Palung, terdapat program pemberdayaan ekonomi alternatif serta dibangun klinik kesehatan yang terjangkau namun tetap berkualitas tinggi, dengan opsi pembayaran nontunai: bisa dengan bibit pohon, sekam padi, atau tenaga kerja untuk reforestasi.

Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari Masyarakat Adat dan lokal bukan cuma soal nilai dan prinsip, tapi juga soal praktik dan solusi konkret yang menjawab tantangan ekologi, kultural, dan sosial yang mereka hadapi sendiri, mulai dari kehutanan, pemberdayaan ekonomi, sampai edukasi generasi berikutnya. Menurutku, inti pelajarannya adalah kesediaan kita untuk mendengarkan dan belajar dari mereka.

Carla: Masih banyak narasi dan persepsi yang menganggap pengetahuan Masyarakat Adat sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, lebih dekat ke mitos, karena tidak menggunakan istilah-istilah yang sesuai standar saintifik, padahal mereka sudah eksis dan berfungsi selama ratusan ribu tahun. Bagaimana pendapatmu soal ini?

Belai: Salah satu hal yang aku tekankan dalam advokasiku adalah bagaimana melegitimasi pengetahuan tradisional agar dipandang setara dengan “standar emas” di bidang sains atau kedokteran.

Misalnya, kita sering menganggap durasi pengalaman sebagai indikator kepintaran — seorang dokter atau profesor yang sudah bekerja 20-30 tahun di bidangnya mungkin dianggap punya pengalaman besar dan jadi rujukan utama.

Tapi kenapa ada standar ganda ketika kita memaknai pengetahuan tradisional yang sudah menopang peradaban kita selama ratusan ribu tahun — dan alam yang masih berdiri hari ini pun berkat pengetahuan Masyarakat Adat itu?

Contoh lain, misalnya, di sektor konservasi hutan, keberhasilan sebuah proyek masih sering diukur secara kuantitatif. Misalnya, dari data tutupan hutan, persentase hektare, dan semacamnya. Itu penting, tapi seperti yang tadi kita bahas, bukan soal hitam-putih; kita juga perlu pengukuran kualitatif yang dipimpin oleh masyarakat itu sendiri.

Di Health In Harmony, kami sedang membangun program bernama Community Thriving Narrative (CTN) yang memberi ruang bagi masyarakat mitra program kami untuk mendefinisikan sendiri indikator kesuksesan mereka, melalui cerita dan pengalaman hidup mereka sendiri, bukan cuma dari sudut pandang kami.

Ini salah satu bentuk rekonsiliasi: mengintegrasikan apa yang sudah baik dari cara kita melakukan sains atau riset sekarang, tapi tetap memberi ruang bagi komunitas untuk punya suara dan otonomi. Dan bukan karena ada dua cara pandang berbeda, ada salah satu yang salah.

Carla: Apa arti merdeka buat dirimu?

Belai: Bagiku, sebagai perempuan adat Dayak, merdeka adalah ketika sesama masyarakat dan komunitas Adat tetap memiliki otonomi dan kendali penuh atas keputusan yang menyangkut tanah, kehidupan, dan masa depan mereka sendiri. Aku juga ingin kita lepas dari kacamata romantisasi, karena walaupun tadi kita banyak bicara hal-hal indah, bukan berarti tidak ada penderitaan. Masih banyak tantangan nyata yang jadi indikator bahwa kita belum benar-benar merdeka.

Bagiku, merdeka juga berarti anak-anak diaspora punya kebebasan dan ruang untuk kembali berakar ke mana pun leluhur mereka berada, secara spiritual, budaya, tradisi, maupun ritual , dengan lingkungan yang mendukung proses itu.

Merdeka bagiku juga berarti Masyarakat Adat dan lokal bebas dari pilihan yang mustahil, di mana mereka tidak lagi harus memilih antara melindungi hutan dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka sendiri.

Selama masyarakat masih dihadapkan pada pilihan semacam itu, aku merasa kita belum benar-benar merdeka.

Carla: Dan kalau kamu bisa memaknai serta menulis ulang Indonesia, di mana semua standar, nilai, dan aturan yang kita kenal hari ini bisa diubah. Indonesia seperti apa yang terbayang?

Belai: Aku membayangkan sebuah Indonesia yang kembali pada ajaran leluhur, punya kebijaksanaan untuk memegang apa yang baik untuk dipertahankan. Kalau kita bisa kembali ke kehidupan yang selaras dengan alam, tidak lagi menganggap manusia dan alam sebagai dua entitas terpisah, lepas dari persepsi ekstraktif, dan lepas dari warisan kolonial di negara kita, itu yang terbayang di kepalaku. Termasuk, misalnya, disahkannya RUU Masyarakat Adat. Sebenarnya banyak sekali yang terbayang.

Carla: Karena menurutku tidak semua orang punya kemampuan untuk membayangkan ulang seperti ini. Kita sering merasa Indonesia yang ada sekarang memang sudah seperti itu, seolah kita tidak punya agency untuk mengubahnya. Padahal menurutku, membayangkan adalah langkah awal untuk membawa perubahan yang lebih nyata.

Belai: Betul. Baru saja aku baca bahwa “political imagination is a double-edged sword“. Kita perlu kreativitas dan keberanian untuk membayangkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya sekarang. Tapi di satu sisi, imajinasi bisa membawa kita ke arah yang baik; di sisi lain, imajinasi jugalah yang membawa kita ke kondisi sekarang ini.

Carla: Dan mungkin imajinasi kita hari ini pun sudah dibentuk oleh sesuatu. Jadi, standar siapa yang memengaruhi imajinasi kita hari ini juga perlu dipertanyakan.

Carla: Ada buku, film, atau podcast yang bisa direkomendasikan untuk membantu teman-teman lebih memahami perspektif ini?

Belai: Untuk film, aku merekomendasikan Semesta (2018), yang disutradarai oleh Chairun Nissa. Film ini mengangkat perspektif dari tujuh komunitas di berbagai wilayah Indonesia tentang bagaimana praktik, kepercayaan, dan keagamaan mereka ternyata merupakan bentuk stewardship terhadap bumi. Salah satu kisah yang diangkat adalah dari Sungai Utik dan filmnya bisa ditonton di YouTube Talamedia.

Untuk bacaan, aku sedang membaca We Will Be Jaguars, ditulis oleh Nemonte Nenquimo, seorang perempuan Adat suku Waorani dari Ekuador yang memimpin gerakan resistensi masyarakat adat di sana. Salah satu hal yang aku ambil dari buku itu adalah sudut pandang langsung seseorang yang menyaksikan dampak kolonialisme dan kapitalisme di masyarakatnya, mulai dari hal kecil seperti kedatangan misionaris sampai hal besar seperti anggota komunitas yang diajak meninggalkan ajaran leluhur mereka. Dampaknya pun bermacam-macam: identitas budaya yang hilang, sungai yang perlahan rusak, hutan yang perlahan hilang.

Buku lain adalah Freedom is a Constant Struggle oleh Angela Davis. Buku itu juga membantuku me-radicalize diri sendiri, dalam arti menyadari bahwa semua perjuangan dan sistem penindasan ini sebenarnya saling berkaitan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.