Oleh: Ruth Maria Artauli Purba

Sekumpulan konten video yang belakangan ini berseliweran di linimasa membuat saya merenungkan kembali alasan mengapa aktor perempuan politik jarang ditemui.

Salah satunya adalah konten TikTok yang baru-baru ini viral. Video tersebut menampilkan visual estetis seorang perempuan dari belakang, disertai dengan takarir dangkal yang berbunyi,

“Dari zaman Pak Harto sampai Pak Prabowo, emang ada presiden yang sempurna? Semua didemo terus. Kalian maunya siapa yang jadi presiden? Aku?? Gak bisa. Aku orangnya ambekan. Emang kalau aku ngambek, rakyat mau bujuk?”

Konten ini mendapatkan lebih dari 800 ribu likes dan dibagikan ratusan ribu kali. Melalui studi kasus ini, mari kita kesampingkan sejenak persoalan soft buzzer yang secara masif menggunakan perempuan sebagai objek untuk diam-diam membela pemerintah dan mengalihkan perhatian publik lewat ketikan komikal yang sebetulnya jauh dari kata lucu.

Sebab ada fenomena yang lebih subtil namun merusak, yaitu bagaimana perempuan hari ini mengkomodifikasi ketidakberdayaan mereka sendiri demi sebuah konten, sekaligus menjadikannya pembelaan semu terhadap tokoh politik.

Lewat takarir tersebut, para perempuan seolah menerangkan bahwa mereka tidak punya kapabilitas untuk mengerti politik, atau mungkin lebih jauh lagi, untuk mengambil bagian dalam politik.

Sebetulnya, narasi seperti ini sering ditemui di ruang digital. Frasa populer seperti “I’m just a girl”, misalnya, kerap digunakan untuk menggambarkan perempuan sebagai sosok yang tidak mampu, tidak tahu, atau tidak perlu berurusan dengan hal-hal yang dianggap terlalu serius. Narasi-narasi tersebut adalah bukti bahwa perempuan merasa tidak cukup baik dan tidak punya kredibilitas.

Ironisnya, perempuan memandang ketidakberdayaan ini sebagai suatu identitas yang lucu.

Patriarki telah begitu lama mengajarkan perempuan bahwa tempat mereka cukup berada di belakang layar, menikmati keputusan politik yang dibuat laki-laki, dan bahkan merasa kalau situasi mungkin akan menjadi jauh lebih buruk apabila mereka yang mengambil bagian dan memimpin.

“Karena aku ambekan” atau “sering merasa benar” adalah stereotip seksis yang terus dilestarikan dan seperti ogah punah. Padahal, stereotipe-stereotipe ini punya konsekuensi nyata bagi perempuan di dunia nyata, di mana mereka sendiri menjadi terhambat.

Contohnya, di lingkungan kampus, perempuan masih bisa dianggap tidak cocok menjadi ketua organisasi karena alasan dangkal yang sangat seksis: mudah ngambek, moody, tidak tegas.

Hal serupa juga ditemukan di dalam politik formal. Politik dianggap sebagai hal yang begitu kompleks, tetapi ketika berbicara soal kualifikasi seorang pemimpin, mengapa masyarakat masih punya pandangan yang sangat dangkal ketika berhadapan dengan seorang pemimpin perempuan?

Ketika masyarakat menguliti calon pemimpin laki-laki, alasan penolakannya bisa terdengar rasional, beralasan, dan politis—misalnya karena rekam jejak pelanggaran HAM atau pelanggaran konstitusi. Namun, ketika yang dihadapi adalah calon perempuan pemimpin, mengapa alasan penolakannya mendadak menjadi begitu dangkal, biologis, dan tidak masuk akal?

Seorang perempuan bisa dianggap tidak layak menjadi pemimpin semata-mata karena ia seorang perempuan.

Padahal peran perempuan dalam politik begitu krusial. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 tidak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang Komnas Perempuan dan perempuan-perempuan di Indonesia.

Saya ingat bagaimana tuntutan atas undang-undang perlindungan tersebut terus dibawa dan digaungkan di mana-mana: dalam demonstrasi, aksi Women’s March, hingga unggahan di media sosial. Bahkan, perjuangan itu mungkin tidak selalu terlihat karena ada kemarahan yang tersimpan di dalam jiwa setiap perempuan atas kekerasan dan ketidakadilan yang dialami atau disaksikan. Sebab, seperti kata Pramoedya Ananta Toer, perlawanan dalam hati pun tetaplah sebuah perjuangan.

Butuh waktu 10 tahun untuk mengetuk keras kepala para pembuat kebijakan hingga akhirnya palu pengesahan diketuk. Dalam perjuangan ini, perempuan adalah pelaku politik yang nyata. Melalui partisipasi dan perjuangan mereka, perempuan-perempuan lain akhirnya bisa mendapatkan keadilan dan keamanan yang diakui oleh undang-undang.

Dampak keterlibatan perempuan politik tidak hanya berhenti pada lahirnya kebijakan seperti UU TPKS. Secara global, keterwakilan politik perempuan terbukti bukan sekadar persoalan pemenuhan moral atau keterwakilan dekoratif, melainkan instrumen intervensi pasar yang dapat mengubah lanskap ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Data menunjukkan bahwa peningkatan 10 poin persentase dalam keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 0,7 poin persentase melalui lahirnya regulasi progresif seperti cuti keluarga berbayar (parental leave) di Islandia, transparansi pengupahan di Uni Eropa, hingga program reskilling digital bagi perempuan di Kanada.

Namun, ketika dunia diproyeksikan masih membutuhkan 169 tahun untuk mencapai paritas gender, bahkan dengan berbagai mekanisme seperti kuota dan reformasi finansial pemilu, kita perlu melihat kembali bahwa gugatan terhadap struktur yang timpang ini bukanlah wacana baru.

Ia adalah kelanjutan dari sejarah panjang perjuangan perempuan, dari gelombang feminisme awal, gerakan politik perempuan di Indonesia seperti Gerwani, hingga perjuangan kelas pekerja di akar rumput seperti Marsinah.

Gugatan struktural ini berakar kuat pada Feminisme Gelombang Pertama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang berfokus pada pemenuhan hak-hak politik formal, terutama hak pilih (suffrage) dan hak atas properti bagi perempuan.

Tanpa hak suara di bilik pemilu, perempuan tidak akan pernah memiliki daya tawar untuk mengubah hukum ekonomi yang memenjarakan mereka dalam ketergantungan finansial dan domestik.

Namun, ketika hak politik formal berhasil diraih, ketimpangan di ranah privat ternyata tetap langgeng. Realitas inilah yang memicu lahirnya Feminisme Gelombang Kedua pada dekade 1960-an hingga 1980-an, yang mengusung jargon ikonik “the personal is political” (yang personal adalah politis).

Gelombang kedua ini memperluas medan tempur politik dari sekadar kotak suara ke ranah yang lebih radikal karena sebelumnya dianggap sebagai urusan pribadi: hak reproduksi, dekonstruksi peran gender tradisional di rumah tangga, serta tuntutan atas kesetaraan upah di tempat kerja.

Di bawah pengaruh pemikiran tokoh seperti Simone de Beauvoir dan Betty Friedan, gelombang ini membongkar bagaimana kapitalisme dan patriarki bersekongkol untuk memanfaatkan kerja domestik tak berbayar yang dilakukan oleh perempuan untuk melipatgandakan keuntungan pasar.

Ini adalah sebuah fondasi yang menjelaskan mengapa isu-isu seperti cuti melahirkan dan fasilitas pengasuhan anak yang kita diskusikan hari ini masih menjadi komoditas politik yang diperebutkan.

Perpolitikan ini juga merambah ke budaya populer, terutama soal bagaimana cara perempuan direpresentasikan di perfilman Hollywood. Lewat esainya yang berjudul Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey membawa kritik revolusioner terhadap industri perfilman yang masih sangat berkutat pada male gaze.

Mulvey membongkar bagaimana industri sinema pada masa itu diilhami oleh konsep keluarga tradisional yang patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai provider utama dengan penghasilan lebih besar. Posisi ini kemudian membuat industri film menempatkan laki-laki sebagai konsumen utama dan menjadikan tubuh perempuan semata-mata sebagai objek visual pasif yang dipakai untuk memuaskan hasrat penonton laki-laki.

Di Indonesia sendiri, perjuangan politik perempuan bukanlah barang antik yang langka dan baru. Salah satu manifestasi radikal dari jembatan antara hak politik dan kedaulatan ekonomi ini dapat dilihat melalui Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada dekade 1950-an hingga 1965. Berbeda dengan gerakan perempuan elit yang cenderung borjuis, Gerwani mengintegrasikan agenda feminisme dengan politik kelas yang berakar pada kehidupan buruh dan tani.

Melalui keterwakilan tokoh seperti Umi Sardjono di parlemen, mereka mendobrak ruang kebijakan formal dengan memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan yang menolak poligami, pernikahan diri, serta kekerasan domestik. Di luar jalur formal, organisasi dengan jutaan anggota ini melakukan kerja elektoral dan pendidikan politik yang organik, mulai dari pemberantasan buta huruf bagi perempuan kelas bawah, pendirian koperasi mandiri, hingga pengorganisasian massa bersama Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk menuntut reforma agraria.

Namun, sayangnya, kekuatan politik ini dianggap sebagai ancaman dan kemudian dihancurkan secara sistematis oleh mesin propaganda Orde Baru. Gerwani didekonstruksi lewat fitnah dan domestikasi seksual yang keji—menciptakan stigma amoral melalui narasi Lubang Buaya untuk melegitimasi genosida politik dan memenjarakan para aktivisnya tanpa pengadilan.

Kehancuran Gerwani bukan hanya menghapus ingatan kolektif atas ketajaman politik perempuan, tetapi juga menandai kemunduran total gerakan perempuan di Indonesia.

Organisasi perempuan pasca-1965 kemudian diarahkan untuk menjadi sekadar instrumen penunjang birokrasi negara, seperti Dharma Wanita atau PKK, yang tunduk pada kontrol patriarki rezim.

Ketika gerakan politik perempuan dihancurkan dari atas, garis radikal perlawanan itu terpaksa turun dan beralih ke urat nadi terbawah korporasi: kelas pekerja. Sejarah mencatat Marsinah, seorang buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, sebagai martir yang menjembatani kembali kedaulatan ekonomi dan hak perempuan.

Di tengah kungkungan militerisme Orde Baru yang represif, Marsinah memimpin pemogokan kerja untuk menuntut hak-hak normatif buruh, termasuk upah yang layak dan hak cuti hamil bagi pekerja perempuan. Keberaniannya dalam menggugat modal dan kuasa berujung pada penculikan, penyiksaan keji, hingga pembunuhan terhadap dirinya.

Kasus Marsinah adalah bukti berdarah bahwa tubuh dan kesejahteraan perempuan adalah produk dari kebijakan politik.

Pengorbanannya meruntuhkan mitos bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang pasif, sekaligus membuktikan bahwa ketika hak-hak ekonomi mereka diinjak, perempuan mampu menjadi motor perjuangan.

Melihat sejarah panjang tersebut, sebuah pertanyaan reflektif muncul: lalu, apakah rezim kali ini juga tengah menggerakkan mesin propaganda baru untuk menghancurkan perjuangan perempuan dan partisipasinya? Bedanya, represi hari ini tidak menggunakan kekuatan militer atau moncong senjata, melainkan lewat taktik budaya yang bekerja melalui algoritma media sosial.

Dengan mengamplifikasi takarir ala-ala “I’m just a girl”, struktur digital menjebak perempuan untuk memosisikan ketidakmampuan, ketidakpatutan struktural, dan absennya kapabilitas berpolitik sebagai sebuah hal yang lucu.

Engagement pada video-video ini pun tidak main-main. Ada ratusan ribu orang yang menyukai dan mungkin sebagian besar adalah perempuan. Ini adalah bentuk persetujuan massal terhadap inferioritas diri sendiri. Perempuan perlu menyadari bahwa politik bukanlah barang asing dan antik bagi mereka. Dan kalaupun politik hari ini dianggap sebagai barang kuno yang sempat dihancurkan oleh sejarah, saya mau kita merawat dan memolesnya kembali hingga sempurna. Sesuatu yang antik tak selamanya buruk. Toh, di tangan yang tepat, nilainya justru bisa menjadi jauh lebih berharga.

Glorifikasi delusif dari frasa “I’m just a girl” dalam konteks ruang publik ini harus musnah. Sentimen inferior tersebut harus didekonstruksi dan diganti dengan jargon yang jauh lebih berdikari: “I’m a girl; that’s why I care about politics and women’s rights.“

Sebab, jika kita terus memilih untuk berpura-pura bodoh dan memelihara stereotip “mudah ngambek” demi sebuah tawa di media sosial, aturan-aturan hukum di luar sana akan terus dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah memikirkan keselamatan dan hak atas tubuh kita.

Referensi

Why we need more women leaders in politics for the future of work.

The Second Wave of Feminist Political Theory: Expanding Horizons.

Male Gaze in Cinema: How Women Were Represented in Movies of the 70s.

Film Theory 101 – Laura Mulvey: The Male Gaze Theory.

Sejarah Gerwani sebagai organisasi perempuan progresif pasca peristiwa G30S.

G30S: Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, ‘Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi’.

Gerwani dan Kepeloporan Perjuangan Politik Perempuan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP

Tren Baddie dan Simbol Perlawanan yang Maknanya Disabotase.

Membebaskan Menstruasi dari Selubung Tabu dan Stigma.

Semestinya yang Dibunuh ialah Patriarki.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Nurdiyansah Dalidjo, biasa dipanggil Diyan, adalah seorang penulis yang bekerja di media independen, Project Multatuli. Ia sudah menerbitkan beberapa buku, salah satunya Rumah di Tanah Rempah. Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak teman-teman queer.

Carla: Apakah ada momen spesifik dalam hidupmu yang membuat kamu akhirnya mengerjakan hal-hal ini atau menulis hal-hal yang kamu tulis hari ini?

Diyan: Sebenarnya banyak sekali kegelisahan dan perspektif yang mendorongku sampai titik ini. Sejak kecil aku sudah tahu kalau aku ingin menulis, tapi aku tidak pernah membayangkan menulis bisa menjadi sebuah profesi.

Aku tahu bahwa menulis adalah bentuk pelarian dan coping mechanism bagiku, karena sejak kecil aku mengalami perundungan sebagai anak queer. Awalnya, aku menemukan bentuk pelarian lewat buku, terutama buku sastra, fiksi dan fantasi, yang biasa disebut anak-anak queer sebagai “queer utopia”.

Di tengah perundungan atau tekanan karena identitas kita, kita membangun dunia sendiri, tempat kita bisa bebas menjadi diri sendiri. Makanya mungkin sampai sekarang aku masih percaya akan peri dan naga.

Banyak hal yang aku rasakan waktu kecil dan remaja yang tidak bisa aku utarakan secara langsung kepada orang lain. Jadi aku menemukan ruang lewat teks, bahasa, dan aktivitas menulis. Waktu remaja pun aku menulis diari.

Aku bahkan memilih kuliah Ilmu Jurnalistik karena merasa dekat dengan menulis. Aku tidak mengambil jurusan sastra karena berasal dari keluarga kelas pekerja yang masih menganggap kalau kuliah adalah “modal bekerja” dan sastra dianggap sebagai jurusan yang tidak bisa memberikan itu. Tapi kemudian aku merasa seperti dikhianati karena dunia jurnalistik ternyata sangat maskulin dan tidak queer-friendly.

Makanya, bagiku menulis bukan sekadar hobi atau pekerjaan. Menulis adalah bagian dari diriku yang membantu aku tetap waras, menjadi tempat pelarian, sekaligus memberiku ruang untuk membangun dunia sendiri.

Carla: Kita banyak bicara soal identitas queer, tapi rasanya pembicaraan ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu lain yang banyak kamu tulis, yaitu soal pariwisata dan kolonialisme. Apakah kamu melihat isu-isu ini sebagai sesuatu yang terpisah, atau sebenarnya semuanya saling bertemu?

Diyan: Aku percaya pada interseksionalitas.

Setiap orang tidak hidup dengan satu identitas saja. Setiap orang punya privilese dalam bentuk apa pun, tapi juga pasti punya lapisan ketertindasan.

Aku sendiri punya privilege sebagai Muslim, sebagai orang Jawa yang lahir dan besar di Jakarta, tapi aku juga queer dan itu membuatku dekat dengan pengalaman perundungan. Lapisan identitas ini tidak berdiri sendiri karena ada sejarah dan kolonialisme yang berperan menentukan mana yang bisa diterima dan mana yang justru disingkirkan.

Orang mengenal aku lewat buku Rumah di Tanah Rempah yang mengeksplorasi berbagai pengalaman terkait kolonialisme dan pascakolonialisme lewat travel writing. Dari situ aku melihat bagaimana jejak kolonialisme juga hadir dalam cara kita memahami gender dan seksualitas. Ideologi, nilai, praktik, dan moralitas yang menempatkan cisgender dan biner heteropatriarki sebagai standar diperkuat oleh kuasa kolonialisme Belanda.

Kita tahu, dalam tradisi Masyarakat Adat Indonesia, ada banyak sekali keragaman gender dan seksualitas. Sebagian warisannya bahkan masih bertahan, meski sudah mengalami banyak tekanan dan modifikasi dari arus utama.

Contohnya Reog Ponorogo. Kita bangga dengan kesenian ini, tapi tidak banyak yang tahu bahwa tradisi ini dikembangkan, diinovasikan, dan dipopulerkan oleh orang-orang queer, khususnya laki-laki queer, lewat sosok gemblak dan warok yang diasosiasikan dengan relasi homoseksual.

Keragaman gender juga bisa ditemukan di tokoh yang memainkan jathilan. Sosok yang memainkannya secara tradisional adalah laki-laki yang berdandan dan berpakaian feminin. Kalau dibaca dalam konteks hari ini, mungkin bisa disebut identitas nonbiner. Tapi seiring dengan tekanan konservatisme, peran tersebut sudah mengalami banyak penyesuaian dan kini dimainkan oleh perempuan.

Meski begitu, tidak adil juga kalau kita bilang ini semua sekadar warisan penjajah karena negara-negara yang pernah menjajah kita sudah mengakui hak-hak LGBTQIA+, sementara kita di sini masih bergulat dengan warisan itu.

Ada percampuran antara kolonialisme, feodalisme, dan konservatisme agama, terutama tafsir Islam yang konservatif. Jadi, yang melekat bukan hanya pada hukum positif negara, tapi juga pada nilai, prinsip, praktik, dan moralitas keseharian.

Carla: Jadi tanpa kita sadari, kita bisa memegang nilai dan kepercayaan tertentu yang kalau ditarik mundur, ternyata punya akar dari masa penjajahan…

Diyan: Iya. Dan yang paling menyebalkan, menyeramkan, dan menyedihkan adalah ketika nilai-nilai itu terus dianggap normal dan benar. Hari ini dampaknya bisa kita lihat dari gelombang kebencian terhadap teman-teman queer yang berujung pada persekusi dan kriminalisasi.

Bukan hanya stigma dan diskriminasi, tapi juga tindak kekerasan, terutama terhadap teman-teman transpuan, yang belakangan makin marak terjadi.

Carla: Kenapa kita harus lepas dari cara pandang biner dan heteronormatif ini? Apakah ada sesuatu yang hilang ketika kita hanya berpegang pada standar dan aturan yang benar-benar biner dan heteronormatif?

Diyan: Karena cara pandang itu tidak sesuai dengan realitas sosial kita.

Pada kenyataannya, manusia tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam kategori-kategori biner. Ada keragaman seksualitas, tubuh, orientasi seksual, identitas gender, karakteristik seksual, dan lain-lain.

Misalnya, dalam arus pengkambinghitaman terhadap orang-orang queer untuk kepentingan politik elektoral, teman-teman gay sering distigmatisasi dengan tuduhan seolah gemar pesta seks, atau seolah semua orang queer selalu identik dengan aktivitas seksual yang tidak bermoral.

Padahal, kita sering lupa bahwa orang-orang LGBTQIA+ itu sangat beragam. Misalnya, ada yang aseksual atau mereka yang tidak punya ketertarikan seksual. Ada juga yang interseks, yaitu mereka yang memiliki karakteristik seks (hormon, alat kelamin, kromosom, atau lainnya) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan biner. Dan semua ini menunjukkan bahwa keberagaman seksualitas tidak bisa direduksi menjadi persoalan moralitas atau praktik seksual semata.

Teman-teman queer juga bisa menjadi seorang perempuan, penyandang disabilitas, atau Masyarakat Adat. Mereka hadir dalam berbagai peran dan profesi. Mereka bisa jadi orang tua kita, anak kita, om, tante, guru, dokter, bahkan presiden. Intinya, ini soal menerima keberagaman sebagai bagian dari sifat sejati manusia.

Carla: Apakah ada momen ketika kamu mendapat tekanan langsung dari standar biner ini?

Diyan: Aku mengalami perundungan waktu kecil dan sayangnya hal seperti itu dulu dianggap wajar. Aku mulai menyadari bahwa aku punya ketertarikan pada laki-laki waktu kelas tiga SD. Waktu itu ada serial Power Rangers dan Ksatria Baja Hitam, versi live-action tahun 90-an, dan aku merasa tertarik pada tokoh superhero laki-lakinya.

Tapi terlepas dari orientasi seksual, aku juga tumbuh dengan ekspresi gender yang tidak maskulin.

Dalam konteks budaya yang tidak hanya heteronormatif, tapi juga cis-heteronormatif dan patriarkis, perempuan dan orang yang feminin lebih rentan dijadikan target perundungan.

Jadi sebenarnya waktu itu aku dirundung bukan karena orang-orang tahu orientasi seksualku, tapi karena caraku mengekspresikan gender yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki.

Aku tidak suka bermain bola dengan anak laki-laki, jadi aku lebih sering main dengan teman-teman perempuan. Kami bermain hal-hal yang dianggap “feminin”, seperti lompat tali karet atau main bekel. Akhirnya, cara ngomong, cara berperilaku, dan cara jalan aku pun ikut jadi sasaran perundungan.

Dulu aku takut lewat di depan sekumpulan anak laki-laki yang nongkrong di pinggir jalan, karena pasti dipanggil “bencong” atau “banci”. Dari situ aku jadi menyadari bahwa aku tidak punya ruang untuk merayakan proses tumbuh kembang dan menemukan diriku sendiri.

Di satu sisi, aku menyadari aku suka laki-laki dan menikmati sisi femininku, tapi di sisi lain aku tidak bisa merangkulnya, apalagi merayakannya.

Padahal, anak-anak lain, terutama laki-laki cisgender yang ekspresi gendernya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, punya ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Sedangkan aku tidak punya ruang yang sama.

Carla: Ini mungkin sudah sedikit dibahas sebelumnya, tapi aku ingin kembali ke hubungan antara kolonialisme dan gender serta seksualitas. Kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, apa yang sebenarnya berubah dari cara masyarakat kita memahami dan memberi ruang bagi keragaman gender setelah kolonialisme?

Diyan: Ada istilah yang kita gunakan untuk itu, yaitu amnesia kolonial. Kondisi atau fenomena ketika kita kehilangan ingatan tentang siapa diri kita sebagai dampak dari penjajahan.

Salah satu bentuknya adalah kita lupa bahwa dulu, di berbagai masyarakat, orang-orang queer tidak hanya diterima dan diakui saja, tetapi juga diberi peran—bahkan peran yang mulia.

Misalnya, ada orang-orang non-biner yang punya posisi dan peran khusus dalam ritual dan upacara Masyarakat Adat. Namun, ketika Belanda datang, peran-peran itu direduksi, bahkan dihancurkan.

Contohnya, di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ada orang-orang trans atau non-biner yang disebut To Burake. Mereka memiliki peran ritual untuk memimpin doa pemberkatan sawah dan ladang sebelum tanam dan setelah panen. Namun, peran keagamaan itu perlahan hilang dan digantikan oleh gereja saat Belanda datang memperkenalkan agama Kristen. Kemudian datang Orde Baru dengan Revolusi Hijau yang membuat peran tersebut semakin hilang. Orang-orang To Burake tidak dibunuh secara langsung, tetapi peran mereka terus dikurangi, dihancurkan, hingga akhirnya dihilangkan.

Dalam konteks lain, ada komunitas yang mengalami genosida. Salah satunya adalah Bissu di era pemberontakan Kahar Muzakar karena dianggap merusak kemurnian Islam dengan memadukan Islam dengan tradisi setempat. Kemudian pada periode 1965-1966, mereka juga dituduh terkait dengan PKI.

Hal serupa terjadi di Ponorogo. Gemblak dan warok menjadi korban pembantaian pada tahun 1965 karena tergabung dalam institusi kesenian yang terhubung dengan PKI, yaitu Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Jadi, setidaknya ada dua komunitas yang mengalami genosida di mana keberadaan dan peran mereka dihancurkan melalui kekerasan.

Carla: Apakah logika kolonialisme ini ada di dalam cara kita melihat hukum sekarang?

Diyan: Ya, logika kolonial itu terserap bukan hanya ke dalam hukum. Ada anggapan kita “beruntung” tidak dijajah Inggris karena Inggris punya hukum pidana yang mengkriminalkan homoseksualitas. Sementara di wilayah jajahan Belanda, tidak ada hukum positif yang secara spesifik mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara orang dewasa. Ada aturan yang mengatur hubungan seks sesama jenis antara orang dewasa dan anak di bawah umur, tetapi itu masuk ke dalam konteks pedofilia.

Tapi itu bukan berarti kemudian kita “beruntung”. Persoalannya justru bergeser ke ranah moralitas. Pada era Hindia Belanda, persekusi terhadap orang-orang gay dan transpuan pernah terjadi dan dimasukkan ke dalam kerangka moral. Mereka dianggap pendosa, tidak bermoral, dan sakit.

Justru itu yang berbahaya karena moralitas melekat dalam keseharian dan ikut dalam menafsirkan hukum. Jadi meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalkan orang queer, dalam praktik dan penafsirannya, kriminalisasi tetap bisa terjadi.

Apalagi, kita tidak hanya hidup mengacu pada hukum positif negara, tetapi juga hukum agama serta hukum adat yang punya tafsir moral yang bias terhadap orang-orang queer.

Dari situ kemudian muncul kepanikan moral. Ada dorongan untuk mempersekusi, membenci, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang queer, yang dampaknya terlihat pada kriminalisasi di berbagai daerah lewat otonomi daerah.

Aceh, misalnya, adalah daerah pertama yang menerapkan syariat Islam dengan tafsir konservatif. Pada 2017, terjadi penggrebekan dan pencambukan pertama di depan umum terhadap pasangan gay yang kemudian memicu kepanikan moral di berbagai daerah.

Bahkan, kalaupun tidak secara langsung mengkriminalisasi, tetap ada kebijakan yang menganggap orang queer sebagai orang sakit dan akhirnya memicu praktik “terapi konversi”—sebuah bentuk kekerasan yang berkedok penyembuhan.

Carla: Kita sempat membahas sedikit soal Reog Ponorogo dan Toraja. Indonesia sering dibanggakan karena kekayaan budaya dan daya tarik wisatanya. Tapi di saat yang sama, kita sering melupakan akar dan cerita di balik budaya-budaya tersebut. Ada kontradiksi di situ: teman-teman queer masih mengalami diskriminasi dan stigmatisasi, padahal banyak tradisi kita justru punya sejarah yang menunjukkan keberagaman gender dan seksualitas. Bagaimana kamu melihat kontradiksi ini?

Diyan: Menurutku itu bisa disebut ironi, paradoks, tapi juga kemunafikan. Orang-orang queer berkontribusi nyata dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, aku queer, tetapi aku juga penulis buku studi pariwisata yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu kepariwisataan. Orang-orang queer pasti punya kontribusi dalam keseharian mereka, di mana pun mereka berada, sesederhana mereka juga warga negara yang membayar pajak, meskipun tidak selalu pajak penghasilan.

Tapi nyatanya, pengakuan dan pemenuhan hak-hak warga negara yang paling dasar saja tidak dipenuhi—itulah paradoksnya. Ironi yang menyedihkan, tapi juga bisa disebut kemunafikan.

Dan dalam kebudayaan, kontribusi dan jejak orang-orang queer secara perlahan dihapus dan dibuat tidak terlihat. Dua bulan lalu, aku menonton Festival Reog Ponorogo dan bertemu dengan seorang seniman senior. Beliau bercerita pernah diminta oleh institusi dan pimpinan daerah untuk memimpin sebuah ritual simbolis penyerahan mahkota, dari sosok laki-laki feminin atau non-biner kepada perempuan cisgender. Ini tidak terjadi secara alami, tetapi ada tekanan dan intervensi. Beliau sendiri mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan perannya, dengan dalih bahwa sosok laki-laki feminin adalah bagian dari Reog Ponorogo kuno, sementara pada versi sekarang, perannya akan dimainkan oleh perempuan.

Carla: Berarti ada identitas dan sejarah yang melekat pada ritual itu yang ikut hilang?

Diyan: Benar, karena dalam konteks Indonesia, keberagaman seksualitas tidak hanya terbatas pada SOGIESC (orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seksual), tetapi juga bisa terhubung dengan religi, spiritualitas, seni, budaya, dan berbagai konteks lokal lainnya.

Carla: Kalau ada satu cara pandang biner yang bisa kita unlearn bersama-sama hari ini, kira-kira apa?

Diyan: Sebenarnya sesederhana melihat manusia sebagai manusia. Aku tidak mau bilang kita semua harus paham SOGIESC, harus paham soal dimensi-dimensi seksualitas, atau harus punya teman queer supaya bisa paham. Menurutku, sesederhana melihat manusia dengan segala keberagamannya.

Kita tidak harus memahami segalanya karena kapasitas kita terbatas.

Tapi kita harus melihat manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia, memahami hak asasi dan hak warga negara secara universal, serta meyakini bahwa setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan memuliakan manusia.

Contohnya, pengalamanku main ke Kampung Duri, sebuah kampung miskin kota tempat teman-teman transpuan dari Teater Manekin tinggal. Mereka yang tinggal di sana mungkin sering dianggap tidak berpendidikan, bekerja di sektor informal, dan berpendapatan rendah. Tapi mereka justru bisa hidup berdampingan dengan teman-teman transpuan yang bekerja sebagai pengamen, pekerja seks, dan pekerja informal lainnya. Mereka mungkin tidak memahami istilah atau teori soal keberagaman seksualitas, tapi mereka bisa menghargai manusia sebagai manusia.

Jadi, kita tidak bisa beranggapan kalau orang berpendidikan rendah atau dari kelas ekonomi bawah pasti lebih cenderung melakukan stigma dan diskriminasi. Di kampus pun ada orang-orang yang bergelar profesor yang mengatakan kalau LGBTQIA+ adalah dosa dan penyakit. Ini bukan lagi sekadar persoalan pengetahuan yang kita punya, tapi soal moralitas dan bagaimana moralitas kita sendiri sudah “diajajah”.

Carla: Apa arti merdeka untukmu?

Diyan: Dalam konteks queer, merdeka berarti orang-orang queer bukan cuma diakui, tapi juga diterima dan dilindungi hak-haknya.

Tapi kita juga baru benar-benar merdeka ketika semua orang merdeka.

Kita tidak bisa bilang orang-orang queer sudah merdeka ketika hak-hak mereka diakui, sementara orang-orang di Papua masih mengalami penjajahan atau penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan akses yang inklusif. Begitu juga sebaliknya.

Carla: Ini membawa kita kembali ke poinmu di awal tentang interseksionalitas: kemerdekaan satu kelompok tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan kelompok lainnya. Kalau begitu, pertanyaan terakhir: kalau kamu bisa membayangkan ulang Indonesia—sistem, aturan, nilai, sampai cara kita hidup bermasyarakat—Indonesia seperti apa yang kamu bayangkan?

Diyan: Aku selalu kembali ke semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika: berbeda-beda tapi tetap satu. Pertanyaannya, apakah dalam penafsiran “Bhinneka Tunggal Ika”, keberagaman yang dimaksud justru mengecualikan orang-orang queer, penyandang disabilitas, Masyarakat Adat, orang Papua, perempuan, dan seterusnya? Seharusnya tidak begitu.

Aku pikir kita perlu memandang Indonesia sebagai suatu komunitas, suatu wilayah yang melampaui ruang dan waktu, tempat di mana keberagaman bukan hanya diterima, tapi juga dirayakan dan dihidupi bersama.

Aku jadi ingat pidato Sukarno saat membuka Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung. Dia memang bukan orang yang sempurna, tapi aku suka membaca pidatonya dan dia bicara tentang bagaimana segala keberagaman dan perbedaan punya ruangnya masing-masing. Dan gagasan ini sangat mengena buatku bahwa segala perbedaan harus punya ruang untuk hidup bersama.

Carla: Ada rekomendasi buku, podcast, atau film untuk teman-teman yang ingin memperdalam perspektif ini?

Diyan: Kalau buku, aku merekomendasikan bukuku sendiri, Rumah di Tanah Rempah. Kalau film, Madame X yang diperankan oleh Aming. Ini bercerita soal superhero transpuan. Menurutku, sangat menarik dan menyenangkan. Teman-teman perlu nonton. Kalau musik, aku suka karya-karya Guruh Soekarnoputra, terutama di masa mudanya. Banyak lagunya yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Kinanti Munggareni, atau biasa dipanggil Kimung, adalah seorang penyair, fasilitator, dan pegiat CIVIC Toolkit dan ProyekDekolonial, yang banyak berkarya di persimpangan aktivisme dan sastra

Carla: Sebagai perkenalan, boleh cerita sedikit soal diri kamu? Momen apa yang membawamu sampai ke hal-hal yang kamu kerjakan?

Kimung: Ini pertanyaan yang selalu saya jawab berbeda-beda tergantung sedang berada di ruang apa dan berbicara dengan siapa. Supaya lebih mudah, biasanya saya bilang saya seorang fasilitator ataupun pegiat kebudayaan di beberapa kegiatan dan isu.

Tapi sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah bisa saya lepaskan dari kecil sampai sekarang: saya adalah seorang penyair dan saya nyaman menyebut diri saya begitu. Sejak sangat kecil, sebelum usia empat tahun, ibu saya membelikan saya buku puisi Chairil Anwar.

Waktu itu saya melihatnya seperti buku dongeng biasa. Saya pikir “Laron pada mati. Terbakar di sumbu lampu” itu laron beneran, dan baris pertama “Gadis manis, iseng sendiri” saya bayangkan seperti tokoh perempuan dalam dongeng. Dari situ, tanpa sadar, kecintaan saya pada puisi dan bahasa mulai tumbuh, dan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini, terlepas dari apakah mau dilihat orang atau tidak.

Ketertarikan pada bahasa itu kemudian membawa saya pada pertanyaan yang lebih besar: siapa yang menentukan sesuatu dianggap benar, normal, atau penting? Dari sana perjalanan saya berkembang ke fasilitasi, ProyekDekolonial, dan CIVIC Toolkit. Sekarang saya banyak bekerja pada cara orang dan kolektif bisa membaca relasi kuasa, membangun agency, saling merawat, dan tetap punya ruang untuk membayangkan serta menentukan apa yang ingin mereka bangun bersama.

Carla: Adakah momen dalam hidupmu yang dianggap normal, yang dianggap sebagai standar, tapi kamu justru mempertanyakannya kalau “ini seharusnya tidak begini”?

Kimung: Kesadaran itu tidak datang lewat satu momen “pencerahan”, tapi datangnya pelan-pelan, lewat potongan-potongan kecil yang perlahan tersambung.

Salah satunya soal bahasa. Waktu kuliah Sastra Indonesia, sekitar semester lima, saya belajar sintaksis dan mulai bertanya: kenapa kita harus belajar berbahasa Indonesia “yang baik dan benar” begitu ketat?

Dari situ saya sadar bahasa yang ada di kepala kita sebenarnya tidak netral dan dibentuk oleh otoritas tertentu. Otoritas ini menentukan mana yang dianggap benar, baku, pantas, atau bahkan lebih ‘beradab’.

Lama-kelamaan saya mulai melihat pola yang sama di banyak hal, bahkan kisah cinta kakek-nenek saya pun sebenarnya "konstruksi". Mereka menikah pada tahun 1950-an setelah pacaran singkat. Kakek saya tentara; nenek saya seorang gadis muda campuran Bugis-Makassar dan Aceh. Kalau dibayangkan sebagai film romansa, kisahnya sederhana: bertemu, lalu jatuh cinta. Tapi sebenarnya, karena ada gagasan tentang "Indonesia" yang harus dibangun. Saat itu, kakek saya harus ditugaskan ke Sulawesi, dan di sanalah ia bertemu nenek saya. Jadi, bahkan cinta mereka pun sebetulnya, ikut dibentuk oleh proyek besar bernama negara.

Belum lagi soal bagaimana saya dipandang sebagai perempuan. Sejak kecil sampai dewasa, saya nyaris tidak pernah dipuji “cantik”, tapi “manis”, karena kata “cantik” biasanya dipakai untuk memuji mereka yang kulitnya lebih putih.

Saya juga tidak pernah dianggap sebagai “perempuan yang normal” karena gestur saya dianggap maskulin. Bahkan setelah menikah pun, orang masih sering berkomentar bahwa saya “kurang perempuan”, meski standar “perempuan” itu sendiri sebenarnya tidak pernah jelas asal-usulnya.

Dari situ saya semakin sadar bahwa banyak hal yang kita anggap alamiah sebenarnya dibentuk oleh sejarah, institusi, budaya, dan relasi kuasa. Jadi buat saya, dekolonisasi berawal dari keberanian untuk berhenti sebentar dan bertanya: ini benar-benar pilihan kita, atau kita hanya sudah terlalu terbiasa hidup di dalam standar yang dibuat oleh orang lain?

Carla: Kalau kita hubungkan dengan warisan kolonial, itu sangat memengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu sebagai “aneh”, “modern”, “benar”, atau “salah”. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa semua itu sebenarnya dikonstruksi. Kenapa hal itu bisa terasa begitu normal dan jarang dipertanyakan? Apakah karena warisan kolonial ini sudah begitu mengakar?

Kimung: Karena bertanya memunculkan kegelisahan, maka jauh lebih nyaman untuk tidak bertanya. Belajar soal dekolonisasi rasanya seperti memegang pisau bermata dua yang terlalu dekat dengan tubuh sendiri. Kita jadi takut menyakiti orang lain, tapi juga takut menyakiti diri sendiri. Ketika belajar dekolonisasi, kita mempertanyakan dunia di luar kita, tapi juga membongkar apa yang selama ini kita anggap normal atau menjadi bagian dari kita. Dan bagian itulah yang bikin gelisah.

Salah satu contoh paling lucu adalah soal memilih menu makanan. Suatu kali, ketika sedang di Bali, teman-teman menawarkan makan mangut, sementara saya justru memilih burger dan kentang goreng. Salah satu teman langsung menyindir: “Lah, anak ProyekDekol kok makannya Western banget?”

Kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata preferensi itu berlapis.

Jejak kolonial itu ada dan ia sudah menubuh, sudah menjadi bagian dari tubuh, bukan sekadar wacana. Itulah yang bikin saya sangat kesal terhadap kolonialisme, karena dampaknya membuat kita merasa tidak utuh.

Kita juga tidak bisa melihatnya sebagai penyebab tunggal. Warisan kolonial selalu bertemu dan berkelindan dengan banyak struktur lain: patriarki, kapitalisme, kelas, otoritarianisme, agama, bahkan sejarah dan hierarki lokal yang sudah ada sejak lama. Jadi yang penting bukan mencari satu akar tunggal dari semua masalah, tapi melihat bagaimana berbagai relasi kuasa itu saling memperkuat sampai akhirnya terasa alamiah di tubuh dan kehidupan sehari-hari kita.

Ada satu anekdot lain: seorang peneliti asal Jerman yang meneliti Indonesia selalu penasaran dan bertanya kepada kami, teman-teman Indonesia-nya, “Indonesia itu lahir dari apa, dari kekosongan, atau dari keruntuhan?” Saya bilang ke dia, “Sudahlah, kami ini orang Indonesia, kenapa harus terus-terusan ditanya begitu? Kami tahu kamu sedang riset, tapi biarkan kami menjalani hidup sebagai orang Indonesia saja.”

Pertanyaan itu penting untuk dipertanyakan, tapi orang seperti peneliti itu tidak akan pernah merasakan punya tubuh seperti tubuh kami yang menjalani identitas itu secara langsung. Ia tidak menjalani tubuh yang sejak masih dalam kandungan harus bernegosiasi dengan identitas, sejarah, bahasa, dan kontradiksi-kontradiksi itu setiap hari.

Buat saya, mungkin di situlah dekolonisasi dimulai: bukan dengan mencari siapa yang paling “murni” atau paling bebas dari pengaruh kolonial, tetapi dengan menyadari bahwa kita semua hidup di dalam sejarah yang berlapis, lalu terus bertanya apa yang sedang bekerja dalam diri kita, siapa yang diuntungkan olehnya, dan apa yang masih bisa kita ubah bersama.

Carla: Sepertinya itu kata kuncinya: bagaimana kolonialisme ini sudah menubuh, dan itu menyebalkan…

Kimung: Betul, itu memang menyebalkan sekali. Dan biasanya, kalau obrolan soal kolonialisme dan dekolonisasi ini terus dilanjutkan, lama-lama kita akan mempertanyakan seberapa banyak nilai moral, ajaran agama, dan standar hidup yang kita pegang hari ini mengatur imajinasi di kepala kita. Misalnya, kenapa punya cita-cita tertentu? Dari mana gambaran tentang hidup ideal itu berasal? Belajar dekolonisasi, kalau dianalogikan seperti iklan vitamin, memberi semacam “pertahanan tubuh” yang membuat kita tidak begitu saja menerima nilai dan standar tertentu sebagai sesuatu yang alamiah atau sudah seharusnya.

Saya melihatnya juga lewat pengalaman sekolah. Saya sudah bisa membaca sejak umur dua setengah tahun. Waktu SD kelas satu, saya diminta membaca di depan kelas dan saya membaca dengan cepat. Guru saya justru menegur: “Kinanti, pelan-pelan bacanya, karena teman-teman kamu belum bisa.” Dari situ saya belajar untuk “menurut” dan menahan diri.

Menurut saya, ini bukan kesalahan individu, melainkan kesalahan sistem. Kolonialisme cenderung menekan kita untuk jadi seragam. Ia membentuk sejarah standardisasi dan klasifikasi dan bekerja bersama struktur kuasa lain. Hal yang sama juga terjadi pada identitas gender dan seksualitas — semuanya diseragamkan menjadi dua titik ekstrem, laki-laki dan perempuan, tanpa dilihat sebagai spektrum.

Mempertanyakan semua ini membuat capek dan itulah kenapa tidak semua orang mau melakukannya. Belajar dekolonisasi membuat kita paham bahwa kemampuan untuk terus bertanya dan membongkar apa yang selama ini kita yakini tidak selalu dimiliki semua orang setiap saat.

Carla: Menurut kamu, kenapa mempertanyakan hal yang dianggap “normal” ini penting untuk terus dilakukan? Apa yang terjadi kalau kita tidak mempertanyakannya?

Kimung: Karena kalau kita tidak bertanya, kita akan terus mengikuti dan meniru pakem yang sudah ada tanpa sadar. Kita jadi “manut” pada standar tertentu hanya karena itulah yang selama ini dianggap benar atau, dalam konteks film misalnya, dianggap sebagai formula “supaya film laku”.

Contoh konkretnya bisa dilihat dari teknologi visual, seperti kamera dan tata warna (color grading) dalam produksi film. Kamera pada dasarnya tidak dirancang untuk merekam warna kulit seperti kulit kita dengan baik. Makanya, dalam proses pewarnaan, sering muncul masalah seperti “Kenapa warnanya jadi kekuningan sekali?”

Hal yang sama terjadi dalam cara kita menggambarkan suatu tempat. Kenapa India, misalnya, sering digambarkan dengan warna oranye kusam, sementara New York digambarkan dengan langit biru bersih?

Kalau imajinasi semacam ini tidak pernah kita pertanyakan, kita akan terus mereproduksi cara pandang yang sama hanya karena sudah telanjur menjadi pakem.

Dampaknya bukan cuma pada bagaimana sesuatu terlihat, tetapi juga pada siapa yang dianggap sebagai standar, siapa yang dianggap “lain”, siapa yang dipercaya, dan siapa yang terus ditempatkan di pinggir.

Carla: Kamu sendiri punya latar belakang sebagai penyair dan dekat dengan bahasa dan tulisan. Seberapa penting dan seberapa kuat peran bahasa dalam membentuk mindset seseorang? Apakah bahasa bisa jadi alat yang membantu kita pelan-pelan lepas dari warisan penjajahan?

Kimung: Ini menarik karena walaupun saya kritis terhadap bahasa Indonesia, keberadaannya sendiri sebenarnya juga sebuah keajaiban. Bayangkan kalau kita tidak punya bahasa Indonesia—ngobrol dengan teman dari Makassar, Riau, atau Toba akan jauh lebih sulit. Bahasa Indonesia memudahkan kita untuk saling memahami dan membangun gagasan bersama, meski itu tidak berarti ada satu gagasan tunggal yang seragam.

Saya sendiri hanya fasih berbahasa Indonesia, dan karena inilah, saya tahu persis apa yang ingin saya sampaikan. Di sinilah bahasa jadi membebaskan. Tapi di sisi lain, ketika hanya ada satu bahasa yang dianggap paling “benar”, itu meminggirkan yang lain.

Dalam menulis puisi, saya bisa mengutak-atik aturan bahasa Indonesia, misalnya mengubah kata benda jadi kata kerja, karena saya paham betul aturannya, sehingga saya tahu cara "membengkokkannya" dan merusak strukturnya. Tapi saya tidak bisa bermain sebebas itu dalam bahasa lain karena tidak menguasainya.

Pertanyaannya jadi: apakah kita menggunakan bahasa untuk membuka ruang bagi semua orang, atau untuk memperkuat otoritas kita sendiri?

Misalnya, karena saya dan suami (Frendy) terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang “baik dan benar”, teman-teman lain sering menganggap kami “pintar” dan jadi enggan mengobrol santai, padahal bicara dalam bahasa Indonesia yang baik belum memberi jaminan kalau seluruh omongan kami benar. Hari ini, masalahnya hanya bahasa Indonesia yang digunakan oleh negara sebagai bahasa aturan; ia dianggap yang paling “benar”.

Hal seperti ini juga sering terjadi di ruang akademik, organisasi masyarakat sipil, bahkan gerakan. Kita punya jargon, istilah teknis, bahasa proposal, bahasa hukum, atau bahasa donor yang tidak selalu bisa diakses oleh semua orang. Akibatnya, orang yang sebenarnya paling memahami persoalan dari pengalaman hidupnya sendiri bisa merasa tidak cukup punya bahasa untuk ikut menentukan percakapan.

Jadi, buat saya, persoalannya bukan bahasa Indonesia itu sendiri. Persoalannya muncul ketika satu bentuk bahasa memperoleh otoritas lebih besar daripada yang lain, lalu kemampuan berbahasa tertentu menjadi ukuran siapa yang dianggap berpengetahuan dan siapa yang layak didengarkan.

Rury: Kamu sangat aktif di berbagai gerakan dan proyek. Bagaimana caranya memastikan gerakan yang sedang kita bangun tidak mengulang cara berpikir, pola, atau relasi kuasa, termasuk lewat bahasa, yang justru mereplikasi otoritas warisan penjajahan?

Kimung: Ini pekerjaan yang sangat sulit. Waktu bertemu teman-teman yang lebih muda, saya kadang kesal sendiri. Sebagai “kakak” berusia 36 tahun, saya lebih gampang emosi kepada mereka daripada mengambil jeda. Itu karena dulu saya dan generasi seusia saya dibesarkan dengan pola relasi yang serupa dari senior-senior kami dan itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, di ProyekDekolonial, komitmen kami adalah tidak mengulang perlakuan buruk itu.

Rury: Sebagai bagian dari Gen Z, aku juga punya perhatian besar untuk membangun ruang aman, baik di komunitas, tempat kerja, maupun ranah privat. Menurut kamu, kebiasaan atau cara pandang apa yang perlu mulai kita unlearn bersama sebagai masyarakat Indonesia?

Kimung: Banyak sekali, soal sikap, cara berkomunikasi, cara mendengarkan. Yang perlu di-unlearn sebenarnya adalah kebiasaan orang yang punya kuasa lebih besar merasa paling benar, lalu berhenti mau mendengarkan.

Saya juga merasa kita perlu unlearn anggapan bahwa keras berarti kuat, bahwa orang yang paling banyak berkorban adalah yang paling berkomitmen, atau bahwa kelelahan adalah sesuatu yang wajar dalam kerja-kerja gerakan. Kadang kita begitu sibuk melawan sistem yang tidak adil sampai tanpa sadar membawa logika yang sama ke dalam cara kita memperlakukan satu sama lain.

Buat saya, membangun ruang yang lebih aman bukan berarti semua orang harus selalu nyaman atau tidak boleh berbeda pendapat. Justru kita perlu ruang yang memungkinkan orang berbeda, mengatakan tidak, membuat kesalahan, memberi kritik, dan tetap diperlakukan dengan bermartabat.

Sebaliknya, kita perlu terus bertanya pada diri sendiri: kalau posisi dibalik, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih sendirian; harus dilakukan bersama-sama, terus-menerus.

Rury: Ini mengingatkanku pada pola penjajahan itu sendiri yang pada dasarnya terjadi karena relasi kuasa yang timpang. Berhubungan dengan itu, apa arti merdeka buat kamu?

Kimung: Merdeka itu kata yang menarik, punya makna konotatif dan denotatif. Saya lahir dan bersekolah TK-SD di masa akhir Orde Baru, dan baru sekarang saya sadar bahwa Orde Baru juga punya bentuk kolonialisme administratifnya sendiri yang sangat mencengkeram—sampai hari ini pun masih ada rasa “ngilu” di tubuh saya ketika membahasnya, meski waktu itu saya masih kecil.

Muncul pertanyaan: apakah kemerdekaan yang universal itu benar-benar ada? Sepertinya tidak—kemerdekaan bisa jadi cuma dirasakan oleh sekelompok orang tertentu.

Dalam konteks hari ini, cita-cita saya sederhana: bisakah kita punya ruang untuk membayangkan sesuatu tanpa harus selaras dengan orang lain, tanpa harus memikirkan terus-menerus konsekuensinya?

Hari ini, banyak orang bahkan takut duluan sebelum mengungkapkan sesuatu—takut sebelum “menge-tweet”, takut sebelum membuat sesuatu.

Bagi sebagian orang yang bisa bicara dalam bahasa metafora dan simbolik yang kuat, rasa takut itu bisa disamarkan lewat lapisan-lapisan makna. Saya sendiri pernah menulis puisi yang berjudul “Supremasi Ranjang”, yang dibuka dengan sangat lugas: “aku cuma mau seks dengan tenang” — sebenarnya bukan semata soal itu, tapi soal bagaimana kita tidak lagi merasa bebas bahkan di ruang paling privat sekalipun, karena harus terus memikirkan hal-hal seperti “beras yang tinggal seperempat, krisis iklim, atau iuran BPJS”.

Jadi, kemerdekaan adalah ketika kita tidak perlu lagi “bersembunyi” dari banyak hal, sekaligus ikut menciptakan ruang agar orang lain juga tidak perlu bersembunyi.

Rury: Kalau diminta membayangkan ulang Indonesia—beserta seluruh sistem nilai, aturan, dan cara bermasyarakatnya—Indonesia seperti apa yang terbayang di kepala Kimung?

Kimung: Ini pertanyaan yang berat! Kadang saya berpikir, tanpa adanya gagasan tentang “Indonesia”, mungkin saya sendiri tidak akan pernah ada, terutama karena garis keturunan saya sangat campur aduk. Kalau ditanya “Kamu orang mana?”, saya butuh waktu lama untuk menjelaskan: nenek buyut dari pihak ibu menikah dengan seorang keturunan Tionghoa lalu keluarganya dibuang; anaknya kemudian menikah dengan orang Aceh; lalu bertemu kakek saya yang dari Jawa Timur, dan mereka menikah di Sulawesi. Tanpa gagasan “Indonesia harus merdeka”, pertemuan-pertemuan itu mungkin tidak akan pernah terjadi.

Saya juga sadar orang Indonesia sering membayangkan Indonesia seperti Amerika—satu daratan besar yang menyatu—padahal kita adalah kepulauan dengan keberagaman yang sangat besar.

Pada akhirnya, ini pertanyaan yang sulit dijawab sendirian; saya lebih membayangkan diri saya sebagai warga negara yang ingin mencari jawabannya bersama-sama, termasuk mendorong agar mereka yang punya kekuasaan lebih tidak menggunakannya secara sewenang-wenang.

Rury: Ada rekomendasi buku, podcast, film, atau akun yang bisa membantu teman-teman pembaca memahami perspektif ini lebih jauh?

Kimung: Untuk bacaan besar, buku Location of Culture karya Homi Bhabha sangat membantu saya memahami konsep ruang ambivalensi dalam subjek pascakolonial.

Tapi menurut saya, kita juga sering lupa bahwa pengetahuan dan imajinasi tidak selalu datang dari bacaan “besar”. Kadang membaca zine komunitas, menonton film independen, mendengarkan percakapan orang di sekitar kita, atau bahkan membaca caption Instagram teman sendiri bisa membuat kita memahami sesuatu yang tidak kita temukan di buku teori.

Kalau saya tidak membaca apa yang ditulis teman-teman saya, saya juga tidak akan tahu imajinasi apa yang sedang hidup di kepala mereka. Jadi mungkin yang penting bukan hanya apa yang kita baca, tetapi juga siapa yang selama ini kita anggap layak menjadi sumber pengetahuan. Buku-buku besar penting, tapi pengalaman sehari-hari, seni, arsip, cerita keluarga, dan pengetahuan yang lahir dari komunitas juga sama pentingnya untuk kita dengarkan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Marlinda Na’u adalah seorang ibu rumah tangga dari masyarakat Mollo yang tinggal di Desa Taiftob, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Marlinda Na’u juga aktif bergiat sebagai koordinator pangan di Komunitas Lakoat Kujawas.

Carla: Kenapa akhirnya memutuskan untuk fokus bergerak di bidang pangan? Apakah ada momen tertentu dalam kehidupanmu yang membuatmu merasa bahwa isu pangan itu penting?

Marlinda Na’u: Sebenarnya, beta salah satu orang di antara banyak masyarakat Mollo yang dulu merasa sangat inferior dengan pangan lokal. Beta kemudian memutuskan untuk bergabung dengan komunitas Lakoat Kujawas yang bergerak di bidang pangan di Mollo pada tahun 2018. Kami mencoba mengeksplor pekarangan rumah dan hutan, dan dari situ beta jadi mengingat kembali memori-memori masa kecil, di mana dulu beta belum mengenal beras.

Bersama komunitas, kami juga memperkenalkan pangan lokal dan beta merasa bahwa ternyata orang dari luar sangat mengapresiasi makanan yang selama ini beta anggap sebagai “makanan orang kampung” atau “makanan orang susah”.

Dari situ beta sadar bahwa kita tidak boleh merasa rendah diri dengan apa yang kita punya, karena sebenarnya kalau kita bicara pangan, kita juga bicara soal identitas — seperti yang beta bilang tadi, ada memori masa kecil di mana pangan lokal dihadirkan sebagai salah satu makanan ritual.

Jadi beta akhirnya sadar kalau bicara pangan, beta juga sedang bicara tentang identitas beta sendiri.

Carla: Kamu sempat bilang ada rasa inferior, seperti makanan yang kamu makan selama ini dianggap “makanan kampung”. Bisa dijelaskan kenapa perasaan itu bisa muncul?

Marlinda Na’u: Karena makanan yang kami anggap paling bergengsi itu beras dan makanan instan. Dulu, ketika kami makan ubi atau jagung, kami diberi stigma sebagai orang yang tidak mampu. Jadi, ukuran kesejahteraan kami dibandingkan dengan nasi putih. Kalau makan nasi, artinya mampu membeli beras. Tapi kalau isi piringnya jagung, ubi, atau kacang, itu berarti kami dianggap orang susah.

Carla: Berarti ada kaitannya dengan status sosial dan ekonomi seseorang: apakah dia bisa makan nasi atau tidak, apakah dia mampu membeli beras atau tidak?

Marlinda Na’u: Iya, benar. Di masa kecil beta makan ubi, jagung, dan kacang-kacangan, dan tetap sehat. Namun, ketika beranjak remaja, seperti ada keharusan untuk makan nasi dan mi instan. Padahal kami tinggal di daerah pegunungan; tidak ada sawah dan tidak ada padi, tapi kami seperti harus makan nasi. Dari mana datangnya nasi? Orang tua terpaksa menjual jagung sampai berutang di kios untuk bisa membeli beras.

Kami menyesuaikan diri dengan teman-teman dan tetangga yang sudah makan nasi, karena kalau sampai di sekolah saya membawa bekal jagung, saya akan dibully habis-habisan. Jadi mau tidak mau, ada tekanan sosial dari teman-teman kalau kita belum makan nasi

Carla: Sekarang kalau kita bicara pangan, mungkin yang langsung terpikir adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang bilang program ini mengingatkan pada program swasembada beras dulu, karena seolah-olah makanan seluruh anak Indonesia diseragamkan. Menurutmu, bagaimana soal ini?

Marlinda Na’u: Menurut beta, MBG itu sebenarnya program yang sangat meresahkan. Karena ini bukan bicara soal pemerataan, tapi bagaimana program ini membuat anak-anak kami harus bergantung pada nasi. Mereka makan nasi hanya di sekolah, tapi ketika pulang ke rumah, orang tua menyediakan ubi dan jagung. Akhirnya, anak-anak jadi tidak mau makan karena mereka berpikir besok di sekolah akan makan nasi lagi lewat MBG. Ketika diberi makanan yang ada di rumah, beberapa anak bahkan memilih puasa semalaman hanya untuk menunggu makan MBG besok harinya.

Menurut beta, ini salah satu politik untuk membuat generasi sekarang bergantung pada nasi, seolah-olah ubi dan jagung sebagai makanan pokok kami, sebagai identitas kami di Timur, perlahan-lahan mau dihilangkan.

Carla: Tadi juga sempat dibahas soal bagaimana pangan itu sangat dekat dengan identitas dan cara hidup sebuah masyarakat, sebuah komunitas. Apa yang membuat kamu merasa bahwa pangan itu lebih dari sekadar makanan, melainkan juga bagian dari identitas?

Marlinda Na’u: Kalau bicara pangan orang Timor (Mollo), makanan pokoknya itu jagung dan ubi. Itu sudah menjadi identitas kami. Artinya, ke mana pun orang Timor pergi, orang akan tahu bahwa makanan orang Timor itu jagung dan ubi.

Kalau pangan itu dihilangkan, identitas kami juga ikut hilang, dan menurut beta itu terjadi perlahan-lahan.

Ditambah sebenarnya, kalau bicara ubi dan jagung, secara tidak langsung kita juga bicara soal merawat tanah dan alam.

Carla: Pangan itu dekat sekali hubungannya dengan alam. Apa yang bisa kita pelajari dari relasi ini? Bagaimana pangan lokal bisa membantu kita lebih paham cara alam bekerja?

Marlinda Na’u: Sejauh yang beta pelajari, secara tidak langsung pangan mengajari bagaimana merawat alam, membaca musim, menghormati tanah, menjaga air.

Kami di sini makan secara musiman. Jadi, makanan yang dimakan pada bulan ini dan bulan depan berbeda-beda, dan biasanya makanan-makanan ini didapat dari hutan. Misalnya, kalau di kampung kami sedang musim kacang, kampung sebelah mungkin sedang musim ubi hutan. Dan sekarang, dengan krisis iklim, pola musim ini jadi terganggu dan tidak menentu.

Di Mollo, kalau bicara soal pangan, kami juga bicara soal kecukupan, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan tidak serakah. Artinya, kami mengambil apa yang ada di hutan dan di kebun secukupnya hanya untuk dimakan dan bukan untuk dijual.

Carla: Jadi murni untuk bertahan hidup, untuk makan, bukan untuk mencari untung.

Marlinda Na’u: Betul, bukan untuk mencari untung. Di hutan, sebenarnya banyak sekali makanan yang bisa diambil. Tapi karena hutan terus dibuka untuk dijadikan kebun yang hanya menanam satu jenis tanaman saja, dan yang tujuannya hanya untuk dijual, akhirnya banyak tanaman lain yang ikut musnah.

Saatnya musim panen tiba, kami jadi tidak bisa menikmati apa yang disediakan hutan, ujung-ujungnya hanya makan nasi putih saja karena tidak bisa mendapatkan yang lain.

Setiap ada perkebunan besar yang muncul, artinya ada banyak jenis tanaman dan banyak jenis makanan yang ikut hilang.

Carla: Pengetahuan tentang pangan itu pengetahuan turun-temurun. Apakah orang tuamu yang mengajarkan cara bercocok tanam, cara mengolah makanan, dan itu akhirnya diteruskan lagi ke anak cucu?

Marlinda Na’u: Benar, pengetahuan dan pengalaman tentang cara mengambil makanan yang bisa dimakan, cara mengolahnya, semuanya diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena di sini ada beberapa jenis makanan hutan yang harus melewati proses pengolahan yang cukup panjang, jadi cara mengolahnya harus tetap dipelajari dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

Salah satunya adalah arbila hutan, atau yang kami sebut kacang beracun, karena kacang ini mengandung sedikit sianida. Jadi prosesnya harus direbus berulang kali, sampai sebelas kali, baru bisa dimakan.

Carla: Ada kekhawatiran tidak kalau warisan pengetahuan ini akan hilang jika kita memaksakan fokus hanya pada satu jenis pangan tertentu?

Marlinda Na’u: Sudah pasti ada kekhawatiran itu.

Kalau lahan sudah tidak ada, hutan sudah tidak ada, dengan sendirinya pengetahuan itu akan hilang.

Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada anak dan cucu kalau cuma bercerita tanpa mempraktikkannya? Itu akan sia-sia karena mereka tidak akan paham.

Anak-anak generasi sekarang bahkan tidak tahu tumbuhan jagung seperti apa. Jadi harus tetap ada praktiknya, supaya bisa mengajarkan tumbuhan apa yang bisa dimakan dan proses pengolahannya seperti apa sampai bisa disajikan di atas meja. Kalau cuma bercerita saja, menurut saya itu sia-sia, karena mereka tidak akan mengerti.

Apalagi, pengetahuan seperti ini bukan sesuatu yang dipelajari juga di sekolah, dan mau tidak mau memang belajarnya dari keluarga, dari orang tua, dari kakek-nenek.

Carla: Aku ingin bertanya soal hubungan antara pangan dan perempuan. Sepertinya perempuan di beberapa komunitas punya peran penting dalam mengolah dan membuat makanan untuk keluarga, memastikan semua orang di rumah kenyang. Menurutmu, seberapa penting peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan pangan?

Marlinda Na’u: Sejauh pengalaman beta, peran perempuan itu sangat penting untuk menjaga pangan. Karena perempuanlah yang tahu tumbuhan apa yang bisa dimakan dan bagaimana cara mengolahnya. Jadi kalau mengolah kebun, perempuan harus ikut. Perempuan yang lebih tahu soal benih atau tumbuhan apa yang harus ditanam dan dijaga.

Selain penjaga dapur, perempuan juga penjaga pengetahuan karena semua pengetahuan ini datangnya dari perempuan. Jadi, peran perempuan untuk pangan lokal itu penting sekali, sangat penting.

Carla: Apa yang bisa kita pelajari, terutama yang tinggal di kota dan tidak terlalu dekat hubungannya dengan makanan lokal di daerahnya masing-masing, dari cara masyarakat adat melihat pangan?

Marlinda Na’u: Menurut beta, kita harus menghargai keberagaman pangan.

Masyarakat itu harus diberi kebebasan untuk makan sesuatu yang ada di daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada satu jenis makanan saja.

Ini juga soal melihat bahwa sebenarnya tidak ada hierarki di antara jenis pangan karena selama ini kesannya nasi yang paling superior dan yang lain seperti ubi dan jagung ada di bawahnya.

Teman-teman juga harus mulai dengan mengenal asal makanannya. Mungkin bisa mengunjungi petani, mengenal sumber makanannya dari mana, lalu memahami prosesnya seperti apa. Dari situ kita bisa belajar bagaimana menghargai apa yang kita makan.

Carla: Seberapa penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul makanan yang kita makan?

Marlinda Na’u: Penting sekali. Kita harus tahu isi piring kita itu apa dan dari mana asalnya. Misalnya, ketika makan sayur, kita bisa tahu sayur ini ditanam oleh petani di tanah, secara hidroponik, atau dengan cara lain. Dari situ juga kita bisa belajar untuk menghargai; selain menghargai tanah, kita juga belajar menghargai alam itu sendiri.

Dan ketika tahu asal-usul makanan kita, kita juga mengenal asal-usul kita sendiri, karena seperti yang beta bilang, bicara pangan itu bicara tentang identitas.

Carla: Karena kita membahas bulan Agustus, yang erat kaitannya dengan kemerdekaan, kalau untuk dirimu, arti merdeka itu apa?

Marlinda Na’u: Sebagai masyarakat adat di Mollo, arti merdeka itu adalah ketika masyarakat bebas menentukan pangan yang kami tanam dan olah, yang berarti pengetahuan leluhur juga tetap hidup sebagai bagian dari masa kini dan masa depan, bukan sebagai masa lalu. Pengetahuan leluhur tetap dihargai, bukan berarti harus diseragamkan dari ujung ke ujung.

Ketika kami diberi kebebasan untuk memilih pangan kami sendiri untuk diolah, menurut beta, itulah arti merdeka.

Merdeka juga ketika kami diberi kebebasan untuk bisa merawat tanah dan alam kami sendiri, tidak harus bergantung pada kebijakan-kebijakan yang ada, karena sekarang, bahkan untuk merawat alam dan tanah pun, seperti tidak punya kepemilikan.

Misalnya, di kampung beta sendiri, ada satu tempat di mana masyarakat biasa melakukan ritual-ritual. Ritual ini penting sekali bagi kami. Ketika kami mau membuka lahan baru untuk menanam, kami harus mengadakan ritual, harus meminta izin kepada leluhur, apakah kami bisa menebang pohon tertentu untuk membuka lahan. Tapi sekarang tempat itu sudah diambil alih sebagai taman nasional, yang kemudian menutup akses kami untuk mengadakan ritual di sana.

Selain ritual, tempat itu juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi kami, untuk mengambil makanan, mengambil obat-obatan, mengambil kayu bakar. Sekarang semua itu tidak bisa diakses lagi.

Carla: Kalau kamu bisa membayangkan ulang Indonesia saat ini, yang sistem dan aturannya banyak sekali mewarisi masa penjajahan, kira-kira Indonesia seperti apa yang terbayang?

Marlinda Na’u: Beta membayangkan Indonesia yang menghargai keberagaman, tidak memaksa semua daerah memiliki pola makan yang sama, tetapi memberi ruang bagi setiap daerah untuk menjaga pangan lokalnya.

Kemudian juga melihat petani, perempuan, dan masyarakat adat sebagai penjaga kehidupan, bukan kelompok yang tertinggal. Kadang kita melihat mereka seperti orang kampung yang tidak tahu apa-apa, padahal pengetahuan mereka banyak sekali.

Carla: Ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan kalau ingin belajar lebih lanjut soal pangan?

Marlinda Na’u: Belajar langsung di kebun, melihat bagaimana petani menanam dan merawat tanaman. Kemudian bisa juga ke dapur-dapur mama-mama di kampung, melihat proses pengolahannya.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Oleh: Ephemeral Creature

Kepalaku terasa lapang saat kuaktifkan mode noise-canceling pada penyuara telinga. Hampir setiap petang, beginilah caraku pulang. Sedikit bengong, mendengarkan musik, sesekali memutar-mutar card holder yang ada di dadaku, dan memandangi pemandangan dari balik jendela KRL. Sebuah keberuntungan kecil kalau aku masih bisa melihat semburat matahari sore sebelum langit kota Jakarta digulung gelap.

Kelelahan “steril” di dalam gerbong ber-AC ini beberapa kali melempar ingatanku pada Bapak di rumah. Pada dasarnya, kami berdua sama-sama kelas pekerja. Bedanya, Bapak sama sekali tak suka membungkam bisingnya dunia. Realitas kerja di sekitarnya benar-benar ia telan mentah-mentah.

Dulu, dari meja makan, aku sering memandangi Bapak ketika baru pulang bekerja. Bertahun-tahun menjadi seorang penjahit konveksi, bajunya kerap masih menyimpan bau kain dan debu serat benang. Seharian ia duduk di depan mesin mengerjakan potongan-potongan pakaian yang bukan miliknya. Telinganya akrab dengan rentetan suara entakan jarum yang terus berpacu mengejar tenggat waktu.

Melihatnya bekerja sekeras itu untuk upah yang tak seberapa dan tidak pasti kerap membuatku gemas sendiri. Jika keuangan sedang seret, Bapak biasanya merespons dengan jawaban ini,

“Tugas kita cuma usaha, rezeki sudah ada yang ngatur”.

Sebagai remaja yang merasa paling tahu segalanya, petuah bernada pasrah itu sangat menyebalkan. Jujur saja. Aku pun berjanji saat besar nanti, aku harus punya pekerjaan yang lebih mapan di Jakarta dan menghasilkan banyak uang melebihi Bapak

Bermodalkan gelar sarjana, aku sempat yakin bisa memutus rantai kepasrahan tersebut. Literatur dan ruang-ruang diskusi pada masa kuliah mengajariku banyak hal tentang ketimpangan struktural. Aku merasa jauh lebih progresif dari Bapak, amat yakin bahwa aku tak akan pernah tunduk menjadi sekrup kecil dari sistem eksploitatif.

Tapi ternyata, Jakarta punya selera humor yang kejam dalam menundukkan idealisme masa muda. Begitu aku menjejakkan kaki di lantai gedung perkantoran dan mengalungkan lanyard, teori-teori kritis itu perlahan luntur oleh pragmatisme.

Angka yang masuk ke rekeningku setiap akhir bulan memang lebih besar dari Bapak. Namun, kemapanan yang susah payah kuperjuangkan ini tetap mengejawantah sebagai dinamo high-speed jenis baru.

Rutinitas kantoran mengunciku dalam siklus metrik performa selayaknya mesin. Aku bisa merasakan dan mengatakan kalau pikiranku burnout. Aku juga bisa memetakan quiet quitting, imposter syndrome, hustle culture, work anxiety, sampai poor boundaries. Biarpun demikian, semua kosakata itu tak membuatku lebih bahagia—penderitaanku jadi terdengar lebih “intelektual” barangkali iya.

Seberisik apa pun sumpah serapahku terhadap pekerjaan, esok paginya aku masih harus bangun pagi, menyetrika kemeja, mengenakan lanyard di leher, lalu bergegas mengejar kereta demi memastikan aku tak terlambat. Terus demikian.

Makin dewasa aku merasa terlalu meremehkan sikap nrimo Bapak, padahal hari ini aku mempraktikkan kepasrahan yang persis sama. Hanya saja dibungkus dengan kosmetik urban yang lebih necis: kemeja rapi, minuman manis artisan, langganan streaming, serta tumpukan istilah-istilah bahasa Inggris nonsens di ruang rapat.

Saat tubuhku mulai menolak karena lelah, aku tak banyak bertanya mengapa waktu istirahat selalu dianggap sebagai kemewahan. Aku tetap membeli kopi. Saat kabar layoff beredar dari satu meja ke meja lain, aku tak punya banyak ruang untuk bertanya mengapa hidupku bisa berubah hanya karena sebuah angka di spreadsheet perusahaan. Aku memperbarui CV dan portofolio.

Kami sama-sama memprivatisasi penderitaan struktural menjadi urusan personal. Dan aku, menjelma seperti Bapak.

Selama ini, aku dididik untuk hanya memahami warisan dari sisi ekonomi, biologi, dan budaya; sebut saja sertifikat tanah, susunan genetik, sampai nama marga. Warisan lain yang kudapatkan dari Bapak ternyata mengakar pada diriku sebagai habitus pekerja dalam bentuknya yang paling banal.

Di titik kelelahan yang paling meremukkan tulang punggung, instingku akan senenatiasa mengambil alih untuk memoles setiap rasa sakit sebagai trope heroisme—menahan desakan asam lambung yang membakar pangkal tenggorokan adalah salah satunya. Aku dan Bapak hidup dalam keyakinan tragis seolah hanya melalui penderitaan fisik semacam inilah kami bisa menebus napas untuk hidup sehari lagi.

Luka batin menjadi kelas pekerja di negara ini adalah kenyataan bahwa kami tak punya tangan yang bersiap menangkap punggung kami saat jatuh selain diri kami sendiri.

Pemerintah adalah entitas gaib yang menolak hadir saat kami butuh perlindungan, tapi sangat rajin menyodorkan tagihan. Mereka merogoh saku kami nyaris di setiap tarikan transaksi, lalu lenyap tak berbekas begitu saja. Selebihnya, kami dilepas liar seperti sapi perah, dipaksa merakit jaring pengaman kami sendiri di pasar bebas.

Warga negara yang ideal, warga negara yang “baik”, telah lama didefinisikan sebagai individu-individu kompetitif yang tangguh. Inilah sebabnya mengapa Bapak di masa lalu, dan aku di masa kini, bereaksi dengan cara yang serupa ketika dunia terasa mau runtuh.

Bapak dibentuk oleh pergolakan krisis ekonomi 1998. Sikap nrimo Bapak di dalam rumah bukan sekadar karena ia kurang membaca buku-buku politik. Itu adalah respons logis dari seorang manusia yang dipaksa bertahan hidup di sebuah negara yang terlalu sering meminta warganya beradaptasi.

Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan kantoran yang selama ini menjadi tameng kebanggaanku kini sedang direplikasi dan dikerjakan ribuan kali lebih efisien oleh akal imitasi. Barisan kode algoritma ini tak pernah mengeluhkan asam lambung yang kumat atau menuntut jaminan kesehatan dan hari tua.

Ketika kelak akal imitasi itu menekan ongkos operasional hingga ke titik nadir, nasib kelas pekerja hari ini tak akan jauh berbeda dengan mesin-mesin jahit tua karatan. Di mata pemerintah yang sejak awal hanya mengkalkulasi warganya sebagai angka, keusangan kami bukanlah tragedi struktural yang harus ditangani.

Menghadapi hari esok dengan kesadaran yang telanjang, sembari tahu sewaktu-waktu pijakannya dapat ambruk, adalah jenis ketabahan absurd. Kami terlalu dekat dengan jurang, terlalu terbiasa dalam tekanan, dan kami sering lupa jika hidup seharusnya bukan sekadar untuk bertahan.

Begitulah adanya: kami butuh lebih banyak keberanian untuk menjalani hidup daripada menembak diri kami sendiri.1

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Bekerja Sesuai Passion adalah Akal-akalan Kapitalis.

Kita Jadi Gak Sabaran dan Jahat karena Kapitalisme.

Generasi Paling Tahu tapi Paling Tak Berdaya.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Johno Surodji Sembor, atau biasa dipanggil Mas John, adalah seorang seniman yang lahir dan besar di Wamena, Papua Pegunungan. Hari ini Mas John banyak berkarya di Jakarta dan Bali.

Carla: Apakah ada momen spesifik dalam kehidupanmu yang membuat kamu berkarya seperti sekarang ini?

John: Dari kecil, waktu masih di Papua, aku sudah bermimpi untuk jadi seniman. Mama dan Papa juga percaya sama aku. Itu yang membuat dorongan untuk menjadi seniman semakin kuat karena aku jadi berpikir, “Sudahlah, aku akan mengejar cita-cita ini.” Walaupun memang sempat sedikit terhenti karena sebelum menjadi seniman penuh waktu, aku sempat kerja kantoran dan juga modeling. Semua pengalaman itu yang akhirnya membentuk aku sekarang.

Jadi, aku rasa cita-cita dan mimpi itu yang bikin aku terus mau mengejar menjadi seorang seniman.

Carla: Aku melihat karya-karyamu itu sangat beragam. Apakah memang itu ciri khas kamu sebagai seniman?

John: Itu memang aku apa adanya dan ada latar belakangku yang membentuk aku. Aku lahir dan besar di Papua, lalu pindah ke Jakarta karena waktu itu mau kuliah desain interior, sedangkan di Papua tidak ada jurusan itu. Bahkan sampai sekarang, orang Papua sebenarnya masih belum terlalu familiar dengan dunia desain. Padahal kalau kita tahu, di Papua ada banyak karya yang bisa dikembangkan lagi. Jadi, latar belakang itu semua yang membentuk aku menjadi beragam.

Biasanya orang suka mengotak-ngotakan. Kita selalu disuruh memilih satu kotak saja. Dan dari kecil aku sudah muak dengan itu.

Akhirnya, mungkin tergambarkan dari karya-karyaku yang bentuknya beda-beda dan beragam, tidak masuk satu kotak tertentu.

Carla: Berarti, apakah ada momen di masa kecil, atau mungkin saat pindah ke Jakarta, di mana kamu merasa dianggap sedikit “berbeda” atau “aneh” karena tidak mengikuti standar-standar tertentu—standar yang sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu dibentuk oleh siapa?

John: Tentu ada. Kalau di Papua, tidak terlalu terasa. Ditambah, kedua orang tuaku memberi aku kepercayaan yang sangat besar. Jadi selama Mama dan Papa belum berkomentar, aku merasa masih aman untuk berjalan sesuai jalanku sendiri.

Yang lebih terasa justru saat menjadi model karena aku merasakan langsung standar kecantikan di Jakarta yang sungguh berbeda dengan di Papua. Misalnya, kalau standar kecantikan di Papua lebih merayakan dan mengapresiasi bentuk tubuh yang lebih berisi. Tapi begitu masuk ke industri model di Jakarta, khususnya di dunia fashion, ternyata standarnya sangat berbeda—di sini kita “harus” kurus.

Itu yang bikin aku, ketika awal masuk industri ini, merasa ingin mengubah sesuatu. Tapi tantangan saat itu, terutama pada tahun 2015-2016, adalah kebanyakan kompetitor model itu bule.

Itu juga salah satu alasan aku punya rambut gimbal sejak awal modeling, karena aku tidak mau ikut standar kecantikan tertentu. Walaupun bicara soal penghasilan, itu berat—tapi aku selalu berpikir, kalau enggak aku coba dan enggak aku mulai, siapa lagi? Aku bersyukur masih ada orang-orang yang percaya sama aku dan terus mendorong aku. Sampai akhirnya, aku bisa jadi salah satu cover majalah di Jakarta dengan rambut gimbal. Itu salah satu kebanggaanku.

Carla: Rasa takut untuk jadi yang pertama itu juga menakutkan, ya, apalagi tadi kamu bilang dari segi finansial juga bisa berkurang. Mungkin lebih gampang untuk bermain aman dan mengikuti standar.

John: Iya, memang harus pantang menyerah dan berani. Dan akhirnya dari situ, sekarang aku bisa melihat orang-orang hari ini jadi lebih ekspresif, lebih bisa jadi diri sendiri, lebih unik. Bisa menyaksikan perubahan ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri buatku.

Carla: Berarti ada banyak perubahan antara sepuluh tahun lalu dan hari ini?

John: Ada. Misalnya, hari ini, kalau aku ke Blok M, dulu mungkin cuma satu orang yang berpenampilan “nyeleneh”. Tapi sekarang jadi tren. Itu salah satu kebahagiaan buatku. Dan itu juga yang bikin aku termotivasi untuk tidak berhenti.

Atau misalnya, gaya aku itu sebenarnya “dangdut”. Itu karena dari kecil mamaku, walaupun dia perempuan Papua, sangat terobsesi dengan dangdut. Itu yang membuat aku cinta sama dangdut. Dan sekarang, ketika aku melihat musik dangdut jadi hype lagi, ada momen di mana aku merasa, “Ternyata ini benar-benar bisa terjadi.”

Carla: Berarti ada masa ketika kamu sempat menerima banyak komentar negatif soal penampilanmu?

John: Iya, dan terutama soal rambut. Tapi buatku, rambut gimbal adalah bagian dari diriku. Di daerah asalku, Karubaga, di Papua, perempuan dan laki-laki banyak yang berambut gimbal.

Dan ketika aku berambut gimbal, aku membawa sepotong tempat aku berasal ke mana pun aku pergi. Walaupun bagi sebagian orang, rambut gimbal tidak masuk dalam standar estetika mereka.

Carla: Apakah cara pandang ini, soal break the rules, break the standard, memengaruhi bagaimana kamu berkarya dan pesan yang ingin kamu bawa lewat karya-karyamu?

John: Iya, bisa aku bilang begitu. Ketika membuat karya, aku selalu ingin ada pesan dan fungsi di dalamnya. Ini juga jadi salah satu hal yang sering aku diskusikan dengan orang-orang galeri, karena menurut mereka karya seorang seniman tidak harus selalu punya pesan.

Tapi mungkin karena latar belakangku, aku selalu ingin karyaku membawa sesuatu—minimal, orang yang melihatnya bisa menangkap pesan yang ingin kusampaikan, terutama tentang Papua.

Di sisi lain, secara bisnis, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi aku belajar memosisikan diri supaya tetap bisa membuat karya yang menyampaikan aspirasiku, tetapi dengan cara yang tidak terlalu radikal. Itu juga menjadi proses pembelajaran buatku. Pada akhirnya, karyaku pasti selalu membawa pesan, hanya saja aku menyampaikannya dengan cara dan twist-ku sendiri.

Carla: Biasanya, pesan utama apa yang paling ingin kamu sampaikan lewat karya-karyamu?

John: Kebanyakan karyaku bicara soal bagaimana kita (sebagai orang Indonesia/Papua) merasa “ditindas”. Misalnya, ada karya yang menggambarkan sosok perempuan yang merepresentasikan kita sebagai orang Indonesia, yang sedang menunduk kepada sosok bule. Itu cara aku menyampaikan bagaimana kita masih menjunjung orang-orang tertentu dan juga menggambarkan hierarki: siapa yang dianggap lebih “superior”.

Ada juga lanjutan dari karya itu, di mana sosok perempuan tadi sudah kembali ke akarnya. Secara visual, dia digambarkan kembali bersama sosok laki-laki lokal, dan ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kita sebagai Indonesia sudah pulih, sudah ingin kembali ke akar kita sendiri.

Carla: Aku merasa, bahkan sekarang, warisan penjajahan ini sudah sangat mengakar tanpa kita sadari, bahkan sampai mendesain preferensi kita dan cara kita melihat sesuatu. Menurutmu, bagaimana soal itu? Apakah ada yang dirugikan dan diuntungkan dari situasi ini?

John: Menurutku ada banget. Salah satu yang paling sering terjadi itu soal self-esteem—kita jadi sering membanding-bandingkan diri, misalnya, “hidungku kurang mancung”.

Tapi kalau dari pengalaman pribadiku, sebelum masuk industri ini, aku biasa saja, tidak terlalu terekspos dan tidak terlalu terkena efeknya—mungkin karena kedua orang tuaku, terutama mamaku, sangat bangga menjadi perempuan Papua. Aku melihat itu dari kecil, sehingga aku selalu berpikir kalau aku juga harus bangga dengan identitas aku sebagai orang Papua. Tapi nyatanya, tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu.

Yang paling sering aku obrolkan sama teman-teman, itu soal sistem pendidikan kita. Kita kurang belajar soal sejarah daerah kita sendiri. Misalnya, di Papua, kita tidak pernah belajar secara spesifik soal sejarah suku Papua atau perjuangan-perjuangan lokal.

Padahal, menurutku, kalau kita tahu dan memahami sejarahnya, akan muncul rasa belonging: aku bagian dari sejarah dan budaya ini, dan budaya ini juga bagian dari diriku. Dari situ, muncul keinginan untuk terus mempertahankannya dan merayakannya.

Carla: Tapi mungkin itu juga sesuatu yang memang di-set by design, ya — sistemnya yang dirancang supaya kita tidak punya ikatan yang kuat dan dekat dengan budaya kita sendiri.

John: Iya, kayaknya sudah dipikirkan oleh sistem ini, supaya orang-orang lupa dan jauh dari budaya sendiri.

Sebenarnya menyedihkan karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika, di mana jauh sebelum “diversity” menjadi tren, para penggagas sudah visioner soal hal itu. Sayangnya, kita belum benar-benar menjalankan nilai-nilainya.

Carla: Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan diversity yang sangat digembar-gemborkan, banyak budaya dan simbol dari Papua yang dipakai hanya untuk menunjukkan kalau “kita beragam”, misalnya pejabat memakai baju daerah Papua di acara-acara resmi — tapi di saat yang sama, tidak ada ruang yang benar-benar diberikan untuk teman-teman Papua. Menurutmu, bagaimana soal ini?

John: Aku punya satu karya soal ini yang sempat dipamerkan di Bali tahun lalu. Aku merasa budaya Timur, termasuk musik-musiknya, lagi naik daun; orang-orang jadi banyak yang tahu, bahkan sampai diundang ke acara musik besar di Jakarta.

Aku tentu senang, namun ada perasaan bahwa kita, orang Papua, hanya “dipakai” sebagai aksesori saja.

Ditambah, ada banyak yang meminjam budaya Papua tanpa benar-benar paham situasi yang terjadi di sana. Sehingga aku mempertanyakan, “Cinta ke Papuanya itu di mana? Apakah benar-benar ada?”

Carla: Dan ketika kalian ingin menyampaikan situasi yang sebenarnya terjadi di Papua, itu justru tidak didengar, karena seperti yang kamu bilang, cuma dijadikan sebatas aksesori saja.

John: Betul, itu yang selalu aku pikirkan.

Aku sering banget berpikir soal baju daerah yang dipakai untuk acara-acara pemerintahan. Sebenarnya, banyak pola dan motif yang punya tujuan dan makna tertentu, bahkan sifatnya sakral. Misalnya, ada pola yang khusus digunakan untuk kematian atau untuk merayakan panen, tapi malah dipakai dalam acara penjemputan pejabat.

Makanya, aku sempat berpikir untuk mencari solusinya. Siapa tahu ke depannya kita bisa punya satu baju atau kostum yang merepresentasikan Papua khusus untuk acara pemerintahan, tanpa harus menggunakan pola dan motif yang tidak sesuai konteks. Jadi, simbol-simbol yang punya makna dan fungsi khusus bagi orang Papua tetap bisa kita jaga dan tidak digunakan sembarangan.

Menurutku, hal seperti ini terjadi karena orang tidak mau belajar atau melakukan riset sendiri. Padahal, sebelum menggunakan sesuatu, seharusnya kita cari tahu dulu apa makna dan konteksnya.

Carla: Kalau melihat situasi seperti itu, perasaanmu lebih ke kecewa, marah, atau sudah pasrah?

John: Dulu ada rasa kecewa dan marah, tapi sekarang lebih ke “Aku harus bikin solusi.” Karena kalau tidak ada solusi, tidak akan ada perubahan.

Carla: Apa pendapatmu soal cultural appropriation—ketika budaya seseorang dipakai oleh orang yang bukan berasal dari daerah/budaya tersebut?

John: Menurutku, kalau ada niat memakai sesuatu tanpa benar-benar tahu atau melakukan riset terlebih dahulu, itu sudah salah dari awal. Tapi, balik lagi ke pemakainya dan intensinya. Misalnya, ada beberapa orang non-Papua yang lahir dan besar di Papua, jadi mereka paham betul konteksnya—kalau mereka memakainya dengan benar dan dengan maksud yang benar, aku bisa menerima itu.

Kadang ada juga orang yang bilang, “Kan kita cuma mau bantu mempromosikan budaya kalian.” Padahal kita tidak meminta itu.

Itu juga salah satu mentalitas yang menurutku masih sangat erat dengan kolonialisme—mentalitas bahwa “kita harus membantu orang-orang Timur”, seolah-olah mereka harus dibantu, diselamatkan—padahal belum tentu itu yang dibutuhkan.

Contohnya, yang kita butuhkan itu buku dan kertas, tapi yang dikasih justru makanan, padahal makanan kita sendiri banyak. Walaupun niatnya membantu, karena tidak sesuai kebutuhan, akhirnya jadi tidak benar-benar membantu.

Carla: Kadang solusi yang diberikan itu solusi yang menurut mereka benar, padahal belum tentu. Dan kembali ke poin awal, kalau mau membantu, juga harus mau belajar dulu.

Carla: Arti merdeka untukmu itu seperti apa?

John: Merdeka itu ketika aku bisa bangga dan merasa aman menjadi diriku sendiri — dalam situasi apa pun. Aku bisa merasa nyaman dan tetap menjadi diriku di mana saja. Menurutku, itulah merdeka yang sesungguhnya.

Carla: Kalau misalnya bisa membayangkan ulang Indonesia, terlepas dari aturan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada sekarang, Indonesia seperti apa yang terbayang?

John: Indonesia yang benar-benar menjalankan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dengan sungguh-sungguh. Indonesia yang merayakan keberagaman. Kita ini memang beda-beda, tapi bukan berarti harus diseragamkan, dan itu yang membuat kita jadi Indonesia.

Dan terutama lebih menjalankan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Carla: Punya rekomendasi untuk teman-teman yang ingin memperdalam perspektif atau sudut pandang ini?

John: Aku suka podcast-podcast seorang drag queen, namanya Lushious Massacr. Dia menunjukkan bagaimana menjadi diri sendiri, dan aku merasa punya banyak kemiripan dengan cara dia menjalani identitasnya, walaupun berbeda, esensinya sama.

Ada juga film anime berjudul “Colorful” (2010) yang menurutku mengingatkan kita soal apa artinya menjadi manusia.

Selain itu, ada satu buku, lebih ke visual book, yang berjudul “A Spoonful of Sugar In Your Cup of Tea: Questions on Colonialism and Discrimination in Five Acts”. Di situ ada karyaku dan juga karya seniman-seniman lain yang mengeksplor topik soal dekolonisasi dan diskriminasi yang masih ada dalam masyarakat hari ini. Misalnya, ada seorang seniman yang berbagi cerita soal bagaimana tumbuh besar sebagai orang keturunan Tionghoa di Inggris.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Setiap 17 Agustus, saya selalu memperhatikan pemandangan yang hampir sama.

Para pejabat dan tamu kehormatan duduk di bawah tenda. Mereka mendapatkan kursi, meja, minuman, bahkan sering kali makanan ringan. Di hadapan mereka, pelajar, guru, ASN, petugas upacara, dan masyarakat berdiri berbaris di lapangan. Mereka harus menghadapi panas, kelelahan, dan risiko jatuh pingsan.

Pemandangan ini terus diulang setiap tahun dan diterima sebagai sesuatu yang biasa. Dan ini sungguh mengusik dan mengganggu saya.

Saya kemudian berpikir: mengapa orang-orang yang memiliki jabatan justru mendapatkan perlindungan paling besar, sementara peserta lain diminta berdiri dan bertahan? Mengapa tubuh pejabat harus dilindungi dari panas, tetapi tubuh pelajar, guru, petugas upacara, dan masyarakat seolah-olah tidak membutuhkan perlindungan yang sama?

Pembagian posisi ini disebut sebagai “tata upacara”. Namun, yang sedang diperlihatkan sebenarnya adalah tata kekuasaan: siapa yang dianggap penting, siapa yang harus dilayani, dan siapa yang cukup diperintah untuk patuh.

Dari situ, saya mulai mempertanyakan makna perayaannya.

Jika kemerdekaan berarti terbebas dari penindasan dan membangun masyarakat yang lebih setara, mengapa kita memperingatinya dengan mempertontonkan kesenjangan yang begitu jelas antara pejabat dan masyarakat?

Saya lalu mencari tahu sejak kapan tradisi ini ada. Peringatan resmi kemerdekaan pertama dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung, Yogyakarta. Saat itu, Yogyakarta masih menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Setelah pemerintahan kembali ke Jakarta, upacara kemerdekaan mulai diselenggarakan di Istana Merdeka pada 1950.

Istana Merdeka sebelumnya bernama Istana Gambir dan pernah digunakan oleh pejabat tinggi pemerintahan kolonial Belanda. Dengan kata lain, tradisi kenegaraan Indonesia berkembang di ruang yang sebelumnya menjadi simbol kekuasaan kolonial.

Tetapi apakah sebenarnya susunan ini langsung diwarisi dari Belanda? Saya tidak menemukan bukti yang cukup untuk menentukan satu tanggal ketika pejabat mulai duduk di bawah tenda, sementara peserta upacara harus berdiri di bawah matahari. Karena itu, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa seluruh susunan upacara Indonesia disalin begitu saja dari pemerintah kolonial Belanda.

Namun, persoalan utamanya bukan hanya dari mana kebiasaan itu berasal. Pertanyaannya adalah mengapa setelah 81 tahun merdeka, negara masih mempertahankan bentuk penghormatan yang membedakan kenyamanan seseorang berdasarkan jabatannya.

Kolonialisme bukan hanya tentang negara asing yang menguasai wilayah kita. Ia juga membentuk hubungan sosial yang menempatkan penguasa sebagai kelompok istimewa, sementara masyarakat biasa berada dalam posisi yang harus tunduk dan melayani. Karena itu, berakhirnya penjajahan tidak berarti serta-merta menghapus pola kekuasaan.

Dalam upacara kemerdekaan, pola itu masih kita lihat ketika pejabat duduk di tempat teduh dan dilayani, sementara masyarakat berdiri di bawah matahari untuk memberikan penghormatan. Benderanya memang sudah berganti menjadi Merah Putih, namun pergantian bendera tidak otomatis menghapus cara lama dalam memperlakukan orang yang berkuasa dan masyarakat biasa.

Hierarki ini juga ternyata diatur secara resmi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bagi pejabat berdasarkan jabatan atau kedudukannya dalam negara.

Aturan tersebut memang tidak memerintahkan masyarakat untuk berdiri kepanasan. Namun, ia menunjukkan betapa besarnya perhatian negara terhadap tata penghormatan berdasarkan jabatan. Persoalan muncul ketika penghormatan kepada pejabat jauh lebih terlihat daripada perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang mengikuti upacara.

Padahal, dalam negara republik, pejabat adalah pelayan publik. Mereka bukan status sosial yang tubuhnya lebih berharga daripada masyarakat yang dilayaninya.

Karena itu, saya kembali bertanya: jika peserta upacara harus berdiri di bawah matahari, mengapa pejabat tidak berdiri bersama mereka? Jika panas dianggap dapat membahayakan pejabat, mengapa perlindungan yang sama tidak diberikan kepada seluruh peserta? Keselamatan dan kenyamanan seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan kesehatan, bukan jabatan atau kedudukan seseorang.

Persoalan ini kemudian terasa semakin penting tahun ini. Ketika berbagai upacara kemerdekaan dilaksanakan dengan panggung, tenda kehormatan, jamuan, dan seremoni, masyarakat di Flores sedang menghadapi dampak gempa magnitudo 7,7.

Per 17 Agustus 2026, BNPB mencatat 54 orang meninggal dunia. Ratusan orang terluka, ribuan rumah rusak, dan ribuan warga harus mengungsi. Gempa-gempa susulan juga masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali skala perayaan dan penggunaan sumber daya untuk kegiatan seremonial.

Kemudian saya teringat bahwa Aceh juga belum sepenuhnya pulih dari banjir dan longsor besar yang terjadi pada akhir tahun 2025. Hingga pertengahan 2026, bantuan perbaikan rumah masih disalurkan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga masih berlangsung. Masih ada masyarakat yang berusaha membangun kembali rumah, pekerjaan, fasilitas publik, dan kehidupan mereka.

Dalam keadaan seperti ini, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui upacara. Kemerdekaan harus terlihat dari kemampuan negara untuk memastikan warganya aman, terlindungi, dan dapat pulih setelah bencana.

Tentu, keberadaan upacara bukan berarti negara sama sekali tidak menangani bencana. Pemerintah memang telah mengirim bantuan dan menempatkan sejumlah pejabat di NTT untuk mendukung penanganan gempa. Upaya tersebut penting dan perlu diakui.

Namun, bantuan yang diberikan tidak membuat pemerintah kebal terhadap kritik. Negara tetap harus mengevaluasi prioritas anggaran, bentuk perayaan, dan simbol kekuasaan yang ditampilkan kepada masyarakat. Mengkritik bukan berarti mengabaikan pekerjaan petugas di lapangan. Kritik diperlukan agar negara lebih peka dalam menentukan prioritas dan tidak menjalankan perayaan seolah-olah kondisi masyarakat sedang baik-baik saja.

Saya tidak bermasalah dengan upacara. Tidak ada yang salah dengan menghormati bendera, mengenang para pejuang, atau menyelenggarakan upacara kemerdekaan. Bahkan menurut saya, itu tetap penting. Yang bermasalah adalah ketika rangkaian acara tersebut dilakukan dengan mengabaikan kenyamanan dan keselamatan warga negara.

Nasionalisme tidak seharusnya diukur dari berapa lama seseorang sanggup berdiri di bawah matahari. Rasa cinta kepada negara juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menormalisasi peserta yang kepanasan, kelelahan, atau jatuh pingsan.

Membayangkan upacara yang lebih setara sebenarnya tidak sulit. Pemerintah dapat menyediakan tempat berteduh, kursi, air minum, toilet yang aksesibel, dan layanan kesehatan bagi semua peserta yang membutuhkan. Durasi upacara dapat dibuat lebih singkat serta mempertimbangkan kebutuhan anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu.

Ketika terjadi bencana besar, kemewahan seremonial juga harus dikurangi. Perhatian, anggaran, dan sumber daya lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.

Pada akhirnya, saya kembali pada pertanyaan awal: Merdeka untuk siapa?

Indonesia tidak cukup disebut merdeka hanya karena bendera Belanda telah diganti dengan Merah Putih. Kemerdekaan juga harus terlihat dari cara negara memperlakukan rakyatnya dan dari hubungan yang lebih setara antara pejabat dan masyarakat. Jika dalam perayaan kemerdekaan, pejabat masih ditempatkan sebagai kelompok yang harus dilindungi, dilayani, dan dihormati, sementara masyarakat diminta berdiri, patuh, memberikan penghormatan, mungkin ada warisan penjajahan dan pola kekuasaan yang belum benar-benar ditinggalkan.

Jika kita benar-benar ingin merayakan kemerdekaan, cara kita memperingatinya juga harus terbebas dari feodalisme, pemujaan jabatan, dan perlakuan yang tidak setara.

Indonesia adalah kita. Saat ini kawan-kawan di NTT sedang membutuhkan bantuan kita untuk pulih dan bangkit pascabencana. Kamu bisa ikut membantu dengan berdonasi lewat:

kitabisa.com/untuknttbangkit

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Sebenarnya, Apa Arti Indonesia?

Kiamat-Kiamat Kecil dalam Sejarah Indonesia.

Aku selalu mengalami kesulitan untuk memberikan arti kepada sebuah kata yang bunyinya ‘Indonesia’.

Aku selalu berpikir, Indonesia adalah sebuah ide tentang negara yang terletak di tenggara benua Asia. Ia katanya memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis dan puluhan juta manusia yang memiliki kartu berwarna biru dan bertuliskan ‘warga negara Indonesia’.

Aku tahu Indonesia adalah sebuah entitas politik yang kontraknya ditandatangani pada 17 Agustus 1945, hari yang 81 tahun setelahnya terus dirayakan oleh semua penduduknya. Aku juga tahu, selama 81 tahun ini, entitas bernama Indonesia terus mengalami naik turun.

Ada masa-masa ketika aku bangga memiliki kedekatan dengan entitas ini. Tapi, aku lebih sering merasa malu dan marah karena harus diasosiasikan dengan sebuah kata bertuliskan ‘Indonesia’. Perasaan inilah yang membuatku terus memutar bola mata ketika tanggal 17 Agustus semakin dekat dan nuansa merah putih serta lagu daerah dan kebangsaan mulai dipasang di setiap sudut kota.

Untuk apa kita merayakan sebuah entitas politik yang secara aktif melakukan diskriminasi terhadap warganya yang berbeda? Untuk apa kita merayakan sebuah entitas politik yang selalu mengeruk isi bumi untuk mengisi perut yang buncit, tapi meracuni perut yang lapar?

Aku tahu kita memang harus membedakan mereka yang mengelola Indonesia—pemerintah—dan masyarakatnya. Bisa jadi, yang aku tidak sukai adalah mereka yang mengelola negara, bukan ide yang diterjemahkan menjadi ‘Indonesia’. Tapi, bukankah pemerintah merupakan gambaran rakyatnya?

Apalagi, belakangan ini kita juga sering melihat bagaimana sesama warga saling menyakiti satu sama lain. Seperti yang sebelumnya aku bilang, terutama bagi mereka yang berbeda; yang kulitnya berbeda, gendernya berbeda, status ekonominya berbeda, orientasi seksualnya berbeda. Kelakuan rakyat sebuah tempat bernama ‘Indonesia’ ini benar-benar sama seperti kelakuan mereka yang mengelola tempat ini!

Aku bahkan tidak akan membahas tentang kebijakan dan sistem pengelolaan ‘Indonesia’ dulu dan sekarang. Tidak ada yang perlu dibahas—kita tahu, jarang ada yang bisa dibanggakan.

Negatif sekali, ya, pandanganku terhadap ‘Indonesia’ ini. Bisa jadi, ini yang membuat aku tidak bisa memberikan arti terhadap ‘Indonesia’. Karena… mungkin memang sudah tidak ada artinya.

Tapi, di saat yang bersamaan, aku tahu aku memiliki sebuah kedekatan batin dengan huruf-huruf yang disusun menjadi ‘Indonesia’ ini. Aku suka dengan ide bernama ‘Indonesia’ ini. Tapi, di bayanganku, ‘Indonesia’ bukanlah tentang segelintir orang saja, melainkan untuk semua orang.

Dari kelima sila yang menjadi pemikiran dasar yang membangun Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang paling aku percayai. Aku percaya semua orang harus dimanusiakan secara adil dan beradab. Aku percaya seluruh manusia yang tinggal di tanah yang disebut sebagai ‘Indonesia’ ini harus mendapatkan keadilan. Dan aku tahu, kedua pemikiran inilah, mimpi yang paling sulit untuk dicapai.

Ironisnya, keduanya sulit dicapai bukan karena keduanya mustahil. Keduanya terkesan sulit dicapai karena segelintir orang sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang mereka miliki.

Mereka nyaman bisa menguasai tanah, air dan udara. Mereka nyaman, bisa memiliki warga yang mau bekerja bagi mereka, serendah apa pun upahnya. Mereka nyaman, membuat kongsi-kongsi yang bisa terus menguntungkan diri mereka dan kelompoknya. Dan mereka pulalah, yang terus memaksa kita untuk menari, lompat di dalam karung, makan kerupuk, dan berdiri tegap menghormat pada mereka.

L’État, c’est moi—negara adalah aku. Bagi orang-orang tersebut, Indonesia adalah mereka. Sama seperti Raja Louis XIV dari Prancis, yang pernah mengatakan bahwa dia, sebagai pemimpin, lebih tinggi dari hukum dan rakyat jelata: l’État, c’est moi.

Indonesia adalah mereka yang bisa menguasai isi bumi, mengeringkan sungai dan menggundulkan hutan, demi mengisi perut buncit yang sebenarnya sudah kenyang. Indonesia adalah mereka yang mau dengan sadar menghakimi orang lain, membayar manusia untuk menyakiti orang lain. Bagi mereka, Indonesia adalah tabungan masa depan milik mereka dan keluarga mereka saja.

Mungkin mereka tidak salah. Tapi, bisa jadi Indonesia bukan tentang kepemilikan sendiri, melainkan kepemilikan kolektif: l’État, c’est nous—negara ini adalah kita.

Bagiku, huruf-huruf yang disusun menjadi ‘Indonesia’ artinya aku dan kamu. Tentang bagaimana kita, sebagai individu, juga merupakan bagian dari sebuah kolektif bernama ‘Indonesia’. Tentang kita yang sama-sama mengusahakan keadilan sosial bagi satu sama lain, sambil memanusiakan satu sama lain.

Batasan dari Sabang sampai Merauke bisa jadi bukanlah arti sebenarnya dari Indonesia. Apalah daerah-daerah ini, jika bukan rekayasa dan keputusan politik? Ketika seluruh perwakilan warga, baik secara sukarela maupun terpaksa, menyatakan kesetiaannya terhadap sebuah entitas bernama ‘Indonesia’?

Bagiku, ‘Indonesia’ adalah warganya. Kelompok yang bahkan di pelosok dunia sekalipun, akan memiliki sama rasa dan sama asa. Kelompok yang bahkan ketika harus hidup di tengah rezim yang terus-menerus menutup ruang untuk berkumpul, berbicara, dan berbahagia terus berdiri dan memegang tangan satu sama lain. Sama-sama manusia yang menginginkan kenyamanan, kebebasan, dan kesetaraan.

Mungkin pada akhirnya, tidak sulit untuk memberikan arti pada Indonesia. Mungkin pada akhirnya, kita tidak perlu mencari jauh-jauh tentang apa itu Indonesia. Karena memberikan arti pada Indonesia berarti memberikan arti kepada diri kita sendiri.

Indonesia adalah kita. Saat ini kawan-kawan di NTT sedang membutuhkan bantuan kita untuk pulih dan bangkit pascabencana. Kamu bisa ikut membantu dengan berdonasi lewat:

kitabisa.com/untuknttbangkit

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Feby Indirani adalah seorang penulis fiksi dan nonfiksi. Feby baru mengeluarkan buku terbaru yang berjudul Tubuh Yang Tumbuh (Indonesia Tera, 2026), sebuah kumpulan esai tutur seputar perempuan.

Saat ini, Feby juga sedang mempersiapkan buku fiksi ketiga dari trilogi Magical Islamism, sebuah karya yang sudah dikerjakan lebih dari 4 tahun.

Carla: Apa yang membuat kamu banyak menulis tentang perempuan, agama, dan relasi kuasa? Boleh diceritakan gimana proses perjalanan ini?

Feby: Karena hal-hal itu terasa sangat dekat dengan diriku. Sebagai perempuan, banyak isu tidak hanya sekadar buih-buih di meja diskusi, tapi tubuh kitalah yang betul-betul menjadi pertaruhannya. Mulai dari keputusan memakai atau membuka jilbab, keputusan menikah atau tidak, hingga keputusan punya anak atau tidak—semuanya berdampak langsung pada tubuh dan kesejahteraan diri kita.

Aku melihat banyak persoalan diskriminasi yang dialami perempuan berhulu pada tafsir agama yang bias gender dan patriarkis.

Perbedaan tafsir agama juga merupakan salah satu topik paling sensitif dan mudah mengundang kemarahan sebagian orang sehingga kebanyakan orang menghindari atau tidak mau membicarakannya. Tapi, itu semua seperti memasukkan debu ke bawah karpet, tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sampai kemudian kita melihat ledakan-ledakan yang terjadi berupa kasus-kasus kekerasan yang ekstrem.

Carla: Apakah ada momen tertentu yang membuat kamu mulai mempertanyakan bahwa banyak standar, aturan, dan nilai yang dilekatkan pada perempuan Indonesia sebenarnya merupakan konstruksi sosial, bukan sesuatu yang alami?

FEBY: Aku lahir di keluarga yang religius—yang mewariskan nilai-nilai Islam. Dari keluarga pula aku mendapatkan kecintaan pada belajar dan membaca buku. Jadi ada dua tradisi yang tumbuh sama kuatnya, beragama dan mencintai ilmu pengetahuan.

Aku tidak bisa mengingat momen spesifik yang membuatku mulai mempertanyakan banyak standar, aturan dan nilai. Segalanya terjadi secara incremental, sedikit demi sedikit, dan merupakan kontribusi dari banyak sekali aktivis, pemikir, dan penulis sebelum aku yang sulit disebutkan satu per satu.

Aku ingat, misalnya, ketika SMA, aku mengikuti sebuah diskusi tentang gender yang pembicaranya Ibu Saparinah Sadli, dan aku mengangkat tangan menanyakan pertanyaan lugu, “Kesetaraan gender itu seperti apa? Masa perempuan mau jadi petinju?” Bu Sap menjawab kurang lebih begini: dalam hal apa pun, jangan dihalangi berdasarkan gendernya, tapi dilihat dari potensinya saja—apa yang mungkin bagi individu tersebut.

Setelah itu, aku terus berproses, bertanya, membaca, mendengarkan, berdiskusi, menantang diri, merasa tidak nyaman, bertumbuh terus, sampai hari ini. So, it literally takes a village to make me who I am today. Dan satu hal penting adalah kecintaanku pada sastra, karena membaca sastra akan membuatmu memahami manusia lebih baik ketimbang membaca buku psikologi.

Carla: Agama dan feminisme sering dilihat sebagai dua hal yang bertolak belakang. Bagaimana kamu melihat narasi ini? Apakah ini sesuatu yang pernah kamu alami secara personal juga?

Feby: Iya, menurutku itu salah satu narasi yang paling umum diyakini. Aku tidak menyetujuinya, tapi aku paham kata-kata dan label memang kerap terlalu terbatas.

Feminisme sering sekali dianggap sebagai produk pemikiran Barat. Tapi sekali lagi, menurutku itu hanya keterbatasan kata dan istilah saja. Sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, kisah-kisah istri dan sahabat Nabi yang bersikap kritis dan mempertanyakan berbagai aturan juga banyak, kok, tapi istilah ‘feminisme’ belum ada.

Dunia pemikiran Islam selalu dipenuhi oleh para perempuan pemikir yang kritis, mulai dari AIsyah istri Nabi, Fatimah Mernissi dari Maroko, sampai Lies Marcus dan Musdah Mulia dari Indonesia. Sangat banyak.

Secara personal, iya, ini juga merupakan proses pergulatan panjang, sampai kemudian saat ini aku meyakini bahwa keduanya sama sekali tidak perlu bertentangan.

Carla: Kamu banyak membahas soal perempuan dan agama di dalam karya-karyamu, dan masih banyak aturan/standar yang dilekatkan pada perempuan yang sering dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Menurutmu, bagaimana kita bisa membedakan mana yang memang ajaran agama dan mana yang sebenarnya dibentuk oleh patriarki dan warisan penjajahan?

Feby: Hmm… memang jujur cukup sulit karena yang kita sebut ‘ajaran agama’ itu tidak pernah berada di ruang hampa. Ia akan selalu disampaikan oleh seseorang, melalui suatu medium, dalam suatu konteks peristiwa, ruang dan waktu, tertentu.

Rasanya nyaris mustahil membayangkan bahwa bias patriarki dan warisan kolonialisme tidak ikut terpercik dan menempel pada sebagian, atau bahkan seluruh, proses itu.

Sebagian orang akan mengatakan: “Makanya kita kembali ke kitab suci.” Namun, banyak para peneliti dan akademisi yang sudah mengkaji bagaimana suatu ‘kitab suci’ yang kita genggam hari ini merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang. Misalnya, bentuk Al-Qur’an yang kita pegang dan baca hari ini—urutan suratnya, ejaannya, standardisasinya—adalah hasil pembukuan pada masa Khalifah Utsman yang terjadi sekitar 14–19 tahun setelah Nabi Muhammad wafat.

Karenanya, aku meyakini ajaran agama juga merupakan sesuatu yang hidup dan semestinya mampu merespons masalah-masalah manusia hari ini, yang tentunya berbeda dengan persoalan manusia pada tahun 600-an Masehi. Narasi-narasi dalam kitab suci dan hadis sebaiknya dipahami substansinya dengan tetap memerhatikan konteks kiwari.

Pada era ekspansi awal (abad ke-15–16), kolonialisme Barat dipicu oleh legitimasi keagamaan (Gospel) yang berkelindan erat dengan ambisi ekonomi dan politik (Gold & Glory). Watak eksploitatif ini terus meminggirkan masyarakat lokal selama berabad-abad. Akumulasi penindasan inilah yang membuat ajaran Islam hadir sebagai identitas pemersatu dan artikulasi perlawanan yang paling masuk akal serta efektif ketika narasi kebangsaan menguat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20—yang akhirnya mengantarkan kita pada kemerdekaan sebagai bangsa.

Kita tak bisa menerapkan teks ajaran agama tanpa memerhatikan konteks— baik konteks saat teks ditulis maupun konteks saat kita ingin menerapkannya—dan itu termasuk dalam isu-isu terkait perempuan.

Carla: Kadang orang melihat patriarki dan kolonialisme sebagai dua hal yang terpisah, padahal mereka saling berkelindan membentuk pengalaman perempuan. Salah satu contoh yang aku lihat paling jelas adalah di tubuh perempuan. Misalnya, warisan penjajahan masih terasa di standar kecantikan hari ini, dan patriarki masih mengukung dan mengatur tubuh perempuan. Tapi kenapa tubuh perempuan selalu jadi ruang yang paling diperebutkan?

Feby: Karena tubuh perempuan bisa melahirkan kehidupan baru, memang urusannya berhulu pada kelangsungan spesies manusia, tapi kemudian berkelindan dengan kepentingan kapitalisme dan kompetisi kekuasaan geopolitik.

Carla: Menurutmu, bagaimana patriarki dan kolonialisme juga masih memengaruhi cara kita mendefinisikan “perempuan baik”, “perempuan bermoral”, bahkan “perempuan ideal”? Kenapa label-label ini masih kuat dan ada sampai hari ini?

Feby: Label-label tersebut biasanya lekat dengan cara perempuan berpakaian dan bersikap, terutama di ruang publik dalam konteks hidup bermasyarakat. Misalnya, ‘perempuan baik/bermoral/ideal’ itu mesti menutup tubuhnya. Tapi menutup tubuhnya dari pandangan siapa?

Semua orang yang mempermasalahkan cara perempuan berpakaian atau bersikap biasanya melihat persoalan tersebut hanya dari sudut pandang lelaki heteroseksual (male gaze). Tidak ada yang benar-benar berangkat dari kepentingan kesehatan dan kesejahteraan perempuan itu sendiri.

Konstruksi moralitas atas tubuh perempuan Indonesia juga dipengaruhi, antara lain, oleh intervensi kolonial Barat. Misalnya, perubahan cara berpakaian perempuan Bali yang sebelum 1920-an bebas tanpa penutup dada, lalu pada era 1920-1930-an, Belanda mempopulerkan kebaya dan kain penutup (kemban/sabuk) sebagai standar kesopanan publik.

Ada masanya di Nusantara hanya perempuan elit saja yang mengenakan beha. Beha menjadi simbol kelas dan modernitas. Yang mesti diingat juga adalah pertumbuhan pesat industri tekstil global di awal abad ke-20 dan tekstil nasional di pertengahan abad ke-20. Berangsur-angsur, perempuan Indonesia mengadopsi penggunaan beha sampai hari ini dan mungkin tidak bisa membayangkan keluar rumah tanpa mengenakannya, karena bisa mendapatkan entah label apa.

Hal serupa juga terjadi pada booming fashion dan gaya hidup hijrah. Ada label-label di sana, tapi yang jelas ada juga perputaran kapital yang besar yang melibatkan kepentingan banyak pihak.

Perihal penutup dada, itu cuma satu dari banyak hal lainnya. Mempelajari sejarah selalu membantu kita memahami konteks dan konstruksi dari segala sesuatu. Kenapa label-label tersebut masih kuat dan ada sampai hari ini? Karena selalu digunakan dan direproduksi, baik oleh lelaki maupun perempuan sendiri.

Carla: Sebagai penulis, menurutmu, seberapa penting peran bahasa dalam melawan warisan penjajahan dan patriarki? Karena banyak istilah dan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari masih punya muatan patriarkis dan kolonial yang kuat, namun terus kita gunakan dan langgengkan tanpa sadar.

Feby: Kita berpikir menggunakan bahasa, dan bahasalah yang membangun dunia kita. Karena itu, peran bahasa sangat krusial dalam melawan warisan penjajahan dan patriarki.

Salah satu contoh paling nyata adalah pergeseran penggunaan kata ‘wanita’ pada masa Orde Baru menjadi ‘perempuan’ di era Reformasi. Ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan hasil perjuangan panjang aktivis untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan negara.

Kata ‘wanita’—yang kerap dilekatkan pada konsep Jawa wani ditata (berani diatur)—secara sistematis mendomestikasi perempuan. Hal ini berwujud jelas dalam institusi seperti Dharma Wanita pada masa itu, yang memposisikan anggotanya semata-mata sebagai istri pejabat dengan kegiatan yang sangat stereotipikal feminin.

Sebaliknya, kata ‘perempuan’ berakar dari kata empu yang berarti mampu dan berdaya. Pemakaian kata ini mendobrak pola pikir secara radikal, yang pada akhirnya turut merombak nomenklatur birokrasi negara kita; dari yang semula ‘Menteri Urusan Peranan Wanita’ berubah menjadi ‘Kementerian Pemberdayaan Perempuan.’

Dampaknya secara langsung mengubah cara negara merancang kebijakan. Dulu pendekatannya sekadar “peranan” (bagaimana wanita bisa berguna sebagai penopang pembangunan dan pelengkap suami).

Penggunaan kata “perempuan” dan “pemberdayaan” memaksa negara mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa struktural yang harus diselesaikan.

Carla: Apakah ada kata, istilah, atau cara kita membicarakan dan menggambarkan perempuan yang menurutmu perlu kita pertanyakan kembali?

Feby: Masih banyak peninggalan kolonial yang kita gunakan hari ini, misalnya pada kata dan konsep “kepala keluarga” yang secara default menempatkan laki-laki sebagai “Kepala Keluarga”, tidak peduli apakah perempuan adalah pencari nafkah utama. Ini sebenarnya warisan langsung dari Hukum Perdata Kolonial Belanda. Aturan ini meminggirkan realitas masyarakat Nusantara yang dulunya banyak menganut sistem matrilineal atau yang lebih egaliter dalam pembagian peran ekonomi.

Begitu pula konsep “Ibu Rumah Tangga.” Sebelum masa penjajahan, perempuan Nusantara sangat aktif di ruang publik, berdagang di pasar, bertani, hingga menjadi laksamana, dsb. Namun, kolonialisme membawa nilai-nilai borjuis Eropa abad ke-19 (Victorian moralities) yang memisahkan ruang publik (untuk laki-laki) dan ruang privat (untuk perempuan).

Carla: Kamu banyak menulis karya fiksi sampai memperkenalkan konsep Magical Islamism. Menurutmu, seberapa penting dan powerful-kah fiksi untuk membantu kita membayangkan hal-hal baru di luar yang kita yakini sekarang?

Feby: Penggunaan Magical Islamism dalam karyaku adalah sebuah upaya sadar untuk merebut kembali (reclaiming) terminologi. Selama ini, kacamata geopolitik Barat memonopoli kata Islamism semata-mata sebagai radikalisasi atau ideologi politik yang kaku dan menakutkan. Melalui fiksi, aku hendak mendefinisikan ulang bentuk perlawanannya.

Magical Islamism adalah sebuah perlawanan ganda: menolak tatapan geopolitik Barat yang penuh stigma, sekaligus menantang ortodoksi kaku di dalam yang kerap memberangus imajinasi.

Melalui fiksi, kata ini menjadi alat untuk merayakan kembali tradisi mitologi dan keajaiban spiritual dunia Islam yang selama ini dipinggirkan oleh narasi tunggal.

Aku meyakini kekuatan utama fiksi berada pada kemampuannya untuk memperluas imajinasi kita. Mengutip Einstein, logika hanya akan membawamu dari titik A ke titik B, tapi imajinasi akan membawamu ke mana saja. Dalam sejarah peradaban pun banyak lompatan besar bermula dari cerita fiksi terlebih dulu. Kapal selam modern atau perjalanan manusia ke bulan, misalnya, sudah hidup dan dibayangkan secara detail di dalam novel-novel fiksi ilmiah Jules Verne puluhan tahun sebelum teknologi nyata mampu mewujudkannya.

Carla: Apa yang bisa dilakukan fiksi yang tidak bisa dilakukan tulisan nonfiksi, misalnya?

Feby: Fiksi bisa meretas pikiran pembaca. Ketika membaca tulisan nonfiksi, biasanya orang dengan cepat langsung memiliki kesimpulan, bahkan ketika baru membaca judulnya saja. Sementara fiksi memicu rasa ingin tahu, membawa pembacanya kepada karakter dan alur yang menarik perhatian sebelum pikiran logisnya mengambil alih. Itulah kenapa fiksi kerap disebut sebagai mesin empati.

Fiksi mengisi celah-celah sejarah yang tak terungkap; banyak tulisan nonfiksi sangat bergantung pada arsip, dokumen resmi, bukti empiris—dan hal-hal ini secara sengaja maupun tidak sering mereduksi realitas dan meminggirkan suara dan sudut pandang kelompok marginal, termasuk perempuan.

Fiksi memberikan ruang untuk menghadirkan suara-suara, pengalaman-pengalaman orang-orang marginal yang tidak pernah muncul dalam sejarah versi resmi yang ditulis oleh pemenang, penguasa, dan kacamata tunggal.

Fiksi membuka ruang-ruang bagi munculnya kemungkinan tak terbatas untuk membayangkan dunia sebagaimana ia bisa terjadi (what if), termasuk jika kemungkinan itu adalah sesuatu yang buruk sekalipun. Fiksi kerap membantu kita mengenali sisi-sisi tergelap manusia atau menjadi sarana katarsisnya.

Carla: Apa arti merdeka untukmu?

Feby: Arti merdeka menurutku adalah bisa bertumbuh sebagai individu utuh—tanpa rasa cemas akan ancaman kemiskinan dan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Carla: Kalau bisa membayangkan ulang Indonesia, beserta seluruh sistem, nilai, aturan, cara bermasyarakatnya, kira-kira Indonesia seperti apa yang terbayangkan?

Feby: Aku ingin kita kembali kepada Pasal 33 UUD 1945 yang selama puluhan tahun dibajak dan dikhianati oleh sistem oligarki.

Alih-alih berkiblat pada kapitalisme dan hiperindividualisme ala Amerika Serikat yang saling memangsa, aku membayangkan Indonesia yang sungguh-sungguh mempraktikkan sosialisme kerakyatan.

Sebuah sistem yang berakar pada gagasan koperasi ekonomi seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, di mana pemerataan kesejahteraan menjadi fondasi, bukan penumpukan modal di tangan segelintir elit.

Sebuah sistem di mana negara memastikan jaring pengaman sosial bekerja utuh, sehingga setiap individu—termasuk perempuan dan kelompok rentan—memiliki rasa aman untuk mengeksplorasi potensi terbaiknya, tanpa harus terus-menerus cemas memikirkan cara bertahan hidup dari hari ke hari.

Carla: Punya rekomendasi buku, podcast, film yang menurutmu bisa membantu teman-teman memahami perspektif ini lebih dalam?

Feby: Habis Gelap Terbitlah Terang, kumpulan surat R. A. Kartini yang memuat pemikiran dan kegelisahan tentang otonomi perempuan, akses ilmu pengetahuan, dan perlawanan terhadap feodalisme dan tafsir agama patriarkis, ditulis lebih dari seabad lalu, tapi masih relevan sampai hari ini. Feminism is for Everybody dari Bell Hooks yang mengembalikan gerakan perempuan pada esensi yang paling dasar: keadilan untuk semua orang. Buku esai dari Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists yang tajam dan jernih.

Di luar itu, aku mengajakmu membaca buku terbaruku, Tubuh yang Tumbuh, yang aku rancang sebagai esai tutur, sebagai teman bercakap dan bahan picu untuk memulai percakapan panjang seputar isu perempuan dan tubuhnya.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Belai Djandam dan Upaya Kembali Berakar.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Percakapan ini merupakan bagian dari serial Memaknai Ulang Indonesia yang mengajak kita mempertanyakan warisan penjajahan dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia.

Laetania Belai Djandam, biasa dipanggil Belai, adalah praktisi di bidang kesehatan planetari (planetary health) dan juga advokat untuk hak Masyarakat Adat. Belai adalah putri keturunan Dayak Ngaju dan Dayak Ma’Anyan, dua suku besar dalam rumpun masyarakat Dayak di Kalimantan. Belai juga seorang manajer advokasi di Health In Harmony.

Carla: Momen apa dalam hidup yang membawamu ke hal yang kamu kerjakan sekarang?

Belai: Mungkin bukan satu momen tertentu yang membawaku ke apa yang aku kerjakan hari ini, tapi lebih ke cara aku dibesarkan dan dididik sejak kecil. Semuanya bisa ditarik sampai ke leluhurku.

Aku orang Dayak yang dikenal sebagai penjaga hutan di Kalimantan. Kakekku adalah seorang praktisi kehutanan di Kalimantan Tengah. Ibuku adalah seorang konservasionis hutan yang juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang aku melanjutkan jejak itu di bidang kehutanan dan kesehatan masyarakat.

Jadi menurutku ini bukan satu momen, tapi memang sebuah warisan yang bisa ditarik sampai ke leluhur.

Carla: Kamu tidak lahir dan besar di Kalimantan, tapi tetap bisa punya ikatan dengan nilai dan identitas Dayak. Bisa cerita seperti apa masa kecilmu dan bagaimana proses memahami identitas Dayak ketika tumbuh jauh dari Kalimantan? Apakah pernah ada momen yang membingungkan, tumbuh di satu tempat tapi punya identitas dan nilai yang berbeda?

Belai: Ini tantangan seumur hidup seorang diaspora. Ada proses rekonsiliasi yang akan terus dijalani sampai mati. Di satu sisi, kadang aku merasa tidak punya akar di Kalimantan karena tidak tumbuh besar di sana, tidak fasih dalam bahasa daerahnya, dan tidak tumbuh dengan ritual serta tradisi seperti yang dijalani leluhurku sehari-hari. Di sisi lain, muncul pertanyaan: apakah jarak itu membuatku tidak layak untuk mengakar di Kalimantan?

Ini pertanyaan yang terus aku gulati selama proses rekonsiliasi: bagaimana kita mengukur validitas identitas kita, atau bahkan apakah proses “mengukur” itu sendiri perlu dilakukan?

Siapa yang berhak mengatakan seseorang layak atau tidak layak menyebut dirinya seorang Dayak, atau apa pun jalur keturunannya?

Proses rekonsiliasiku sendiri sangat dibantu oleh peran keluarga, terutama ibuku, yang sangat merawat ikatanku dengan Kalimantan. Sejak kecil, beliau mengajarkan nilai-nilai dasar orang Dayak, terutama bagaimana hidup selaras dengan alam. Jadi meski aku hidup berjarak dari Kalimantan, tradisi dan nilai itu tidak pernah benar-benar pergi dari rumahku. Akhirnya, aku belajar untuk tidak lari, melainkan untuk merangkul identitasku sebagai Putri Dayak, terutama di situasi hari ini yang sering kali mengajak kita untuk menjauh dari akar identitas kita.

Carla: Seberapa penting bagi seseorang untuk mengenal akar dan identitas leluhurnya? Semakin banyak orang, terutama kita yang tumbuh besar di kota-kota besar, yang merasa jauh dari asal-usulnya. Apakah menurut kamu hubungan dengan akar ini tetap penting?

Belai: Aku ingin menegaskan dulu bahwa perasaan disconnect itu sangat wajar. Banyak anak muda yang besar di kota merasa disconnected bukan karena tidak peduli, tapi karena memang tidak ada infrastruktur untuk berakar kembali, baik dari sisi bahasa, cerita, ruang, bahkan dari keluarga sendiri. Itu bukan kesalahan individu, melainkan sistem yang kadang memang tidak dirancang untuk mendukung hal itu.

Buatku, ini penting sekali karena aku percaya tidak ada “diri” yang benar-benar terpisah. Aku melihat diriku sendiri sebagai akumulasi dari semua yang datang sebelumku dan semua yang akan datang setelahku.

Identitas leluhur bukan masa lalu yang jauh dari kita; ia hidup dalam cara kita berpikir, merawat diri dan sesama, dan bagaimana kita berelasi dengan bumi.

Karena aku bergerak di ranah iklim, aku juga melihat bagaimana solusi-solusi krisis iklim atau yang disebut climate action hari ini sebenarnya banyak yang mencerminkan nilai-nilai leluhur kita: hidup tidak ekstraktif, minim sampah, mendaur ulang, mengambil secukupnya. Ini semua bukan tren baru; ini sudah dihidupi oleh leluhur kita sejak dulu.

Jadi menurutku, yang perlu dipertanyakan bukan cuma “apakah penting untuk kembali berakar”, tapi “siapa yang diuntungkan kalau kita tidak kembali berakar?”

Carla: Sepertinya, ketika sesuatu dianggap standar atau normal, selalu ada pihak lain yang tanpa kita sadari diuntungkan atau dipinggirkan. Dan rasanya ada banyak nilai, aturan, atau kepercayaan yang kita anggap masuk akal, ternyata bertentangan dengan apa yang dipercayai Masyarakat Adat dan leluhur kita. Bagaimana kamu melihat itu?

Belai: Salah satu yang menurutku paling berbahaya adalah standar berpikir bahwa hidup kita terpisah dari alam, bahwa kita adalah subjek dengan hak kepemilikan atas alam, dan menggunakan alam sebagai objek, tanpa menyadari bahwa kita semua adalah satu sistem utuh yang saling bergantung.

Ini salah satu kebohongan terbesar dan terjahat dari modernitas dan kolonialisme, karena pada akhirnya kita adalah bagian dari alam; tidak mungkin diri kita terpisah dari alam yang menopang kehidupan kita.

Kebohongan ini makin mudah dipertahankan di kota besar karena orang-orang hidup jauh dari hutan dan sungai.

Kebohongan lain yang menurut aku bertentangan dengan cara berpikir Masyarakat Adat adalah anggapan bahwa kemajuan itu linier dan tak terbatas, bahwa semakin besar, semakin cepat, semakin banyak selalu berarti semakin baik.

Bagi Masyarakat Adat, kemakmuran tidak diukur seperti itu; semuanya dilihat sebagai hal yang sirkuler, dan kemakmuran diukur dari keseimbangan: apakah hutan masih sehat, apakah masih ada hewan di dalamnya, apakah air sungai masih bersih. Ada ketimpangan besar antara apa yang diminta dunia modern untuk kita percayai dengan kenyataan bahwa kita tidak hidup dalam pertumbuhan yang tak terbatas.

Carla: Kita sering mendengar narasi bahwa peradaban terus maju dan kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman, dan ada anggapan bahwa pengetahuan luhur atau pengetahuan Masyarakat Adat itu outdated dan tidak relevan lagi. Bagaimana pendapatmu? Sebenarnya, definisi “modern” itu sendiri menurut standar siapa? Kenapa ada hal yang dianggap modern dan ada yang tidak?

Belai: Menurutku, salah satu kesalahan berpikir adalah melihat semuanya sebagai sebuah dikotomi. Hidup di kota tidak berarti meninggalkan tradisi, dan memperjuangkan tradisi tidak berarti menganggap semua yang modern itu buruk. Keduanya bisa hidup berdampingan; yang membedakan adalah kebijaksanaan kita untuk tahu di mana batasannya.

Misalnya, dalam konteks menjaga hutan, tantangan menjaga hutan tahun 2026 sangat berbeda dari 50—100 tahun lalu. Artinya, mengikuti peradaban tidak selamanya buruk. Kalau dulu, mungkin leluhurku berhadapan dengan tantangan perang antarsuku, sekarang kita berhadapan dengan ketergantungan pada saset plastik. Ini tantangan baru, sehingga harus kita atasi dengan “strategi yang juga modern”.

Jadi menurutku, ini bukan pilihan biner, tapi soal kebijaksanaan diri sendiri untuk melihat sejauh mana keduanya bisa coexist, dan di ranah mana kita tetap harus menjaga tuntunan leluhur.

Carla: Kita juga sedang mengalami banyak krisis, bukan cuma lingkungan, tapi hampir di semua aspek, baik di dalam negeri maupun global. Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari Masyarakat Adat untuk melewati krisis-krisis ini? Bagaimana mereka mengajarkan kita untuk menghadapi dan menyikapi berbagai jenis krisis yang kita alami sekarang?

Belai: Kalau aku ambil contoh krisis iklim dan krisis ekologi yang kita hadapi, sebenarnya itu juga cerminan dari krisis relasi: relasi antara manusia dengan alam, relasi antarmanusia, dan relasi antargenerasi. Aku merasa krisis relasi inilah yang banyak memperparah masalah lingkungan, sosial, dan politik yang kita alami sekarang.

Secara spesifik, soal krisis relasi manusia dengan lingkungan tadi, aku ingin memperkenalkan filosofi Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kalimantan Barat — komunitas yang keluargaku sudah lama punya hubungan erat. Mereka memiliki filosofi hidup: “Hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, air adalah darah kami.” Tiga kalimat itu saja langsung membuka pikiranku soal kesalahan kita dalam melihat manusia dan alam sebagai dua hal terpisah.

Bagi masyarakat Sungai Utik, hutan disebut bapak karena menyediakan segala kebutuhan untuk hidup; tanah disebut ibu karena darinya lahir tumbuhan, buah-buahan, dan hewan yang menopang kehidupan; dan air disebut darah karena, sama seperti tubuh manusia tanpa darah akan mati, manusia tanpa air juga akan mati.

Bahkan dari segi bahasa, alam digambarkan sebagai anggota keluarga, bagian dari tubuh kita sendiri, atau sebaliknya, kita adalah bagian dari “tubuh” alam itu sendiri.

Bedanya, alam tanpa manusia tetap bisa bertahan, tapi manusia tanpa alam tidak bisa hidup, sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa ayah, ibu, atau darah kita sendiri.

Di organisasi di mana aku bekerja, Health In Harmony, dan afiliasi kami di Indonesia, Yayasan Alam Sehat Lestari, kami banyak belajar dari cara pandang dan solusi Masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

Salah satu contohnya adalah di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Melalui proses radical listening bersama dengan masyarakat setempat, kami belajar bahwa salah satu penyebab deforestasi adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Solusi terbaik yang datang dari masyarakat sendiri adalah ketersediaan layanan kesehatan dan akses terhadap sustainable livelihood. Akhirnya, di Gunung Palung, terdapat program pemberdayaan ekonomi alternatif serta dibangun klinik kesehatan yang terjangkau namun tetap berkualitas tinggi, dengan opsi pembayaran nontunai: bisa dengan bibit pohon, sekam padi, atau tenaga kerja untuk reforestasi.

Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari Masyarakat Adat dan lokal bukan cuma soal nilai dan prinsip, tapi juga soal praktik dan solusi konkret yang menjawab tantangan ekologi, kultural, dan sosial yang mereka hadapi sendiri, mulai dari kehutanan, pemberdayaan ekonomi, sampai edukasi generasi berikutnya. Menurutku, inti pelajarannya adalah kesediaan kita untuk mendengarkan dan belajar dari mereka.

Carla: Masih banyak narasi dan persepsi yang menganggap pengetahuan Masyarakat Adat sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, lebih dekat ke mitos, karena tidak menggunakan istilah-istilah yang sesuai standar saintifik, padahal mereka sudah eksis dan berfungsi selama ratusan ribu tahun. Bagaimana pendapatmu soal ini?

Belai: Salah satu hal yang aku tekankan dalam advokasiku adalah bagaimana melegitimasi pengetahuan tradisional agar dipandang setara dengan “standar emas” di bidang sains atau kedokteran.

Misalnya, kita sering menganggap durasi pengalaman sebagai indikator kepintaran — seorang dokter atau profesor yang sudah bekerja 20-30 tahun di bidangnya mungkin dianggap punya pengalaman besar dan jadi rujukan utama.

Tapi kenapa ada standar ganda ketika kita memaknai pengetahuan tradisional yang sudah menopang peradaban kita selama ratusan ribu tahun — dan alam yang masih berdiri hari ini pun berkat pengetahuan Masyarakat Adat itu?

Contoh lain, misalnya, di sektor konservasi hutan, keberhasilan sebuah proyek masih sering diukur secara kuantitatif. Misalnya, dari data tutupan hutan, persentase hektare, dan semacamnya. Itu penting, tapi seperti yang tadi kita bahas, bukan soal hitam-putih; kita juga perlu pengukuran kualitatif yang dipimpin oleh masyarakat itu sendiri.

Di Health In Harmony, kami sedang membangun program bernama Community Thriving Narrative (CTN) yang memberi ruang bagi masyarakat mitra program kami untuk mendefinisikan sendiri indikator kesuksesan mereka, melalui cerita dan pengalaman hidup mereka sendiri, bukan cuma dari sudut pandang kami.

Ini salah satu bentuk rekonsiliasi: mengintegrasikan apa yang sudah baik dari cara kita melakukan sains atau riset sekarang, tapi tetap memberi ruang bagi komunitas untuk punya suara dan otonomi. Dan bukan karena ada dua cara pandang berbeda, ada salah satu yang salah.

Carla: Apa arti merdeka buat dirimu?

Belai: Bagiku, sebagai perempuan adat Dayak, merdeka adalah ketika sesama masyarakat dan komunitas Adat tetap memiliki otonomi dan kendali penuh atas keputusan yang menyangkut tanah, kehidupan, dan masa depan mereka sendiri. Aku juga ingin kita lepas dari kacamata romantisasi, karena walaupun tadi kita banyak bicara hal-hal indah, bukan berarti tidak ada penderitaan. Masih banyak tantangan nyata yang jadi indikator bahwa kita belum benar-benar merdeka.

Bagiku, merdeka juga berarti anak-anak diaspora punya kebebasan dan ruang untuk kembali berakar ke mana pun leluhur mereka berada, secara spiritual, budaya, tradisi, maupun ritual , dengan lingkungan yang mendukung proses itu.

Merdeka bagiku juga berarti Masyarakat Adat dan lokal bebas dari pilihan yang mustahil, di mana mereka tidak lagi harus memilih antara melindungi hutan dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka sendiri.

Selama masyarakat masih dihadapkan pada pilihan semacam itu, aku merasa kita belum benar-benar merdeka.

Carla: Dan kalau kamu bisa memaknai serta menulis ulang Indonesia, di mana semua standar, nilai, dan aturan yang kita kenal hari ini bisa diubah. Indonesia seperti apa yang terbayang?

Belai: Aku membayangkan sebuah Indonesia yang kembali pada ajaran leluhur, punya kebijaksanaan untuk memegang apa yang baik untuk dipertahankan. Kalau kita bisa kembali ke kehidupan yang selaras dengan alam, tidak lagi menganggap manusia dan alam sebagai dua entitas terpisah, lepas dari persepsi ekstraktif, dan lepas dari warisan kolonial di negara kita, itu yang terbayang di kepalaku. Termasuk, misalnya, disahkannya RUU Masyarakat Adat. Sebenarnya banyak sekali yang terbayang.

Carla: Karena menurutku tidak semua orang punya kemampuan untuk membayangkan ulang seperti ini. Kita sering merasa Indonesia yang ada sekarang memang sudah seperti itu, seolah kita tidak punya agency untuk mengubahnya. Padahal menurutku, membayangkan adalah langkah awal untuk membawa perubahan yang lebih nyata.

Belai: Betul. Baru saja aku baca bahwa “political imagination is a double-edged sword“. Kita perlu kreativitas dan keberanian untuk membayangkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya sekarang. Tapi di satu sisi, imajinasi bisa membawa kita ke arah yang baik; di sisi lain, imajinasi jugalah yang membawa kita ke kondisi sekarang ini.

Carla: Dan mungkin imajinasi kita hari ini pun sudah dibentuk oleh sesuatu. Jadi, standar siapa yang memengaruhi imajinasi kita hari ini juga perlu dipertanyakan.

Carla: Ada buku, film, atau podcast yang bisa direkomendasikan untuk membantu teman-teman lebih memahami perspektif ini?

Belai: Untuk film, aku merekomendasikan Semesta (2018), yang disutradarai oleh Chairun Nissa. Film ini mengangkat perspektif dari tujuh komunitas di berbagai wilayah Indonesia tentang bagaimana praktik, kepercayaan, dan keagamaan mereka ternyata merupakan bentuk stewardship terhadap bumi. Salah satu kisah yang diangkat adalah dari Sungai Utik dan filmnya bisa ditonton di YouTube Talamedia.

Untuk bacaan, aku sedang membaca We Will Be Jaguars, ditulis oleh Nemonte Nenquimo, seorang perempuan Adat suku Waorani dari Ekuador yang memimpin gerakan resistensi masyarakat adat di sana. Salah satu hal yang aku ambil dari buku itu adalah sudut pandang langsung seseorang yang menyaksikan dampak kolonialisme dan kapitalisme di masyarakatnya, mulai dari hal kecil seperti kedatangan misionaris sampai hal besar seperti anggota komunitas yang diajak meninggalkan ajaran leluhur mereka. Dampaknya pun bermacam-macam: identitas budaya yang hilang, sungai yang perlahan rusak, hutan yang perlahan hilang.

Buku lain adalah Freedom is a Constant Struggle oleh Angela Davis. Buku itu juga membantuku me-radicalize diri sendiri, dalam arti menyadari bahwa semua perjuangan dan sistem penindasan ini sebenarnya saling berkaitan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Feby Indirani dan Memaknai Ulang Perempuan.

Marlinda Na’u dan Kebebasan Menentukan Isi Piring.

John dan Merayakan Papua Lewat Seni.

Kimung dan Kolonialisme yang Menubuh.

Nurdiyansah dan Kolonialisme di Balik Heteronormativitas.

Oleh: Anindwitya Rizqi Monica

Selama satu dekade terakhir, percakapan tentang pengalaman perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan. Istilah-istilah seperti consent, patriarki, toxic relationship, gaslighting, kekerasan seksual, batasan personal (boundaries), hingga trauma kini semakin akrab di ruang publik. Apa yang dulu sering dianggap sebagai “risiko menjadi perempuan”, “urusan rumah tangga”, atau bahkan “hal yang wajar”, kini mulai dikenali sebagai bentuk ketidakadilan yang memiliki nama, pola, dan dampak psikologis yang nyata.

Perubahan bahasa ini bukan sekadar tren. Ia menandai kemajuan penting dalam gerakan perempuan.

Ketika seseorang mampu memberi nama pada pengalaman yang dialaminya, ia juga mulai memiliki ruang untuk mempertanyakan, menolak, dan mencari pertolongan. Kesadaran kolektif ini telah membuka jalan bagi lebih banyak penyintas untuk bersuara dan lebih banyak masyarakat untuk memahami bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang tampak.

Namun, di tengah kemajuan tersebut, ada satu pertanyaan yang belum banyak kita jawab bersama: setelah seseorang berani mengakui bahwa dirinya terluka, siapa yang akan menemani proses pemulihannya?

Kesadaran hanyalah langkah pertama. Mampu mengenali luka tidak serta-merta berarti memiliki kesempatan untuk pulih. Di sinilah saya melihat kesenjangan yang jarang dibicarakan: semakin banyak orang mampu mengidentifikasi bahwa mereka mengalami trauma, kekerasan, atau kelelahan emosional, tapi jauh lebih sedikit yang memiliki akses terhadap proses pemulihan yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau.

Kita berhasil membangun kesadaran tentang pentingnya mengakui luka, tetapi belum cukup serius untuk membangun ekosistem yang memungkinkan seseorang benar-benar pulih.

Selama ini, pemulihan kerap diposisikan sebagai tanggung jawab individu. Jika seseorang masih merasa terluka, ia didorong untuk mencari terapi, mengikuti retreat, membeli kelas penyembuhan, atau melakukan perjalanan spiritual atas usahanya sendiri. Seolah-olah proses pulih sepenuhnya merupakan urusan personal yang keberhasilannya ditentukan oleh pilihan dan kemampuan masing-masing.

Padahal, luka yang dialami banyak perempuan lahir dari relasi sosial, ketimpangan kuasa, dan kekerasan yang juga bersifat struktural. Jika demikian, mengapa pemulihannya justru dibebankan hampir sepenuhnya kepada individu? Bukankah recovery juga membutuhkan ruang aman, dukungan komunitas, layanan publik, dan sistem yang memungkinkan seseorang merasa ditopang, bukan berjuang sendirian?

Kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh pasar. Di tengah minimnya layanan pemulihan yang mudah diakses, industri wellness dan spiritual berkembang pesat, menawarkan berbagai jalan menuju kesembuhan. Retreat, women’s circle, sound healing, breathwork, hingga perjalanan spiritual dipasarkan sebagai ruang untuk kembali mengenal diri dan memulihkan luka batin. Banyak orang benar-benar memperoleh manfaat dari praktik-praktik tersebut, sehingga persoalannya bukan terletak pada keberadaan ruang-ruang ini.

Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa proses pemulihan semakin bergantung pada kemampuan seseorang untuk membeli?

Ketika layanan psikologis, ruang aman, dan pendampingan jangka panjang belum tersedia secara merata, pasar hadir menawarkan alternatif. Perlahan, pemulihan bergeser dari kebutuhan publik menjadi pengalaman premium yang lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi.

Paradoks ini semakin terasa ketika saya berada di Labuan Bajo. Di sana saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang selama ini menjadi tempat pulang bagi penyintas kekerasan seksual. Mereka bukan psikolog, bukan konselor profesional, bahkan bukan pekerja sosial yang digaji.

Mereka adalah perempuan-perempuan yang dipercaya oleh komunitas. Rumah mereka menjadi tempat berlindung ketika korban harus meninggalkan rumahnya. Telepon mereka berdering ketika ada perempuan yang membutuhkan pertolongan. Mereka mendengarkan cerita tentang kekerasan, menemani proses pelaporan, mencarikan jalan keluar, sekaligus menjadi penyangga emosional bagi para penyintas.

Namun, hampir tidak ada yang bertanya: siapa yang menemani mereka ketika mereka lelah atau kehabisan energi?

Siapa yang mendengarkan cerita-cerita yang mereka simpan setelah berulang kali menyerap rasa takut, kemarahan, dan kesedihan orang lain?

Dalam psikologi, pengalaman ini sering dikaitkan dengan secondary traumatic stress atau trauma sekunder—beban emosional yang dapat dialami oleh mereka yang terus-menerus mendampingi penyintas. Sayangnya, perhatian kita masih lebih banyak tertuju pada pencegahan dan penanganan kasus, sementara proses pemulihan bagi para pendamping, terutama yang bekerja secara informal, nyaris tak pernah menjadi bagian dari percakapan.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar mahalnya biaya retreat atau terapi. Kita sedang berhadapan dengan ketidakadilan akses terhadap pemulihan. Luka yang lahir dari relasi sosial, ketimpangan kuasa, dan kekerasan struktural justru dibebankan pemulihannya kepada individu. Bahkan perempuan-perempuan yang selama ini merawat orang lain sering kali harus mencari cara untuk memulihkan diri mereka sendiri, tanpa dukungan yang memadai.

Padahal, pemulihan tidak pernah sepenuhnya merupakan proyek individual.

Ia membutuhkan ruang aman, jejaring sosial, dukungan psikososial, kebijakan publik, dan komunitas yang mampu menopang seseorang hingga ia benar-benar pulih. Dengan kata lain, recovery bukan hanya persoalan kesehatan mental, melainkan juga persoalan keadilan sosial.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi bagaimana agar lebih banyak perempuan dapat mengikuti program healing, melainkan mengapa kesempatan untuk pulih justru semakin bergantung pada kemampuan membeli.

Sebab ketika recovery hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar retreat, terapi eksklusif, atau perjalanan spiritual, maka penyembuhan kehilangan sifatnya sebagai hak dan berubah menjadi privilese.

Indonesia mengalami kemajuan dalam bahasa dan kesadaran tentang trauma, tetapi belum membangun akses keadilan terhadap pemulihan. Akibatnya, pemulihan semakin menjadi privilese ekonomi.

Kebutuhan akan ruang pemulihan juga semakin mendesak ketika kita melihat skala persoalannya. Catatan Tahunan 2025 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025—angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Hampir 90 persen kasus terjadi di ranah personal, menunjukkan bahwa rumah dan relasi intim masih menjadi ruang yang paling rentan bagi perempuan.

Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Kementerian Kesehatan bahkan memperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami persoalan kesehatan jiwa, sementara layanan kesehatan mental di tingkat primer, termasuk di banyak puskesmas, masih terus dibangun dan belum tersedia secara merata.

Yang kita butuhkan bukan lebih banyak produk healing, melainkan lebih banyak ruang untuk pulih bersama.

Selama ini, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak praktik pemulihan kolektif: berkebun, memasak bersama, berjalan di alam, berbagi cerita, hingga ritual-ritual komunitas yang membuat seseorang merasa ditopang dan tidak sendirian. Namun, karena tidak dapat dikemas sebagai komoditas, cara-cara merawat ini jarang dianggap sebagai bagian penting dari ekosistem pemulihan.

Masyarakat yang benar-benar peduli pada penyintas bukan hanya masyarakat yang mampu mencegah kekerasan atau merespons ketika kekerasan terjadi.

Masyarakat yang adil juga memastikan bahwa setiap orang—termasuk mereka yang selama ini merawat orang lain—memiliki kesempatan yang setara untuk pulih.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Tentang patriarki dan rivalitas perempuan di sini.

Tentang kapitalisme dan kelelahan kolektif di sini.

Tentang generasi yang paling tahu, tapi paling tidak berdaya di sini.

Oleh: Louie

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan dan kesintasan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Aku lahir dan tumbuh di dunia yang penuh aturan. Sejak kecil, banyak dari kita—manusia—diajarkan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Laki-laki dianggap harus kuat, maskulin, dan dominan. Perempuan dianggap harus lemah lembut, penurut, dan anggun. Aturan-aturan tersebut begitu sering diulang sehingga banyak individu menerimanya sebagai sesuatu yang mutlak.

Namun, semakin aku bertumbuh, semakin aku menyadari bahwa manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar dua kotak yang telah diciptakan oleh masyarakat.

Tidak semua orang mengekspresikan diri dengan cara yang sama. Tidak semua orang merasa nyaman dengan ekspektasi yang diberikan kepada mereka masing-masing. Dan tidak semua orang mencintai dengan cara yang dianggap “normal” oleh lingkungan sekitarnya.

Meski demikian, masih saja banyak orang yang memandang komunitas LGBTQIA+ sebagai sesuatu yang aneh atau salah (terutama dari sudut pandang agama). Menurutku, hal ini sering kali bukan karena mereka benar-benar memahami apa yang mereka benci, melainkan karena mereka tumbuh dengan aturan dan stereotip tertentu. Ketika seseorang hidup di luar aturan tersebut, mereka langsung dianggap berbeda.

Padahal, keberagaman identitas dan orientasi seksual bukanlah fenomena baru atau modern yang sering disebut “terlalu dibarat-baratkan”. Sepanjang sejarah manusia, bahkan di alam, variasi dalam cara individu mengekspresikan diri dan menjalin hubungan selalu ada. Yang berubah bukan keberadaannya, melainkan cara masyarakat memandangnya.

Banyak individu sejak kecil diajarkan bahwa segala sesuatu di luar ekspektasi tertentu adalah sesuatu yang salah atau tidak wajar. Akibatnya, ketika mereka melihat seseorang yang hidup secara berbeda, mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai yang mereka yakini.

Aku percaya bahwa orientasi seksual bukanlah pilihan yang diputuskan seseorang begitu saja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor biologis yang kompleks dan bukan sekadar keputusan sadar yang dibuat seseorang. Bahkan perilaku ini juga dapat diamati pada spesies lain. Artinya, keragaman ini merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri.

Meski begitu, menjadi queer di Indonesia tetap bukan hal yang mudah. Ada banyak pendapat tentang bentuk diri kita. Ada banyak orang yang merasa berhak menentukan bagaimana hidupmu harus dijalani. Terkadang, ruang untuk menjadi diri sendiri terasa sempit. Terkadang, keberadaan seseorang seolah harus terus dijelaskan dan dipertahankan.

Sebagian orang menggunakan agama untuk menolak keberadaan LGBTQIA+. Sebagai seseorang yang tumbuh di lingkungan yang mengenal agama, aku memahami bahwa keyakinan memiliki peran penting dalam kehidupan banyak orang. Namun aku juga percaya, agama bukanlah satu-satunya cara untuk memahami manusia.

Sepanjang sejarah, manusia terus mencari makna hidup, tujuan keberadaan, dan cara hidup bersama. Dalam proses tersebut, berbagai kepercayaan dan sistem nilai berkembang untuk menjawab kebutuhan sosial maupun psikologis masyarakat.

Karena itu, menurutku, perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan rasa hormat terhadap sesama manusia.

Pada akhirnya, semua orang ingin didengar, diterima, dan diperlakukan dengan layak. Kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kebutuhan dasar kita sebagai manusia tidak jauh berbeda.

Semakin aku memikirkan semua ini, semakin aku menyadari bahwa persoalannya tidak hanya tentang LGBTQIA+. Dunia dipenuhi berbagai bentuk ketidakadilan. Ada orang yang lahir dengan lebih banyak kesempatan dibandingkan dengan yang lain. Ada orang yang harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mencapai titik yang sama. Ada orang yang tumbuh dengan dukungan dan kepercayaan diri, sementara ada orang lain yang sejak kecil terus diberitahu bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik.

Kita hidup dalam sistem yang sering kali mengukur nilai manusia berdasarkan pencapaian. Kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik, mendapatkan nilai tertinggi, memenangkan kompetisi, dan terus membuktikan diri. Seolah-olah hidup adalah perlombaan yang tidak pernah berakhir. Dunia mendorong kita untuk terus bertahan, terus berjuang, dan terus bersaing.

Namun aku sering bertanya-tanya: apakah memang itu tujuan hidup manusia?

Apakah hidup hanya tentang menjadi nomor satu?

Apakah dunia benar-benar terdiri dari pemenang dan pecundang?

Atau, sebenarnya ada orang-orang yang memperoleh lebih banyak kesempatan daripada yang lain? Adakah orang-orang yang terpaksa kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka miliki? Adakah orang-orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia berputar di sekitar mereka dan ada pula orang-orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak layak mendapatkan apa pun?

Aku tidak memiliki jawaban pasti untuk semua pertanyaan itu. Namun, satu hal yang kusadari adalah bahwa bertahan hidup tidak selalu berarti benar-benar hidup.

Sering kali kita begitu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain hingga lupa bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita terus berusaha bertahan dari tekanan, ketakutan, dan penilaian orang lain. Kita belajar untuk tetap berjalan meskipun lelah. Kita belajar untuk tetap diam meskipun ingin berbicara.

Sebagai bagian dari komunitas LGBTQIA+, perasaan itu terkadang terasa sangat nyata. Ada saat-saat ketika aku merasa lebih sibuk bertahan daripada menikmati hidup. Bertahan dari prasangka. Bertahan dari stereotip. Bertahan dari ketakutan bahwa keberadaanku mungkin tidak akan diterima oleh semua orang.

Namun, semakin aku bertumbuh, semakin aku menyadari bahwa aku tidak ingin hanya bertahan. Aku ingin hidup.

Aku ingin merasakan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa terus-menerus merasa harus membuktikan bahwa keberadaanku layak dihargai.

Aku ingin hidup sebagai manusia, bukan sebagai seseorang yang terus dipaksa memenuhi ekspektasi yang tidak pernah ia pilih.

Aku ingin memiliki ruang untuk tumbuh, berubah, belajar, dan membuat kesalahan tanpa rasa takut.

Mungkin itulah alasan mengapa konsep queer joy terasa begitu berarti bagiku.

Banyak orang mengira queer joy hanya tentang kebahagiaan setelah diterima oleh orang lain. Bagiku, maknanya jauh lebih dalam. Queer joy adalah kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di tengah dunia yang belum sempurna. Queer joy adalah keberanian untuk tetap berharap meskipun masih ada diskriminasi.

Queer joy adalah menyadari bahwa keberadaanku bukan sesuatu yang perlu disembunyikan atau disesali.

Harapan itu tidak datang dari satu peristiwa besar. Harapan itu datang dari hal-hal sederhana. Dari teman-teman yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dari orang-orang yang berani menjadi diri mereka sendiri. Dari komunitas yang mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Dari setiap tindakan kecil yang menunjukkan bahwa dunia masih memiliki ruang untuk kebaikan.

Pengalaman-pengalaman kecil tersebut membuatku memahami bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak ada kemajuan yang terjadi dalam semalam. Setiap perubahan sosial yang berarti selalu dimulai dari individu-individu yang memilih untuk peduli ketika orang lain memilih untuk diam.

Karena itu, ketika aku memikirkan bagaimana mengatasi ketidakadilan di dunia, aku tidak lagi mencari solusi yang sempurna. Aku tidak percaya bahwa dunia suatu hari akan menjadi sepenuhnya adil. Ketidakadilan akan selalu ada dalam berbagai bentuk.

Namun, aku percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat dunia sedikit lebih baik.

Kita bisa memilih untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita bisa memilih untuk mendengarkan sebelum menghakimi. Kita bisa memilih untuk menunjukkan empati kepada mereka yang berbeda dari kita. Mungkin perubahan yang kita ciptakan terlihat kecil dan tidak berarti. Namun, setiap kemajuan besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil.

Pada akhirnya, aku tidak bermimpi tentang dunia yang sempurna. Aku hanya berharap akan dunia yang lebih manusiawi. Dunia yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Dunia yang tidak memaksa semua orang menjadi sama agar dianggap layak dihargai.

Bagiku, queer joy adalah keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang terkadang membuat kita lupa bagaimana rasanya hidup.

Bukan sekadar bertahan, tetapi benar-benar hidup. Bukan sekadar melewati hari demi hari, tetapi menikmati keberadaan kita sebagai manusia yang bebas untuk mencintai, berharap, dan menjadi diri sendiri.

Dan mungkin, di tengah segala ketidakpastian yang ada, itulah bentuk kebebasan yang paling berarti.

Untuk siapa pun yang sedang berjuang menjadi dirinya sendiri: aku harap suatu hari nanti kamu menemukan kebebasan yang selama ini kamu cari. Kebebasan untuk berbicara tanpa takut. Kebebasan untuk mencintai tanpa rasa malu. Kebebasan untuk hidup tanpa terus-menerus merasa harus bertahan.

Dunia mungkin tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada ketidakadilan, prasangka, dan orang-orang yang tidak mengerti. Namun, jangan biarkan itu mengambil harapanmu.

Karena pada akhirnya, keberadaanmu bukanlah sebuah kesalahan. Kamu tidak diciptakan untuk terus bersembunyi. Kamu berhak hidup sebagai dirimu sendiri.

Dan meskipun langkahmu terasa kecil hari ini, tetaplah melangkah.

Sebab setiap perubahan besar selalu dimulai dari seseorang yang berani berharap.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Fan Fiction dan representasi Queer di sini.

Perjalanan menemukan diri melalui eksplorasi busana di sini.

Saatnya kita berani untuk berani di sini.

Oleh: Owen

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan dan kesintasan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Mungkin, hal pertama yang akan orang ingat tentang saya adalah pelangi.

Bagaimana tidak, sejak bangku kedua SMA saya sering menggunakan kaos kaki berwarna pelangi, jepit rambut berbentuk pelangi, pin dan gantungan kunci berwarna pelangi, serta membuat poster dengan ornamen pelangi. Tentu berbagai pelangi ini menyita pandangan orang lain.

Beberapa kali teman atau orang asing akan berhenti dan bertanya, “Kamu sekarang lesbi?”

Dengan tenang, saya menjawab, “Tidak,” sambil berusaha melontarkan senyum terbaik yang saya miliki.

Tidak ada keinginan untuk berbohong atau membohongi diri saya sendiri kala itu. Di kepala saya, yang terbesit hanyalah bagaimana menyampaikan kepada orang lain kalau apa yang mereka anggap sebagai ‘masalah baru’, sesuatu yang asing dan menyimpang, sebenarnya lumrah, selalu ada di sekitar mereka, dan tidak menyakiti siapa pun. Hanya saja, kehadirannya memang hampir tidak terlihat dan sering kali dipaksa untuk bersembunyi.

Saya merasa tidak perlu menggunakan forum terbuka atau menguraikan secara rinci bahwa apa yang mereka artikan sebagai ‘penyimpangan’ adalah hal yang lumrah.

Saya hanya berusaha untuk menunjukkan diri saya, mempertontonkan kepada khalayak ramai bahwa apa yang selama ini dianggap ‘pembeda’ adalah garis imajiner yang tumbuh dari perasaan takut dan tidak percaya diri.

Banyak yang tertawa tentunya, menganggap pola pikir saya ‘terbuka’ dan saya ‘tidak memilah’ konsumsi dari media. Namun, beberapa orang justru tersenyum sambil menatap dengan cemas keberanian saya hari ini.

Tak jarang, dari kejauhan orang akan meneriaki saya dengan berbagai gurauan yang cenderung seksis. Tak jarang saya hiraukan—atau malah saya berbalik sambil mengacungkan jari tengah. Dari beragam respons yang timbul, ada satu kesimpulan yang dapat saya tarik sementara: mereka tak menghakimi apa yang ada dalam pikiran orang lain, karena mereka sendiri masih menghakimi apa yang ada dalam pikiran mereka sendiri.

Terbukti saat seorang teman yang cukup saya kenal dituduh sebagai seorang gay, beberapa siswa lainnya ikut terkejut dan bertanya kepada saya. Kebenaran saat itu masih tabu. Akhirnya, teman saya memilih bersembunyi dan menolak pernyataan itu.

Tak lama kemudian, bukti demi bukti terkuak: pamongnya di masyarakat turun, hingga suatu hari kami sempat berjalan beriringan hendak pulang dari sekolah, dan dirinya berdiri tinggi di sebelah saya. Sambil berbisik, ia melemparkan pertanyaan, “Kamu dukung LGBT ya?”

Sambil tersenyum, saya menjawab, “Iya.”

Sejak hari itu, kami semakin sering bertemu. Entah di lapangan, taman, atau kantin. Ia tak ragu menyapa saya lebih dahulu, sambil melambaikan tangan flamboyan atau menepuk pundak saya sambil tersenyum semringah.

Yang jelas, sejak hari itu saya merasa kalau ia tak lagi menghakimi isi kepalanya; ia tak lagi menghakimi dirinya untuk menjadi berbeda. Sejak hari itu juga, saya yakin apa yang mulanya rumit di dalam kepalanya perlahan mulai tersusun rapi.

Kemudian, suatu hari, di tengah hari yang padat, speaker kelas saya menggemakan lagu “Good Luck, Babe!” tanpa ragu—yang tentunya dipasang dari ponsel saya sendiri.

Tak banyak orang yang paham maksud lagu itu sampai akhirnya pandangan saya bertemu dengan seorang perempuan yang sedang duduk di barisan terdepan. Mulutnya ikut bergerak mengikuti lirik lagu bak mantra, begitu hafal, hingga saya terdiam di sesi karaoke yang saya buat sendiri.

Menyadari hal itu, perempuan di barisan depan menatap saya, ragu apakah saya memperhatikannya sedari tadi. Senyum saya lantas mengembang, seolah pemandangan yang saya lihat barusan bukan sebuah ketabuan terhadap heterogenitas lingkungan kami.

Saya berdiri dan mengambil tempat duduk di sebelahnya, lantas bertanya, “Kamu suka Chappel Roan?”

“Iya, kamu juga?”

“Of course, kamu suka Good Luck, Babe? Atau lagu yang lain?”

“Pink Pony Club, lagunya seru.” Ujarnya sambil berbalik ke arah saya. Senyum kecil terbentuk di wajah saya.

“Are we on the same page?” tanya saya, memberanikan diri dengan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya.

“Aren’t you sapphic1?” Suaranya kecil, seperti hampir tak ingin bersuara.

“Yes, I am. How ‘bout you?”

“Just…Queer… I guess… kinda into a girl,” ucap perempuan itu perlahan, yang kemudian membuat senyum di wajah saya semakin merekah.

Sejak hari itu kami sering bercerita tentang budaya minoritas kami. Ketika pelajaran di kelas sedang membahas berbagai materi tentang penyimpangan sosial, pandangan kami kerap berjumpa. Seolah ada hal-hal yang kami pahami bersama walaupun tidak terucap. Kami pun terkekeh pelan, seolah-olah informasi yang sedang disampaikan di depan kelas diam-diam sedang menunjuk dan membicarakan kami.

Hingga saat ini, momentum yang masih melekat hadir di antara deru bising kendaraan dan trotoar jalan yang sudah tak layak pakai, dengan senyum dia membisikkan kepada saya,

“Terima kasih, Kak, sudah menerima cerita aku. I feel safe with you.”

Dari berbagai aksi kecil dan gerakan yang saya lakukan, tidak heran kalau beberapa orang lebih mengenal saya berdasarkan orientasi seksual saya. Tak jarang saya dipanggil dengan sebutan “pelangi”, “lesbi”, atau berbagai label lain yang menyimpulkan bahwa saya adalah seorang homoseksual.

Untungnya, hal tersebut tidak pernah menyudutkan posisi sosial saya. Panggilan-panggilan itu tidak mengubah cara lingkungan memperlakukan saya. Saya tetap dipercaya dan diberi kesempatan untuk memimpin, menyusun, dan mengorganisasi berbagai kegiatan.

Namun, meskipun banyak cerita menyenangkan yang saya temukan bersama teman-teman queer, tak jarang juga perjalanan itu diwarnai berbagai percakapan yang tidak mudah. Ada saat-saat ketika saya merasa kehabisan kata-kata untuk menjelaskan posisi saya dalam perdebatan mengenai gender dan seksualitas.

Ada juga beberapa orang yang menyudutkan dan menganggap saya terlalu “terbuka” hanya karena saya melazimkan pengalaman hidup transpuan, termasuk mereka yang memilih bekerja sebagai pekerja seks. Tidak jarang juga saya menjadi sasaran ujaran kebencian. Saya pernah dicaci, direndahkan, bahkan disamakan dengan hewan dan berbagai hal lain yang dianggap hina.

Tapi dari beragam cara penolakan yang saya hadapi, tak ada satu pun yang membuat saya ingin pergi.

Mungkin hingga hari ini saya belum bisa dengan lantang menyatakan bahwa saya seorang homoseksual. Saya juga belum memiliki keberanian yang cukup besar untuk mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan perempuan yang saya cintai.

Tapi rasa aman dan rasa memiliki yang saya temukan di setiap jiwa yang juga sedang berusaha bertahan di lingkungan ini membuat saya yakin kalau hal sekecil apa pun yang dilakukan untuk saling menguatkan bisa menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mereka yang terpinggirkan.

Dari semua pengalaman ini, saya juga akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Penerimaan bukanlah sebuah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Penerimaan sering kali adalah sebuah proses yang tumbuh di suatu lingkup yang sudah berdamai dengan keberadaan mereka sendiri.

Penerimaan bukan keadaan ketika identitas dan orientasi seksual selalu menjadi dasar untuk mengukur nilai seseorang.

Penerimaan adalah kemampuan memahami bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda dan memberi ruang bagi mereka untuk bertumbuh sesuai dengan ritmenya sendiri.

Dewasa ini saya akhirnya paham bahwa identitas, orientasi, hingga kepercayaan seseorang adalah hal yang dinamis dan masih dapat berubah seiring kita tumbuh dewasa.

Mungkin dahulu saya ingin orang lain menerima saya apa adanya, memberi ruang untuk berpendapat sebebas-bebasnya, dan menganggap heterogenitas sebagai hal yang kuno. Tapi kini saya memahami kalau proses dan ritme setiap manusia berbeda. Cara mereka memahami diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya akan terus berubah seiring mereka bertumbuh.

Maka tak heran, penerimaan dan penolakan bukanlah dua hal yang bertolak belakang dan bersifat stagnan.

Sering kali, seseorang akan berdiri di antara keduanya, masih belajar, masih mempertanyakan, dan masih mencoba berdamai dengan isi kepala mereka masing-masing.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Fan Fiction dan representasi Queer di sini.

Perjalanan menemukan diri melalui eksplorasi busana di sini.

A/S/L dan pintu ke mana saja di sini.

Oleh: Aquatic

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan dan kesintasan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Perjalananku mengenal diri sendiri dimulai melalui cerita fiksi penggemar (fan fiction) K-pop. Tahun 2018, saat aku masih sangat belia untuk dikatakan punya mimpi, aku membaca fiksi penggemar sebagai pelarian dari kejenuhan atas tugas sekolah yang monoton. Bagi banyak orang, fiksi penggemar identik dengan adegan-adegan dewasa yang klise atau biasa dikenal dengan sebutan “smut”. Namun, untukku yang masih belia saat itu, hanya ada satu hal yang ingin kubaca lamat-lamat, yaitu cerita tentang seksualitas yang dibalut perjalanan SMA para anggota boyband tersebut.

Tulisan itu dikemas dengan sangat sederhana tanpa banyak kiasan atau majas di dalamnya. Biasanya, satu paragraf hanya diisi dua sampai tiga kalimat saja. Fokusnya lebih banyak pada dialog antartokoh untuk menghadirkan representasi seksualitas yang beragam. Jika boleh jujur, tulisan itu belum sepenuhnya matang untuk diterbitkan dan terasa seperti indulgent atau kesenangan dari penulisnya sendiri. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuatku nyaman membacanya.

Di antara karakter-karakter lain yang digambarkan sebagai transgender, homoseksual, biseksual, dan lesbian, aku menemukan satu tokoh yang memiliki daya tariknya sendiri. Ia dengan jelas menggambarkan apa yang ada di pikiranku selama ini—meski saat itu masih diselimuti rasa takut dalam proses menemukan diri. Aku tidak akan menyebutkan namanya karena penulis fiksi penggemar tersebut menggunakan nama asli salah satu anggota grup K-pop tersebut.

Dalam cerita itu, ia adalah seorang aseksual, sebuah identitas yang terasa sangat klik dengan apa yang kupikirkan tentang diriku.

Mungkin orang lain menganggap lucu jika hal yang membuat tokoh itu menarik di mataku justru adalah aseksualitasnya. Ketika membaca ceritanya untuk pertama kali, aku seperti mencentang banyak kecocokan antara diriku dengan karakter tersebut. Ia memang digambarkan lempeng, berkarakter baik meski lebih memilih diam, serta memiliki lingkaran pertemanan yang cukup luas serta menghargai seksualitasnya. Namun, apa yang paling berharga dari tulisan fiksi penggemar itu adalah… fakta bahwa ia dicintai.

Ia tidak hanya dicintai dalam konteks romantis. Ia juga dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. Hal itulah yang membuatku lebih mudah menerima apa yang selama ini terasa salah dari diriku.

Di usia yang masih sangat muda, aku justru belajar menjadi diri sendiri melalui media yang oleh orang-orang dianggap terlalu vulgar.

Di masa-masa itulah aku menemukan jati diri dari serpihan cerita yang bagi orang lain mungkin tidak ada harganya.

Ada bagian spesifik dalam tulisan itu yang membuatku merasa sangat hidup, yaitu ketika tokoh aseksual ini harus berhadapan dengan kemungkinan bahwa ia mencintai temannya yang sudah lama peduli kepadanya. Cerita mereka dikemas seperti roman picisan, lengkap dengan ketakutan sang tokoh bahwa perasaannya tidak akan disambut baik.

Aku ingat adegan di sebuah jalan, di mana sang lawan bicara yang merupakan seorang biseksual berdiri di hadapannya dan mengutarakan rasa sayangnya. Awalnya, tokoh aseksual ini bingung dan cemas karena merasa tidak akan bisa mencintai seseorang sepenuhnya. Mereka dikemas dengan trope slow burn yang sukses membuatku gemas saat membacanya. Ceritanya ditulis dengan apik, menggambarkan bagaimana seorang aseksual bergulat dengan ketakutannya dalam membangun hubungan intim dengan orang lain. Aku yang masih belia akhirnya menyadari bahwa apa yang kurasakan ternyata valid dan nyata.

Dulu, aku mengira menjadi queer sebatas mencintai seseorang yang bukan lawan jenis. Tidak ada yang pernah mengenalkanku pada istilah aseksual maupun aromantis. Tidak ada yang mengajariku bahwa menjadi bagian dari LGBTQ+ juga bisa mengambil bentuk yang berbeda.

Alhasil, perjalananku sebagai seorang aseksual terasa sangat kontras dengan teman-teman sebayaku yang sudah jelas menunjukkan ketertarikan dan eksplorasi seksual mereka.

Saat masa remaja, aku sering kali berada dalam situasi atau obrolan yang berbau seksual. Pembicaraan itu biasanya didorong oleh rasa penasaran dan tontonan dewasa yang dinikmati oleh teman-teman yang sebenarnya masih terlalu muda.

Saat itu, aku tidak paham apakah aku harus merasa tidak nyaman atau tidak karena aku tidak merasakan apa-apa selain rasa penasaran yang datar. Seharusnya aku juga ikut berapi-api saat teman-teman laki-laki membicarakan pikiran erotis mereka atau saat teman-teman perempuan heboh membahas cerita cinta di tengah obrolan kami. Namun, hal-hal seperti itu tidak pernah terlintas di kepalaku. Akhirnya, aku lebih sering berpura-pura.

Namun, di dalam fiksi penggemar yang kubaca, tokoh aseksual itu menyadari seksualitasnya ketika temannya menunjukkan sebuah video dewasa dan ia berakhir mual seharian. Aku sendiri tidak pernah sampai muntah saat menonton video seperti itu, tetapi aku merasa sangat bersimpati karena karakternya mengingatkanku pada diriku sendiri.

Ketika teman-teman menceritakan secara eksplisit apa yang mereka tonton, aku tidak dibuat mual dan malah dibuat bingung dan bertanya-tanya: apa sebenarnya yang membuat hal tersebut terlihat begitu erotis dan menggairahkan di mata mereka? Mereka bahkan menyimpan video-video itu, dan meskipun aku tahu fungsinya, aku hanya bisa diam. Jelas, saat itu aku belum bisa merumuskan apa yang sebenarnya kurasakan.

Banyak orang bilang bahwa aku akan menyukai seks pada akhirnya, tetapi prediksi itu tidak pernah terbukti. Buktinya, kini aku sudah tumbuh dewasa, pubertas sudah lewat beberapa tahun lalu, dan hidupku tetap tidak berubah. Lucunya, aku bahkan pernah jujur kepada psikiater tentang seksualitas ini, hingga membuat sang dokter penasaran mengapa aku bisa seperti ini. Banyak yang menganggap ini hanya sebuah fase atau bahwa aku hanya belum menemukan orang yang tepat untuk mengubah pikiranmu.

Jujur, selama ini aku juga sudah berusaha. Namun, sebagai seseorang yang berada di dalam spektrum aseksual dan aromantis, perubahan itu tidak pernah terjadi.

Aku baru menyadari bahwa kebanyakan orang tidak memiliki pikiran serumit ini tentang cinta. Jika mereka mencintai atau terangsang oleh seseorang, mereka tidak akan merasakan kekosongan yang kurasakan ketika aku mengagumi seseorang. Aku hanya ingin menyatakan perasaanku tanpa mengharapkan timbal balik yang setimpal karena itulah caraku mencintai.

Namun, karena aku tidak bisa mencintai dengan cara yang sama seperti orang kebanyakan, sering kali ada banyak hal yang tertahan di tenggorokan karena mulut ini tidak mampu mengutarakan rasa seperti yang lain.

Aku berulang kali membaca bab tentang tokoh aseksual dalam fiksi penggemar itu lamat-lamat. Diam-diam, aku mengilhami perasaanku sendiri, menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang aseksual dan aromantis.

Selama ini, aku selalu bersembunyi di balik candaan-candaan seksual dan romantis demi bisa diterima oleh teman-temanku. Aku bersembunyi di antara kiasan-kiasan yang kupelajari dari teman-teman allo agar tidak terlihat berbeda. Namun, bagian paling menyakitkan adalah ketika teman-temanku berkomentar bahwa orientasiku ini hanya akan merepotkan pasanganku kelak. “Bagaimana kalau dia mau seks? Terus, apa yang mau kamu kasih?” Aku selalu bungkam setiap kali dihadapkan pada pertanyaan itu.

Ketika kejujuran terhadap diri sendiri mulai terbentuk perlahan, terkadang hal-hal di luar kendali justru membuatku ingin bersembunyi kembali. Dari ramalan kartu tarot hingga harapan-harapan semu, aku sering berharap ada hal yang bisa membebaskanku dari belenggu aseksualitas dan aromantisisme ini. Pada akhirnya, aku sadar bahwa aku masih sering ketakutan untuk sepenuhnya mengakui dan menerima siapa diriku sebenarnya.

Dalam fiksi penggemar itu, sang tokoh aseksual akhirnya menikah dengan pasangan biseksualnya dan mereka memiliki anak. Namun di dunia nyata, aku tahu bahwa menemukan pasangan yang bersedia menerima kondisi ini sedemikian rupa tidaklah semudah itu. Langkahku terasa tersendat dalam urusan asmara.

Ketika aku mencoba jujur tentang identitasku kepada orang yang berpotensi menjadi pasangan, mereka justru mengira aku adalah seorang biseksual. Lucunya, aku memang tidak memedulikan gender seseorang, tetapi rasanya ironis ketika identitas aseksual dan aromantisku malah disalahpahami sebagai seksualitas lain hanya karena aku dianggap tidak cukup homoseksual untuk bisa dimengerti.

Dalam perjalanan ini, masih banyak hal yang harus kupelajari. Untungnya, kini aku sudah memiliki teman-teman sesama aseksual dan aromantis yang lambat laun membantuku menemukan komunitas yang memahami kondisi ini. Aku memiliki teman aseksual yang punya pasangan dan teman aromantis yang masih bisa merasakan ketertarikan seksual pada orang lain.

Harapanku sebenarnya sederhana: aku hanya ingin keberadaan kami diakui dan terlihat.

Aseksualitas masih belum banyak dipahami orang-orang dan kami tahu posisi kami sangat kecil, bahkan di dalam payung komunitas LGBTQIA+ yang juga minoritas. Kerumitannya selalu kembali pada pertanyaan yang sama, yaitu apakah aku akan diterima apa adanya atau akankah semua orang terus menganggap bahwa ini hanyalah cerita belaka dan pada akhirnya aku akan menemukan pasangan itu?

Yang jelas, aku sudah mencoba. Namun, perasaan di dalam hati tidak pernah bisa berbohong—keadaan tidak membuat diriku berubah. Fiksi penggemar itu menyadarkanku bahwa hal-hal sekrusial ini ternyata bisa dipahami dari wadah yang paling nyeleneh sekalipun.

Meskipun fiksi penggemar sering kali memiliki reputasi yang buruk atau dianggap hanya berisi konten seksual, lewat cerita itulah aku mulai mempelajari bagian dari diriku yang sudah lama tidak pernah diajak bercerita.

Untuk teman-teman aseksual dan aromantis di mana pun kalian berada, aku tahu betapa sulitnya membuktikan bahwa cara kita merasa itu berbeda. Namun, satu hal yang pasti: kalian itu valid. Apa pun bentuk spektrummu, identitasmu berharga.

Harapan ini tidak lahir dari kenaifan belaka karena aku melihat sendiri betapa kerasnya usahamu untuk memahami dirimu sendiri.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai gay di sini.

Peri kemanusiaan di tengah budaya diskriminasi di sini.

Perjalanan menemukan diri melalui eksplorasi busana di sini.

Oleh: Ganiara

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan dan kesintasan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Aku terlahir di tubuh perempuan, meskipun aku tidak pernah merasa seutuhnya sebagai seorang perempuan. Ketika orang menyebutku laki-laki—karena kecenderungan berpakaianku yang condong ke warna sendu dan tak pernah sekalipun menyentuh rok kecuali saat sekolah—aku juga risi karena aku merasa bukan laki-laki. Aku tak pernah tahu aku kenapa.

Mungkin ada yang salah denganku.

Mana mungkin ada orang yang merasa asing di tubuhnya sendiri? Sebenarnya, tubuh siapa yang aku kenakan? Mengapa tubuh ini terasa seperti kostum yang perlu aku kenakan di hadapan banyak orang? Mengapa aku tak merasa nyaman di bawah kulitku sendiri? Mengapa Tuhan menciptakan aku begini?

Dengan tekanan atas segelintir pertanyaan tersebut, di umur penghabisan belasanku, aku mulai memberanikan diri untuk mengenakan rok. Semata-mata karena aku risi juga disebut laki-laki melulu. Mulanya aksi heroik itu dipenuhi sambutan meriah dari teman-teman dan keluarga. Namun, di tengah-tengah sambutan penyemangat itu, aku tetap merasa ini bukan diriku seutuhnya.

Aku tidak merasa sebagai perempuan hanya karena sebilah kain yang punya lubang besar di bagian bawahnya. Namun, aku juga tak merasa sebagai laki-laki. Hatiku justru kian kopong.

Siapakah aku? Apakah aku?

Pengeksplorasian busana tak pernah kusangka-sangka menjadi pintu masuk pencarian identitasku.

Aku bisa menghabiskan berjam-jam lamanya di depan cermin, bukan untuk mengagumi diri sendiri, melainkan mempertanyakan sosok siapa yang aku lihat di seberang sana. Karena rasanya, ia selalu berbeda. Ia menginginkan topeng yang berbeda setiap hari. Inkonsistensi yang kurasakan ini jelas membuatku gusar. Tidak ada pakaian apa pun yang sanggup menutupi sosok diriku, tidak, bahkan tidak ada satu helai pakaian pun yang mampu menyingkap siapa aku sesungguhnya.

Kalimat “you are not what you wear” justru menggelitik bagiku. Mungkin cara berpakaian bisa kujadikan sebagai mekanisme koping dalam mencari jati diri. Aku selalu menerima secara sukarela sebilah pedang yang disodorkan padaku dengan telapak tangan karena aku belum tahu cara menggunakannya. Kini, aku bertekad untuk merebut pedang itu dan mengklaimnya sebagai milikku.

Penelusuranku dimulai dari pakaian perempuan dan laki-laki, karena hanya dua itu yang diakui. Perempuan identik dengan warna cerah, ceria, seperti matahari tenggelam atau matahari terbit. Sementara laki-laki cenderung berwarna mendung, terkadang dilengkapi dengan sedikit cipratan warna biru.

Kemudian, aku menemukan konsep uniseks dan androgini. Istilah androgini mungkin relatif modern, tetapi gagasan tentang perpaduan maskulin dan feminin rupanya telah hadir jauh lebih lama.

Pencarianku bahkan menyasar hingga menemukan sosok Ardhanārīśvara dalam kepercayaan Hindu, yang merupakan wujud kemanunggalan atau penyatuan androgini antara Dewa Siwa (prinsip maskulin) dan Dewi Parwati (prinsip feminin) dalam satu tubuh. Pengenalanku terhadap sosok Ardhanārīśvara pun merupakan wujud pertama yang kuketahui mirip dengan yang kurasakan, sesuatu yang mulanya tak aku yakini ada.

Saat kuketuk pilihan uniseks, muncul sejumlah pakaian yang… bisa kubilang membosankan, dan tidak ada bedanya dengan pakaian yang biasa kupakai dengan pakaian laki-laki yang kucari sebelumnya.

Aku masih tersesat, keluar rumah dengan perasaan tidak nyaman dengan kulit sendiri, karena agaknya tidak ada pilihan lain. Di sinilah yang luput dariku.

Aku kemudian menemukan film Farewell My Concubine (1993) yang punya andil besar dalam membuka mataku perihal ini. Tokoh Cheng Dieyi, seorang nandan (istilah untuk aktor laki-laki dalam opera Tiongkok) yang memerankan karakter selir (concubine) oleh aktor Leslie Cheung, mengetuk pintu hatiku. Dalam sejumlah periode sejarah opera Peking, perempuan dilarang atau sangat dibatasi untuk tampil di panggung sehingga peran perempuan dimainkan oleh nandan.

Dieyi begitu luwes menjelmai perempuan di The Hegemon-King Bids His Lady Farewell, judul pementasan opera tradisional Tiongkok tersebut. Dengan celak yang tegas dan tata rias yang rupawan, jubah merah jambu dan putih menjuntai ke bawah, mahkota berbulir mutiara dan rumbai yang bergelantungan, tak lupa dengan suara merdunya ketika bernyanyi, betul-betul mengingatkanku pada burung merak.

Hanya di momen tersebut tampaknya laki-laki diperbolehkan berdandan seperti perempuan, terlepas dari larangan yang mereka berlakukan terhadap perempuan yang pentas di hadapan banyak orang. Ini membuat penonton, termasuk aku, sulit memisahkan Dieyi sang aktor dari Dieyi sang selir.

Pertanyaan yang kemudian muncul selama, bahkan setelah, menonton film ini adalah:

Ketika seseorang memerankan suatu peran di bawah tekanan norma sosial, di manakah batas antara lakon dan identitas? Dan apakah pengalaman tersebut semata-mata hanya sebuah pertunjukan untuk meyakinkan orang lain?

Masih dalam rangka pencarian jati diri, aku mengobrak-abrik isi lemari.

Berbagai pakaian kupadankan dengan bayangan yang wara-wiri di dalam pikiranku, buah hasil dari apa yang kutonton. Aku mencoba meniru gaya Dieyi, baik saat ia menjadi nandan maupun ketika tidak. Entah bagaimana, aku melihat diriku pada kedua versi Dieyi tersebut. Aku bermain-main dengan warna dan pemanis busana lainnya, lalu kuserasikan dengan pakaian yang kupunya. Berangkat dari anggapan itu, aku juga mulai mengenakan rok. Tudingan badut dan salah kostum malah jadi makanan sehari-hari, meskipun ada juga sesekali yang memuji.

Lagi-lagi, bukannya aku akhirnya memahami diri, aku malah semakin merasa asing di tubuh sendiri. Bukan hanya karena tudingan dan pujian yang dilontarkan padaku, melainkan ketika aku bercermin, rasa tidak nyaman justru makin menjadi-jadi. Siapa yang tengah mengeksplorasi berbagai macam pakaian di cermin itu? Perasaan salah kostum tak hanya menggerayangi telingaku, tapi juga sekujur tubuhku.

Begitu panjang jika mengingat proses pergulatan diri sendiri untuk memahami hal ini. Namun, setiap detik yang kuhabiskan untuk memikirkan ini tidak pernah aku sesali; sebaliknya, justru sangat aku syukuri.

Pencarian ini pun tidak berhenti sampai di film Farewell My Concubine semata, karena selama pencarian masih berlangsung, belum akan ada perpisahan.

Aku akhirnya belajar kalau sepanjang nafas sejarah, rupanya sudah banyak bukti yang menguak bahwa perempuan menggunakan lintas busana untuk memperoleh akses terhadap ruang sosial yang dibatasi baginya. Kendati demikian, lelaki yang berlintas busana umumnya lebih menghadapi stigma dan dipandang sebelah mata.

Misoginistik yang telah mengakar tersebut semakin mendampratku pada kenyataan bahwa keraguanku terhadap rok kemungkinan bersumber dari sana.

Mengapa orang lain mesti berpikir aku bukan perempuan hanya karena aku segan mengenakan rok? Mengapa aku dicap sebagai laki-laki karena menolak memakai rok? Mengapa orang lain merasa berhak menentukan identitasku berdasarkan apa yang kulakukan atau yang kukenakan?

Pada titik tersebut, aku semakin melihat diriku pada karakter Dieyi. Lewat film Farewell My Concubine, aku mencoba menerobos dinding kategori gender yang rigid. Penampilan yang Dieyi pertunjukkan begitu digemari karena kekuatan Dieyi melebur dengan tokoh yang ia perankan. Meski di balik itu, orang-orang kesulitan memisahkan Dieyi dari perannya. Banyak mata yang otomatis memberi makna pada peranannya tentang siapa Dieyi menurut versi mereka.

Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok yang tidak dapat ditafsirkan hanya karena penampilan ataupun pakaiannya, meskipun keduanya dapat berbicara tentang identitas. Ketika aku kembali menengok diriku di cermin, eksperimen pakaian yang tiada henti ini bermakna apa sebetulnya bagiku? Apakah itu sungguh sebatas penampilan, atau sebetulnya ada sesuatu yang tengah kucari dan kupahami tentang diriku sendiri?

Di tengah-tengah kebingunganku ini, aku mulai terpapar oleh bacaan yang ditulis Judith Butler yang berargumen bahwa gender bukan sesuatu yang stagnan, melainkan sebuah aksi, sesuatu yang dibentuk dan dinegosiasikan melalui praktik sehari-hari.

Gender adalah sesuatu yang dikerjakan dan diwujudkan, bukan sebatas benda mati yang pasif.

Butler juga menekankan bahwa identitas gender tidak bisa begitu saja diganti dan ditanggalkan hanya dengan keputusan pribadi.

Adapun pembacaan atas Sara Heinämaa yang membeberkan bahwa gender dapat hadir dalam tubuh bahkan sebelum diwujudkan secara sadar. Seseorang dapat merasa dirinya sebagai perempuan, laki-laki, atau gender lainnya bahkan ketika tidak ada orang yang memperhatikan dan tidak ada pertunjukan sosial yang terjadi.

Senada dengan Heinämaa, seorang filsuf transpuan, Talia Mae Bettcher juga menyoroti bahwa banyak orang trans mengalami perasaan diri yang mendalam yang hadir sebelum, bahkan terlepas dari, penampilan sosial mereka. Bettcher juga mengkritik cara masyarakat menggunakan penampilan, termasuk pakaian, sebagai petunjuk untuk mengasumsikan status jenis kelamin seseorang.

Ketiga pandangan tersebut menguatkan pemahamanku tentang pengalaman gender yang selama ini aku selami. Pakaian jelas membantuku mengekspresikan dan menampilkan diri, tetapi pakaian tidak pernah menciptakan diriku.

Pakaian memberiku bahasa untuk menerjemahkan sesuatu yang telah ada jauh sebelum itu. Karenanya, aku tidak lagi memandang pakaian sebagai penentu identitas. Apa yang kukenakan adalah perwujudan identitas yang kuhayati.

Dalam pengalamanku, gender merupakan sesuatu yang kuhidupi di bawah tekanan norma sosial. Namun, pengalaman itu juga membuatku menyadari bahwa identitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma yang berlaku. Lewat Dieyi, aku melihat bahwa gender tidak lagi sekadar persoalan penampilan. Lewat sosoknya, aku menyadari bahwa identitas tidak selalu dapat dipisahkan dari performa.

Pada akhirnya, aku mulai memahami bahwa ketidaknyamanan terhadap tubuh dan cara berpakaianku juga muncul dari cara orang lain memaknai keduanya. Gender, bagiku yang nyaman dengan label non-biner, bukanlah soal rok atau celana, bukan pula soal warna cerah atau kelabu. Semua itu dapat menjadi pelengkap yang mengisi sanubariku, berfungsi sebagai medium yang dapat kukenakan untuk mengekspresikan diri, namun tidak pernah cukup untuk menjelaskan siapa diriku seutuhnya.

Eksplorasi busana membawaku pada pemahaman bahwa identitas genderku sebagai non-biner tidak dapat direduksi menjadi pakaian atau penampilan.

Film Farewell My Concubine menuntunku untuk mempertanyakan hubungan antara identitas dan performa gender, hingga akhirnya aku menyadari bahwa pakaian bisa menjadi sarana mengekspresikan diri, tapi bukan penentu siapa diriku. Kini aku bebas mengenakannya, menampilkannya, tanpa harus merasa dikungkung olehnya. Sebab identitasku telah hadir lebih dulu daripada isi lemariku.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai gay di sini.

Peri kemanusiaan di tengah budaya diskriminasi di sini.

Perjalanan menerima diri sebagai aromantis di sini.

Oleh: Agatha Leon

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan dan kesintasan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Sebagian besar dari kita pernah mengalami jam-jam menjemukan menghafalkan bait sila-sila Pancasila di ruang kelas dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagian dari kita mungkin juga pernah kebagian membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di depan seisi sekolah tiap kali upacara bendera saban Senin pagi atau mendengarkan orang lain membacakannya dengan sesama dan dalam tempo yang tidak singkat.

Seingat saya, peri kemanusiaan telah menjadi dasar mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Peri kemanusiaan sendiri mengejawantah menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dan peri keadilan kemudian mengejawantah menjadi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tapi, di manakah sila-sila tersebut berada selama delapan puluh tahun berdirinya bangsa ini? Hanya Tuhan yang tahu.

Pertanyaan tersebut muncul karena akhir-akhir ini, diskriminasi terhadap kwir ‘queer’ seakan dibenarkan dengan menggunakan argumen terkait moralitas dan keberadaban. Diskriminasi disandarkan kepada agama-agama dan denominasi agama yang diakui oleh negara, serta norma-norma ‘ketimuran’ dan ‘adat’.

Kemanusiaan dipandang sebagai sesuatu yang bersyarat, ketimbang sebagai hak asasi yang melekat di dalam jati diri manusia semenjak ia lahir hingga wafat.

Ia harus ‘beradab’ untuk mendapatkan posisi sebagai manusia, dengan argumen ‘beradab’ yang terus ditempatkan dalam kepentingan politik praktis dan hubungan yang kerap kali tidak sehat antara rakyat dan negara.

Sementara itu, adat dan tradisi ketimuran dipandang sebagai kunci praktis bagi standar martabat dan nilai kebangsaan yang baik. Padahal, bayangan kita akan adat dan tradisi ketimuran dibangun dalam konstruksi kolonial ketika masyarakat dianggap perlu ‘dijadikan beradab’ agar bisa menjadi lebih ‘enak dipandang’ mata bangsa Eropa.

Sejarah kolonialisme Eropa di Indonesia adalah cerita panjang tentang upaya menciptakan masyarakat yang ‘beradab’ sesuai dengan standar Barat. Maka, sebagai bentuk perlawanan atas nilai-nilai Barat tersebut, gerakan-gerakan kebangsaan Indonesia mulai mencari-cari nilai ketimuran dan sejarah masa lalu mereka sebagai bukti bahwa mereka sebenarnya lebih beradab ketimbang bangsa penjajah ini.

Upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat melampaui pandangan merendahkan dari kolonial Belanda, meskipun pada saat yang bersamaan masih dilingkupi rasa rendah diri akan diri sendiri yang ditanamkan oleh kolonialisme itu sendiri.

Proses penciptaan kebangsaan Indonesia pascakemerdekaan dilingkupi semangat untuk menciptakan bayangan ideal mengenai dunia Timur yang beradab, maju, sekaligus bangga akan dirinya sendiri. Namun, ia tidak diarahkan untuk membubarkan jiwa feodal dalam masyarakat. Ia tidak ditujukan untuk melawan sisi hipokrit dan perilaku performatif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku-perilaku yang dicap sebagai dekadensi moral, dari minuman beralkohol hingga kwir, menjadi pembenaran moral untuk mendorong norma-norma ketimuran yang dianggap lebih sopan, lebih santun dan lebih beradab ketimbang hal-hal tersebut.

Mari keluar sejenak dari teori.

Menjadi mayoritas dan minoritas hanyalah perkara kriteria apa yang akan kita pakai guna menindas sesama kita.

Kerap kali kita hanya membela kemanusiaan sebagian orang hanya karena kita merasa diuntungkan oleh keberadaan mereka. Padahal, ini mengorbankan kemanusiaan sebagian yang lain, karena kita tidak merasa dirugikan oleh ketertindasan mereka.

Kita membela pola kekuasaan yang salah karena menikmati remah-remah keuntungan dari pola tersebut. Kita mempertahankan status quo karena status tersebut membuat kita terhindar dari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai jati diri kita sendiri.

Dan sebagai gantinya, kita mewajarkan kekerasan, menerima penindasan sebagai bagian dari hidup, dan menciptakan dunia ideal di kepala, di mana segala hal bisa dijelaskan dengan alasan pragmatis soal kepentingan elit di Jakarta.

Bahwa isu kwir adalah pengalihan isu dalam negeri. Bahwa wajar dan tidak apa-apa menggunakan isu preferensi seksual untuk menghujat tokoh-tokoh publik yang tidak kita dukung dalam argumen kita di ruang publik. Kita pun akhirnya terbiasa menghindari akuntabilitas atas dunia yang kita bangun sendiri.

Mari keluar sejenak dari teori.

Meskipun Saskia Wieringa telah mengarang Lesbian Biseksual Transeksual yang memberikan kontribusi historis yang penting bagi sejarah kwir di Indonesia, sebagian dari publik belum tentu memiliki kerendahan hati untuk membaca bacaan penting tersebut.

Padahal, kita dapat berdebat panjang lebar mengenai aktivitas homoseksual di Jawa, mulai dari catatan kolonial mengenai keberadaan gemblak-warok di Jawa Timur pada abad kesembilan belas hingga aktivitas pria homoseksual pada tahun 1960-an.

Ali Sadikin, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang ke-7, bahkan membantu pendirian asosiasi Himpunan Wadam (Wanita Adam) pada 1973, sebuah organisasi resmi untuk transeksual dan crossdresser awal Orde Baru.

Tapi bagi bangsa ini, sejarah hanyalah terkait konflik, kekerasan, perjanjian dan luka. Bangsa ini terbiasa mengagungkan konflik, kekerasan, dan luka sebagai suatu hal yang terpuji dan utama.

Mari keluar pula dari dunia yang kita anggap ajeg selama ini.

Adalah sesuatu yang lumrah bahwa dalam hubungan kwir sendiri, struktur heteronormatif kerap tetap ditegakkan karena tidak ada cukup referensi dalam membangun bentuk hubungan lain yang konstruktif.

Adalah lumrah bahwa bahkan identitas kwir dipaksa terpaku kepada aktivitas persetubuhan atau koitus dan struktur sosial yang dibangun di sekelilingnya.

Adalah lumrah bahwa dalam rangka menjadi ally atau sekutu dari kawan-kawan kwir, cukup dengan menjalin perkawanan dengan mereka sembari berdoa agar tidak ikut terseret persekusi bersama mereka.

Bahwa ketertarikan kepada dua gender maupun lebih adalah sesuatu yang tidak riil sekaligus objek fetisisme belaka.

Bahwa transeksualitas hanya diterima sebagai objek tertawaan ketimbang diakui sebagai identitas yang utuh dan nyata.

Bahwa aseksualitas hanya dapat diterima ketika ia dikaitkan dengan ketaatan beragama akibat ketiadaan hawa nafsu.

Bahwa dengan taat dan patuh dalam mengikuti adat ketimuran, negeri di bawah angin ini akan menjadi tempat yang gemah ripah loh jinawi dalam lima puluh tahun ke depan.

Kawan-kawan kwir tidak memerlukan aksi-aksi performatif dan simbolik. Mereka hanya memerlukan pemenuhan hak-hak asasi mereka sendiri sebagai manusia, tidak lebih dan tidak kurang.

Mereka hanya memerlukan jaminan bahwa martabatnya sebagai manusia tidak berkurang sedikit pun akibat orientasinya sendiri.

Menjadi kwir tidak serta-merta membuatnya antek asing. Menjadi kwir tidak membuat mereka menguasai kapital yang amat besar dan bebas dari krisis ekonomi.

Konstruksi atas kwir sebagai gender minoritas sendiri telah secara tidak sadar membuat kita melihat kwir sebagai kelompok subordinat, sebagai pihak yang terlahir lemah dan memerlukan perlindungan dari struktur superordinat, yakni masyarakat heteroseksual. Sementara solusi dari masalah tersebut terlalu sederhana sehingga kita lupa: menempatkan mereka sebagai manusia.

Hal paling sulit dari isu kwir dalam bangsa kita mungkin lebih banyak terletak pada bagaimana kita melihat perikemanusiaan sebagai suatu keistimewaan ketimbang hak.

Hak asasi manusia tidak memedulikan apakah kita bangun pagi di dalam kamar kontrakan 3x3 meter persegi yang pengap di sebuah gang perkampungan di pinggiran kota Bogor atau di executive suite sebuah hotel bintang lima di Segitiga Senayan. Ia melekat kepada semua orang.

Hambatan terbesar justru lahir dari bagaimana perikemanusiaan kemudian dianggap sebagai aspek yang dapat dilangkahi, dibatasi, dan dicabut oleh superstruktur masyarakat. Ia harus memenuhi syarat sebagai ‘beradab’ terlebih dahulu agar layak mendapatkan hak asasinya, dan belum tentu setelah itu mendapatkan keadilan pula.

Kita memaksa implementasi imajinasi keberadaban itu lewat berbagai cara: tekanan untuk mampu baku hantam bagi anak lelaki; tekanan untuk mencari pasangan sesegera mungkin dan mendapatkan keturunan demi martabat keluarga besar dan nama baik masyarakat di mana anak adalah bukti kejantanan pria; tekanan untuk mendiskriminasi yang binan sebagai bukti keteguhan menegakkan struktur sosial yang berlaku.

Keberadaban itu seakan melupakan posisi sentral dari kematangan emosi dan keadilan dalam hubungan interpersonal.

Ia melupakan penanaman tanggung jawab dan akuntabilitas pada individu terlepas dari jenis kelaminnya. Ia melupakan reproduksi nilai terkait keadilan sosial dan hak-hak asasi.

Ia hanya menekankan bahwa seorang manusia Indonesia dapat dianggap beradab jika ia menempatkan keberadaban sebagai serangkaian upacara yang dapat disaksikan, ditonton, dan dinilai oleh publik.

Mari keluar dari teori. Mari keluar pula dari apa yang kita anggap ajeg.

Mari menempatkan diri sebagai manusia tanpa melihat identitas, preferensi seksual, agama, suku, ras, dan apa pun kategori yang dapat dipakai untuk menciptakan batasan mayoritas-minoritas.

Mari berangkat dari pola pikir bahwasanya hak asasi setiap manusia melekat pada diri mereka semenjak keberadaan mereka di dunia. Apa pun identitas mereka, tidak akan mengurangi hak-hak tersebut.

Lalu bagaimana dengan kita? Apakah peradaban Timur membuat kita terpaku kepada aspek-aspek performatif semata? Apakah kita, sebagai masyarakat, terlalu performatif sehingga kita lupa bahwa banyak hal di dunia berjalan sebagai nilai yang diamini dan dilakukan, dan bukan sekadar ditunjukkan kepada khalayak ramai?

Mungkin kita, pada akhirnya, harus sedikit kembali pada teori. Clifford Geertz pernah menyatakan bahwa kekuasaan di Indonesia, dalam contohnya di Bali, dijalankan dalam bentuk performatif dan masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat performatif.

Mungkin kita telah memperagakan keberadaban lewat kekerasan, penindasan, dan pengabaian. Mungkin pula kita telah memperagakan bagaimana melafalkan perikemanusiaan dan perikeadilan dalam irama yang tepat untuk persiapan Upacara Bendera.

Sementara itu, sebagian siswa pria akan menumpang nama dalam tugas kelompok. Mereka mencontoh sebagian perilaku guru mereka yang memilih tidak masuk kelas dengan seribu satu alasan dan bersembunyi di kantin belakang. Sebuah pergunjingan akan merebak di antara tongkrongan mengenai seorang siswa yang kemayu dan tidak suka olahraga. Dan di antara para pria muda itu, mungkin sebagian dari mereka sedang berusaha setengah mati meyakinkan diri mereka sendiri, bahwa mereka sedang tidak jatuh cinta pada objek gunjingan mereka.

Merayakan queer di negara yang takut cinta di sini.

Queer joy sebagai praksis perlawanan di sini.

Mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai gay di sini.

Oleh: E. J. Bram

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Saya adalah pria kwir (queer) yang berasal dari generasi sebelum milennial dan Gen Z. Namun, saya bukan boomer. Saya Gen X, generasi yang sering kali terlewat karena tampaknya lebih mudah menyamaratakan semua orang seusia saya sebagai boomer. Walaupun belum setua generasi boomer, adik-adik Gen Z pasti akan menyapa saya dengan sebutan “Om” jika berpapasan dengan saya di mal.

Ah, omong-omong soal mal, saya suka sekali pergi ke mal karena sering menyaksikan queer joy anak-anak zaman sekarang dalam berbagai bentuknya di sana. Banyak adik-adik kwir yang nongkrong santai dan tertawa lepas bersama lingkar pertemanannya.

Ada juga yang duduk berdua di restoran dan mengobrol dengan canggung—tebakan saya, mereka sedang kencan pertama setelah berminggu-minggu berkenalan lewat aplikasi kencan. Di sudut mal yang lain, saya bisa berpapasan dengan sekelompok kwir muda yang begitu percaya diri mengekspresikan identitas mereka melalui pilihan fesyen yang berani.

Melihat ini semua, saya merasa senang. Di tengah masyarakat kita yang semakin konservatif, adik-adik masih bisa menemukan queer joy dan terhubung dengan teman-teman yang sefrekuensi, komunitas yang sevisi, dan pacar yang sehati.

Saya jadi berpikir, beruntungnya generasi yang hidup di era digital yang bisa mempertemukan segala jenis orang. Yah, kita boleh punya pendapat macam-macam tentang teknologi. Tapi satu yang tidak bisa dibantah: teknologi berperan besar sekali untuk queer joy yang kita nikmati sekarang.

Kita boleh saja memiliki beragam pendapat tentang teknologi. Namun, ada satu hal yang sulit dibantah: teknologi berperan sangat besar dalam menghadirkan queer joy yang kita nikmati saat ini.

Pernyataan tersebut memang membuat saya terdengar seperti semacam Jeff Bezos versi kwir yang agak sinting. Namun, coba pikirkan lagi. Geser kiri-kanan di aplikasi kencan, geser atas-bawah di aplikasi hookup, menemukan teman dengan minat yang sama di Instagram, berdebat soal queer rights di X, atau menatap layar ponsel sampai pagi karena baru menemukan saluran porno yang sesuai dengan minat kita yang sangat spesifik (hayo, mengaku saja, ini ruang aman, kok!).

Semuanya terjadi berkat teknologi, bukan?

Mungkin adik-adik akan bertanya, “Terus, waktu zaman Om dulu gimana tuh? ‘Kan teknologi belum kayak sekarang. Social media saja belum ada.” Nah, di sini cerita tentang queer joy saya dimulai.

Alkisah, sebelum era aplikasi kencan, aplikasi hookup, Jumat malam di bar Jakarta Selatan, riuhnya acara komunitas ballroom scene, atau sekadar kumpul-kumpul santai di toko buku skena membahas novel kwir terbaru, ada sebuah ruang rahasia yang mempertemukan para kwir yang baru mulai “meletek” di era 90-an.

Ruang ini bahkan tidak punya bentuk fisik. Ia sepenuhnya maya. Apa yang terjadi dalam ruang itu, seringnya, hanya bisa kita mainkan di dalam kepala kita saja. Di ruang ini, ada banyak “pintu ke mana saja”. Dan kunci untuk membuka pintu-pintu itu hanya tiga huruf saja:

A/S/L

Di era analog yang sedang merangkak menuju era digital, ketika internet mulai masuk ke dalam hidup kita, saya dan sesama kwir muda menemukan satu sama lain di sebuah situs obrolan bernama mIRC, tepatnya di ruang obrolan bertajuk #gim—singkatan dari Gay Indonesian Male. Di sana, kita bisa mengklik username yang menarik perhatian dan mengajak pemiliknya mengobrol.

Salam pembuka yang khas saat itu adalah: a/s/l? Singkatan dari age/sex/location? Biasanya dijawab dengan format seperti ini: 23/m/jkt atau 30/m/sby. Dari pertukaran salam sederhana itu, pintu kemungkinan bisa terbuka ke mana saja.

Bagi kami waktu itu, cara bertemu seperti ini terasa sangat revolusioner. Setelah mendengar kisah generasi sebelum kami yang hanya bisa bertemu di tempat-tempat cruising atau menggunakan kode-kode seperti saputangan di kantong belakang celana, akhirnya kami bisa mencari teman untuk mengobrol sesuai keperluan dan minat masing-masing tanpa harus selalu dibayangi embel-embel seks atau kode-kode membingungkan yang bahkan bisa berujung ditangkap Satpol PP

Ruang obrolan ini menjadi ruang yang aman, anonim, dan bebas dari penggerebekan.

Tentu, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aplikasi kencan atau aplikasi hookup zaman sekarang yang berbasis lokasi dan memungkinkan kita bertukar foto atau melakukan panggilan video dengan mudah. Dulu, bertukar foto harus dilakukan melalui situs web terpisah dan membutuhkan beberapa langkah. Setelah itu, mengunduhnya pun memerlukan waktu lagi.

Jangankan mengirim foto atau video, untuk bisa memakai internet saja kami harus bersabar menunggu sambungan modem dial-up hanya untuk terhubung ke koneksi dengan kecepatan 14 kbps. Namun, tantangan-tantangan seperti inilah yang membuat pengalaman tersebut terasa begitu langka dan berharga.

Bagi adik-adik Gen Z, cara seperti ini mungkin sama sekali tidak terbayangkan. Rasanya seperti zaman prasejarah saja. Namun, bagi kami, inilah queer joy kami. Saya masih ingat bunyi modem dial-up yang berisik bercampur dengan degup jantung saat menunggu internet tersambung. Kami tidak sabar mencari tahu: malam ini, pintu ke mana saja itu akan membawa kami dan kepada siapa lagi.

Keribetan bertukar foto juga membuat imajinasi kami bermain lebih liar. Bahkan, tidak jarang kami memutuskan untuk bertemu tanpa melihat foto terlebih dahulu. Hasilnya tidak selalu sesuai harapan, tetapi justru itulah yang membuat pengalaman ini terasa mendebarkan dan berkesan.

Karena waktu itu koneksi internet masih menyatu dengan saluran telepon rumah—dan biayanya cukup mahal, dihitung per menit, tidak unlimited seperti sekarang—kami juga tidak selalu bisa leluasa berselancar di internet dari rumah. Kalau situasinya sudah begini, kami memilih menghabiskan berjam-jam di bilik-bilik warnet 24 jam yang saat itu menjamur.

Di bilik-bilik kecil ini, privasi cukup terjamin. Waktu itu belum zamannya orang ke mana-mana membawa ponsel berkamera dengan rasa ingin tahu yang berlebihan dan hasrat untuk menjadi viral di media sosial. Kami hening di bilik masing-masing. Yang terdengar hanya bunyi jari mengetik di keyboard, desis asap rokok yang diembuskan, atau seruputan kopi sasetan.

Di warnet, kami bebas mengobrol di #gim sampai pagi. Syukur-syukur kalau orang yang sedang kami ajak mengobrol lokasinya dekat atau jangan-jangan malah berada di warnet yang sama. Obrolan pun bisa berlanjut sambil makan di warmindo 24 jam atau di kamar kos salah satu dari kami.

Bagi banyak kwir muda saat itu, koneksi yang tercipta di ruang maya tanpa disadari menjadi titik awal terbentuknya jaringan yang menumbuhkan rasa berkomunitas. Obrolan sering berlanjut menjadi pertemuan di dunia nyata. Persahabatan terbentuk. Romansa terjalin. Jaringan pun terkelindan.

Orang-orang yang tadinya hanya mengobrol lewat ketikan kemudian menjadi teman untuk nongkrong semalaman di restoran cepat saji di bilangan Sarinah, menemani pergi ke gay night di sebuah kelab malam di daerah Kuningan, atau menonton festival film kwir yang saat itu baru mulai diadakan. Dari sini, kami mengenal lebih banyak lagi orang-orang seperti kami—dari satu teman ke teman lain, lalu ke teman berikutnya.

Di era ketika akses terhadap koneksi dan informasi tidak semudah sekarang, pertemuan-pertemuan ini penting karena membuat kami merasa tidak sendirian. Kami yang awalnya hanya menonton film di festival film kwir, setelah bertemu banyak teman di sana, bisa jadi tergerak untuk ikut mengelolanya pada tahun berikutnya.

Tanpa disadari, komunitas dan aktivisme tumbuh dengan sendirinya, tanpa pernah benar-benar kami rencanakan. Pertemuan-pertemuan ini penting karena memungkinkan kami bergerak bersama atau mungkin sekadar hadir untuk saling menguatkan.

Memang tidak semua pertemuan a/s/l ini berujung pada sesuatu yang besar dan—kalau boleh meminjam kata yang paling mendekati—“bermakna”. Banyak juga dari kami yang masuk ke #gim malam hanya untuk mencari teman tidur, melakukan cybersex, atau sekadar mengobrol tanpa arah secara anonim.

Tidak ada yang salah dengan itu. Generasi zaman sekarang yang lebih mudah tampil dan speak up mungkin menganggap aktivitas seperti ini sebagai sesuatu yang semu dan serba sembunyi-sembunyi. Namun, inilah cara generasi kami merawat identitas dan eksistensi kami.

Dengan cara itu pula, kami secara tidak langsung melawan suara mayoritas yang berusaha membungkam atau menghapus keberadaan kami.

Zaman telah berubah begitu cepat. Queer joy seperti itu mungkin kini dianggap tidak lagi relevan. Sekarang, kami sudah memasuki usia paruh baya. Lalu, mungkin adik-adik akan melontarkan pertanyaan lanjutan:

“Kalau begitu, definisi queer joy buat Om sekarang apa dong?”

Bagi kami di usia ini, queer joy adalah masih bisa berada di sini: tetap hidup sehat, tetap bertahan di Indonesia meski situasinya semakin tidak ramah bagi teman-teman queer, dan tidak tumbang oleh tekanan heteronormativitas di sekitar kami—misalnya terpaksa menikah dengan lawan jenis demi status atau untuk “membahagiakan” keluarga.

Banyak dari kami telah lama hidup bersama pasangan pilihan kami sendiri. Kami juga masih berkumpul dengan lingkar sahabat lama yang mungkin semakin kecil, tetapi yang paling penting tetap sefrekuensi dan saling melengkapi. Banyak dari pasangan dan sahabat itu berawal dari sebuah ruang maya dengan pintu ke mana saja. Dan untuk membuka pintu itu, dulu kami hanya membutuhkan tiga huruf:

a/s/l

Mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai gay di sini.

Queer joy sebagai praksis perlawanan di sini.

Perjalanan menerima diri sebagai aromantis di sini.

Oleh: Koalatanpaasmara

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Aku makan sesuap nasi goreng. Satu suap lagi, lalu satu suap lagi. Teman-temanku tidak berhenti berbicara—soal cinta, pasangan, dan mantan pacar. Mereka terus berbincang soal gebetan terbarunya. Lalu topik berganti. Salah satu teman kami akan segera menikah.

Aku tidak mau dengar dan memilih fokus makan. Topik kembali berganti. Kali ini aku ditanya. Tiba-tiba rasanya seperti sulit bernapas.

“Lagi dekat sama siapa, Koala? Aku lihat di story Instagram kamu kemarin pergi sama cewek,” tanya seorang teman.

Aku sempat ragu menjawab. Aku ingin bercerita tentang betapa senangnya menghabiskan waktu bersama temanku. Namun, aku tahu kemungkinan besar mereka tidak akan memahaminya. Bagi banyak orang, kedekatan laki-laki dan perempuan hampir selalu dianggap sebagai sesuatu yang romantis.

“Aku kemarin ice skating sama dia. Dia ulang tahun, jadi aku traktir,” jawabku.

“Kalau segitunya berarti lagi PDKT?” tanya temanku.

“Engga kok, kebetulan ada diskon aja,” jawabku sambil tersenyum.

“Mana mungkin cowok sama cewek deket kalau enggak ada niat sih, haha.”

Dan lagi-lagi mereka tidak memahamiku.

Sebagai seseorang yang tidak bisa jatuh cinta, percakapan seperti itu terasa melelahkan. Jujur, aku kesal. Obrolan orang-orang di sekitarku hampir selalu berputar pada cinta, pacaran, dan pernikahan. Alhasil, kebahagiaan versiku—yang tidak bergantung pada semua itu—nyaris tidak pernah mendapat ruang untuk didengar.

Ini membuatku bertanya: apakah mungkin aku bisa dipahami sebagai aromantis?

Menjadi Aromantis di Indonesia

Memang ada orang-orang yang mudah sekali menyukai orang lain. Ada juga yang jarang jatuh cinta. Beberapa sisanya tidak pernah jatuh cinta sama sekali, bahkan mungkin tidak pernah menyukai teman atau idola dengan cara yang romantis.

Keragaman ini menunjukkan bahwa pengalaman manusia sangatlah luas. Kita mengenalnya dengan spektrum gender, orientasi seksual, dan orientasi romantis.

Mereka yang tidak mengalami ketertarikan romantis atau hanya mengalaminya dalam kondisi terbatas, disebut aromantis. Dalam singkatan LGBTQIA+, kami berada di huruf A bersama aseksual, aplatonis, dan identitas lain dalam spektrum A (A-spec).

Sayangnya, istilah aromantis masih jarang dikenal di Indonesia. Jika mencarinya di internet, kamu mungkin hanya menemukan sedikit konten yang berbahasa Indonesia. Itu pun penjelasannya kurang mendalam. Sebagian besar sumber yang membahas aromantis justru masih lebih banyak dalam bahasa Inggris sehingga banyak pertanyaan sehari-hari yang jarang dibahas.

Bagaimana menghadapi pertanyaan “kapan nikah”? Apakah mungkin membangun keluarga tanpa cinta romantis? Apakah berhak marah ketika teman perlahan menjauh setelah memiliki pasangan? Apakah boleh merasa sedih karena ingin merasakan jatuh cinta, tetapi tidak bisa?

Aku melihat sendiri banyak teman aromantisku bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Beberapa bahkan dipaksa menikah meski tidak menginginkannya.

Padahal, mereka sebenarnya punya pilihan untuk tinggal sendiri atau membangun hidup bersama teman. Tidak semua kebahagiaan harus berpusat pada hubungan romantis.

Keterbatasan informasi membuat orang-orang sulit membayangkan alternatif-alternatif tersebut. Menurutku, persoalan ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi sering kali ditentukan oleh sumber daya yang ia miliki.

Karena itu, aku sulit memisahkan isu queer, terutama A-spec, dari isu sosial dan ekonomi. Semakin besar akses yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memahami dirinya dan menentukan masa depannya sendiri.

Belum lagi, masih ada banyak negara, termasuk Indonesia, yang melanggengkan aturan dan norma yang menyulitkan kehidupan seorang A-spec.

Di Indonesia, banyak urusan administratif menjadi lebih mudah ketika seseorang menikah. Hak waris, pengambilan keputusan medis, cicilan KPR rumah, dan berbagai urusan rumah tangga sering kali dirancang dengan asumsi bahwa setiap orang pada akhirnya akan memiliki pasangan dan membangun keluarga inti.

Hal ini berbeda dengan program registered partnership (geregistreerd partnerschap) di Belanda yang memudahkan dua individu yang tinggal bersama dan tidak terikat pernikahan untuk bisa mendapatkan manfaat hukum, pajak, finansial, hak asuh anak, dan pensiun yang mirip dengan orang yang menikah.

Selain itu, ada juga aspek kesetaraan gender, di mana masih banyak perempuan yang dirugikan oleh norma sosial yang menitikberatkan cinta romantis. Mereka ditekan untuk segera menikah. Tapi setelah menikah pun, mereka masih mendapat tekanan untuk diminta tidak bekerja, fokus mengurus rumah, dan taat dalam hubungan yang tidak setara secara ekonomi.

Cinta romantis membuat perempuan hanya fokus pada satu tujuan, yaitu pernikahan, dan tidak mengizinkannya untuk membayangkan bentuk dan alternatif yang lain. Bagaimana kalau perempuan hanya ingin tinggal sendiri, bersama keluarga kandungnya, atau bersama teman?

Isu patriarki masuk ke dalam kehidupan perempuan aromantis. Standar cinta romantis ingin perempuan tidak terlalu pintar karena bisa mengganggu ego dan dominasi laki-laki. Kalimat-kalimat seperti “cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga rawat keluarga” sering terdengar. Peran perempuan direduksi hanya sebagai perawat, ibu, dan pendukung pasangan.

Aku merasa sangat sedih karena teman-teman aromantis kesulitan mengakses informasi seputar A-spec, hukum di Indonesia tidak cukup ramah, sampai masih banyak unsur patriarkis jika aromantis memilih untuk menikah.

Banyak sekali tekanan dari sisi hukum, agama, dan sosial untuk jatuh cinta. Jika aku cerita soal tidak merasakan cinta romantis, pengalamanku sering tidak dipahami oleh keluarga dan teman. Ketika dijelaskan pun mereka tidak percaya. Aku ditekan untuk segera jatuh cinta dan segera menikah. Ada juga kekhawatiran kalau sudah menikah, teman-temanku akan menjauh perlahan. Apa iya dunia sempit seperti ini?

Membayangkan Masa Depan sebagai Aromantis

Pada Agustus 2022, aku masuk ke dalam komunitas indo.aspec–sebuah komunitas Discord yang berisi orang-orang dengan spektrum yang mirip denganku. Di sana kami berdiskusi dan membagikan konten seputar menjadi A-spec di Indonesia.

Awalnya aku masuk untuk belajar tentang A-spec lebih dalam, kemudian aku menceritakan kisah pribadiku. Lambat laun, aku menemukan teman, kenalan, dan komunitas yang memahamiku lebih dari yang kubayangkan.

Sebuah komunitas di mana mencari pasangan romantis adalah pilihan, bukan kewajiban. Aku tidak lagi merasa sendiri.

Beberapa tahun kemudian, nama komunitas indo.aspec berganti menjadi Natuna. Kami beranggotakan berbagai gender, orientasi seksual, dan orientasi romantis, bahkan ada juga yang tidak aromantis atau aseksual. Kami berupaya menjadi ruang aman untuk A-spec.

Norma yang ada di Natuna tidak mewajibkan satu cara hidup tertentu: kamu boleh mencari pasangan; kamu juga boleh tidak mencari pasangan. Tidak ada salah satu yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain.

Hal favoritku di Natuna adalah tidak adanya budaya “cie-cie.” Dua orang yang dekat tidak pernah dianggap sebagai kedekatan romantis. Norma yang ada di sini justru terbalik. Kalau kamu suka dengan seseorang, kamu harus berkata langsung, “Aku suka sama kamu secara romantis.” Kode-kodean tidak berlaku di sini. Kalau suka, ngomong, dan kalau perlu, dua kali agar dianggap serius.

Ketika aku bingung, aku bisa bertanya kepada rekan-rekan di Natuna. Bagaimana hidup di masa tua ketika kita memilih tidak menikah? Bagaimana cara bilang ke orang tua kalau aku tidak bisa jatuh cinta? Bagaimana tidak kehilangan teman setelah mereka menikah?

Pengalaman, keresahan, dan keinginanku akhirnya bisa dipahami dan didengar dengan baik. Walaupun tidak selalu ada solusi untuk setiap masalah yang kuhadapi, aku tetap merasa senang. Aku merasa tidak sendiri lagi. Mereka menemaniku dan mengajarkan kalau kita bisa sama-sama belajar hidup sebagai A-spec.

Banyak anggota Natuna merasa tertekan untuk mencari pasangan, menikah, dan hidup sesuai standar cinta “yang sewajarnya”. Tidak jarang kami sedih, kesal, dan merasa kesepian. Di Natuna, kami saling dukung dan berbagi sumber daya untuk merakit hidup kita sendiri. Semua rasa sedih, rendah diri, dan kurang yang kami rasakan divalidasi.

Ini karena kita dikondisikan untuk hidup di dunia yang mengarahkan kita ke satu tujuan: menemukan cinta sejati. Jadi, sangat wajar kalau emosi memuncak. Ini juga dipertegas di dalam film, novel, bahkan institusi negara kita, yang hanya mengizinkan satu jenis hubungan untuk berdiri di paling atas, yaitu cinta yang berujung pada pernikahan.

Natuna juga bukan hanya sekadar tempat cerita dan curhat. Beberapa dari kami sering bertemu offline di berbagai kota dan main bersama. Kami pernah main ke café anjing, kulineran, bahkan naik gunung dan berkemah.

Aku tidak hanya dimengerti, tetapi juga tidak sendiri. Orang yang memahamiku ada di depan mataku tahun demi tahun.

Suatu hari aku mengungkapkan kepada teman di Natuna kalau aku ingin membuat desa.

“Biasanya orang jadi tua, menikah, dan punya keluarga. Aku mau membuat hal yang sama, tapi tanpa ada cinta romantis yang terlibat dan ketertarikan antara satu sama lain,” kataku.

Temanku mendengarkan dan aku lanjut bercerita,

“Orang-orang saling terhubung, saling tolong, dan saling menjaga satu sama lain. Tidak perlu lagi kita takut di masa tua siapa yang asuh,” kataku.

“Aku mau,” kata temanku.

Aku kaget dengan jawabannya.

“Aku mau jadi bagian dari desamu. Aku selalu memperlakukan teman-temanku dengan baik. Makanya, aku ingin kita terus bareng sampai tua,” jawabnya.

Aku tidak mau sendiri dan demikian juga temanku. Kami ingin dukung satu sama lain.

Aku merasa lebih riang semenjak aku masuk Natuna karena menemukan orang-orang yang membuatku bahagia. Aku tidak lagi merasa sendiri dan tidak dimengerti. Aku juga tidak lagi takut kalau ternyata temanku suka denganku secara diam-diam. Hidupku jadi lebih mudah, makin seru, dan penuh dengan hal-hal yang kunanti. Aku bersyukur aku bisa bertemu mereka di Natuna. Terima kasih.

Setelah ikut Natuna, aku terinspirasi membuat konten dan komik singkat tentang pengalaman aromantisku. Aku juga pernah menjadi penerjemah untuk penelitian internasional bertema A-spec dan jadi pembicara di webinar acara A-spec internasional. Aku tidak lagi merasa kecil.

Mungkin sudah saatnya kita mulai mempertanyakan norma sosial yang tidak mengizinkan kita keluar dari standar cinta romantis: Kenapa aku tidak pernah diajarkan kalau orientasi romantis beragam? Kenapa hak-hak sipil sulit diakses kalau belum menikah? Kenapa pacaran malah memperkuat stereotip gender tertentu?

Kepada pembaca, aku tidak berharap untuk dimengerti atau meminta kalian setuju dengan orientasi romantisku. Aku hanya ingin kalian kenal bahwa ada orang yang tidak jatuh cinta. Dengan mendengarkan dan tidak meremehkan hubungan orang lain yang tidak bersifat romantis, itu sudah menjadi satu langkah yang bagus.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Mendefinisikan ulang makna bahagia sebagai gay di sini.

Merayakan Queer di negara yang takut cinta di sini.

Queer Joy sebagai praksis perlawanan di sini.

Oleh Laode Muhammad Rizky Ma’mullah

Menstruasi selalu menjadi momok di berbagai belahan dunia. Persepsi buruk, tabu, dan stigma membekap kuat tubuh perempuan yang tengah menjalani siklus alaminya.

Pada komunitas agraris Rusia abad ke-19, gadis yang pertama kali mengalami menstruasi akan ditampar oleh ibunya hingga wajahnya merah padam. Pipi gadis yang memerah menjadi tanda “noda” yang sedang “mengotori” tubuhnya.

Bagi gadis Suku Ngoni, Malawi, mereka akan diasingkan selama 3 bulan. Bubuk putih ditorehkan pada wajah gadis tersebut sebagai tanda isolasi sosial dan spiritual. Di penghujung pengasingan, gadis Suku Ngoni dipaksa duduk di sungai atau danau tanpa busana.

Kebudayaan yang tak kalah ekstrem juga dapat ditelisik lewat Chhaupadi, yakni suatu tradisi yang mengharuskan perempuan yang sedang menstruasi tinggal di gubuk atau kandang ternak. Segala sesuatu yang mereka sentuh dianggap akan rusak. Hal ini membuat akses mereka terhadap sanitasi dan makanan layak dilarang keras, yang berakibat fatal bagi kesehatan mereka. Walau telah dilarang oleh Mahkamah Agung Nepal pada tahun 2005, nyatanya praktik ini masih berlangsung hingga sekarang.

Di Indonesia, tabu dan stigma yang merepresi menstruasi dijalankan oleh berbagai instrumen, dua di antaranya ialah institusi agama dan keluarga.

Hal ini dipotret oleh Intan Paramaditha dalam cerpennya “Darah” yang terhimpun pada antologi Sihir Perempuan. Mara, sebagai tokoh utama, dihadapkan pada penindasan berlapis ini.

Begitu mengalami menstruasi di kelas 5 SD, Mara dibombardir dengan berbagai nasihat: “Kesalahan-kesalahanmu bukan tanggungan orang tuamu lagi, tapi dirimu sendiri. Maka tundukkan kepalamu saat melihat lelaki. Miliki rasa malu. Jangan bicara keras-keras. Kau tahu, perempuan tidak seharusnya menjadi penyanyi”.

Nasihat-nasihat represif itu disambut dengan tanya, mengapa?

Sikap kritis Mara ditimpali oleh Ustadzah lewat kisah hantu penjilat darah pembalut, alat yang membungkam rasa ingin tahu Mara sehingga ia tak lagi mempertanyakan alasan-alasan yang mengharuskannya patuh pada nasihat tersebut.

“Darah dan hantu, masuk akal. Mereka selalu hadir dalam cerita,” pikir Mara kala itu.

Pembungkaman yang dialami oleh Mara sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Barbara Creed terhadap Regan dalam film The Exorcist. Dari kategori The Monstrous Feminine (1993) yang dirumuskan olehnya, yakni the possessed body, darah menstruasi dibingkai dengan horor sebagai sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan. Namun, bila teror yang dirasakan Regan berasal dari ketakutan pada iblis yang akan menguasai tubuhnya, teror bagi Mara justru bersumber dari orang-orang terdekatnya.

Ustadzah sebagai pengganti orang tua justru melanggengkan dogma agama dan konstruksi sosial yang menekan siklus biologis perempuan. Ustadzah meyakinkan Mara bahwa darah menstruasi merupakan hal kotor dan memalukan yang harus ditutup rapat-rapat, memangkas keleluasaannya untuk bernapas.

Selain itu, lembaga keluarga juga memiliki andil besar dalam proses pen-tabuan menstruasi. Pada cerita, dapat diamati bahwa tugas mengasuh dan mendampingi anak dibebankan pada ibu. Pendampingan ini meliputi berbagai hal, di antaranya mengenai seksualitas dan ketubuhan, dalam hal ini menstruasi. Ibu menjadi satu-satunya figur orang tua yang memberikan pendidikan seksual kepada Mara, yakni dalam memakai pembalut.

“Setiap perempuan akan mengalaminya, oleh karena itu kau harus tahu cara memakai pembalut,” tutur Ibu Mara seraya memperagakan cara memakai pembalut dengan benar. Bimbingan yang diberikan Ibu Mara tak dapat berlangsung lebih lama karena maut tergesa-gesa menghampiri ibunya saat usia Mara baru genap 10 tahun.

Progresivitas Ibu Mara dalam sex education berbenturan dengan ayahnya yang enggan membahas ketubuhan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama ditabukannya menstruasi oleh masyarakat, yang justru dimulai dari ruang privat.

Seksualitas kerap dipandang tak senonoh dalam keluarga sehingga banyak orang tua yang menghindari perbincangan ini dengan anaknya, baik karena perasaan risi maupun kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

Adapun rendahnya intensitas komunikasi langsung bersama anak menjadi penyebab renggangnya relasi orang tua dengan anak. Alih-alih membicarakannya secara langsung dengan Mara, Ayah Mara justru menggunakan perantaraan orang lain. Pertama-tama ibunya sendiri, kemudian Ustadzah. Di sini dapat disoroti absensi ayah dalam perkembangan emosional Mara yang membuat dirinya merasa diperlakukan seperti “arwah gentayangan.”

Jeratan Sosial terhadap Tubuh

Mara tumbuh dewasa dengan bayang-bayang ketakutan yang menggelayuti tubuhnya. Alih-alih mendapatkan pembebasan karena tak lagi terikat dengan ayah dan Ustadzah, Mara kembali dihadapkan dengan kontrol baru yang tak jauh berbeda dengan yang ia dapati lewat institusi agama dan keluarga. Kontrol itu mula-mula termanifestasi dalam relasi asmaranya.

Narasi tersebut secara eksplisit menunjukkan glorifikasi terhadap virginitas perempuan. Konsep keperawanan yang merupakan konstruksi sosiokultural dijadikan sebagai tolok ukur kehormatan perempuan.

Mengapa hanya perempuan yang dituntut untuk menjaga keperawanannya? Mengapa laki-laki tak dipermasalahkan keperjakaannya? Lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, dapat ditangkap relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan patriarki.

Merujuk pada penggalan cerita Intan Paramaditha, darah pada persetubuhan pertama yang dijadikan sebagai indikator keperawanan merupakan representasi persepsi masyarakat yang masih keliru dalam memahami virginitas. Persepsi dan anggapan tersebut bahkan dapat disanggah secara medis.

Tuduhan tak berdasar kekasih Mara tak membuatnya terpuruk dan tak berdaya. Justru Mara menyiapkan rencana balas dendam. Tiga hari setelahnya, ia kembali mengajak pacarnya untuk bersetubuh. Begitu jemari pacarnya menelusuri vagina Mara, darah keruh merembes deras. Pacarnya terperangah, disambut derai tawa Mara. Tindakan Mara yang ekstrem merupakan bentuk perlawanan subversif, caranya menentang hegemoni patriarki yang berupaya mendikte tubuhnya.

Kontrol yang mengekang menstruasi tak berhenti pada ruang privat. Kontrol tersebut juga termanifestasi dalam industri tempat Mara bekerja, yaitu perusahaan iklan metropolitan. Perusahaan Mara tengah menggarap iklan pembalut. Masing-masing copywriter, termasuk Mara, disuruh mengemukakan kata-kata yang terlintas bila memikirkan menstruasi. “Lembap,” “Banjir,” “Bau,” “Kotor.”

Satu per satu jawaban disambut baik oleh atasan.

Menilik kepuasan yang tergambar pada raut sang atasan, dapat dicermati bahwa iklan ini tak lain berupaya membalut menstruasi dengan period shaming. Dalam period shaming, menstruasi disematkan dengan stigma-stigma negatif berupa rasa malu dan jijik. Fenomena tersebut terekam pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh THINX, didapati 58% dari 1500 perempuan Amerika Serikat merasa malu akibat menstruasi, dan 42% di antaranya mengalami period shaming karena laki-laki.

Di sini perusahaan Mara menjadikan period shaming sebagai bahan komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Mereka mereproduksi stigma negatif terhadap menstruasi, kemudian memasarkan produk pembalut mereka sebagai solusi.

Dalam prosesnya, terlihat Mara yang mati-matian mencari ide untuk menggarap iklan tersebut. Mara sampai mengisap lintingan ganja untuk menstimulus gagasan-gagasan brilian. Melalui brainstorming yang dilakukan oleh Mara, dapat terlihat bahwa doktrin yang selama ini dijejalkan pada kepala Mara bekerja dengan sangat baik. “Darah adalah ketakutan. Kegilaan. Perempuan yang sedang menstruasi bisa menebar teror”

Relasi asmara dan industri, bersama dengan lembaga agama dan keluarga, saling berkelindan dalam menekan siklus alami perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tabu dan stigma yang membalut sesak menstruasi datang dari berbagai arah, bukan dijalankan oleh instrumen tunggal.

Penindasan ini sifatnya struktural dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang membuat internalisasinya sulit terelakkan.

Merangkul Erat Keperempuanan

Lintingan ganja membawa Mara lebih jauh menelusuri masa lalunya. Ia sampai pada kepingan memori yang menyingkap trauma lama, trauma akibat kematian ibunya dalam proses persalinan.

Mara menyaksikan langsung sang ibu bermandikan darah tak bermuara, dengan tubuh kecil yang tak lagi bernyawa. Dengan kondisi mengenaskan itu, Ibu Mara bangkit dan mengatakan hal yang memicu titik balik hidupnya.

Di bawah kabut samar antara ingatan dan ekstase, Ibu Mara berseru lembut, “Kau ingin tahu tentang garis merah yang kau lihat di pergelangan tanganku? Garis itu kematianku yang pertama. Aku tidak mati di sini.”

Garis merah yang tergurat di pergelangan tangan Ibu Mara dapat dipahami sebagai upaya bunuh diri dengan sayatan pada nadi. Tindakan nekadnya bisa dilandasi oleh berbagai hal yang memicu rasa frustrasi, seperti relasi yang tak harmonis dan beban domestik.

Memang alasan-alasan tersebut tak ditampilkan secara eksplisit, tetapi hal itu justru mampu menunjukkan bagaimana keresahan dan kegusaran batin perempuan kerap kali luput dari pandangan masyarakat. Kain tebal yang menyelimuti kondisi mental Ibu Mara merepresentasikan kesehatan jiwa ibu rumah tangga yang kerap diabaikan.

Kalimat “Garis itu kematianku yang pertama” menegaskan bahwa pada saat itu dirinya telah mati, bukan secara fisik. Kematian tersebut adalah kematian simbolis, keutuhan batin perempuan dipadamkan oleh rasa frustasi mendalam, membuat jiwanya enggan untuk tetap hidup. Peristiwa itu adalah kematian yang sebenarnya bagi Ibu Mara, dengan sifat destruksi yang jauh lebih masif dibandingkan dengan kematian fisik.

Ibu Mara juga menyatakan, “Darah adalah hidup.” Kalimat itu dilontarkan sebagai sanggahan pada Mara yang pada awalnya mengira guratan pada pergelangan tangannya sebagai darah. Sanggahan itu ia lontarkan karena pada hakikatnya keduanya bertentangan. Garis merah tersebut merupakan tanda kematian bagi dirinya, sedangkan darah bagi Ibu Mara adalah tanda kehidupan.

Darah menjadi bagian dari siklus reproduksi, dalam hal ini menstruasi, yang menandakan kesehatan hormonal. Melalui darah yang beredar, tubuh seseorang dapat bekerja sebagaimana mestinya, memungkinkan berlangsungnya kehidupan.

Pernyataan tersebut meluruhkan persepsi buruk, tabu, dan stigma yang selama ini ditanamkan pada Mara. Kesadaran ini membawa Mara pada keputusan untuk resign dari pekerjaannya.

Narasi tersebut menandai penerimaan Mara yang kini merangkul erat dirinya. Mara merebut kembali otoritas atas tubuhnya, menggugat nilai-nilai yang selama ini mengekang dirinya.

Menstruasi adalah siklus alami yang akan terus membersamai dirinya hingga usia senja tiba, menjadi tinta di atas buku perjalanan hidupnya. Kini ia tak mau lagi tunduk pada narasi yang mengutuk menstruasi, sesuatu yang integral dengan dirinya sebagai perempuan.

Ketika Mara mengira semuanya telah berakhir, sebuah kejutan menghampirinya. Di bilik toilet kantor, ia dapati sosok yang dulu diceritakan oleh Ustadzah.

Lewat cerpen “Darah”, Intan Paramaditha menghadirkan horor bukan sebagai instrumen menakut-nakuti belaka, melainkan sebagai bentuk perlawanan subversif. Melalui hantu perempuan penjilat darah pembalut, Intan Paramaditha menggugat keras penindasan berlapis yang diarahkan kepada perempuan.

Di sini, hantu penjilat darah pembalut tak lagi dipandang sebatas monster mengerikan, melainkan sebagai perwujudan kemarahan dan keresahan perempuan secara kolektif yang selama ini dibungkam.

Ia mampu memperluas makna horor dan menjadikannya sebagai wadah untuk menyuarakan kegelisahan, keresahan, dan perlawanan.

Untuk dibaca berikutnya di KHP:

Tentang patriarki dan rivalitas perempuan di sini.

Tentang tren baddie yang maknanya sekarang disabotase di sini.

Tentang pelanggengan patriarki dalam masyarakat di sini.

Oleh: The Goofy Guy

Tulisan ini adalah salah satu kontribusi dalam seri Cerita Queer Joy di Indonesia—sebuah ruang untuk merayakan bentuk-bentuk kebahagiaan LGBTQIA+ yang tumbuh di tengah upaya-upaya membatasinya.

Selamat membaca dan selamat merayakan Bulan Kebanggaan, kawan-kawan!🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Dari luar, hidupku terlihat sangat sempurna.

Aku berasal dari keluarga biasa yang berhasil masuk sekolah menengah favorit, lalu berkuliah di salah satu kampus top 3 di Indonesia. Aku pun sempat mendapat beasiswa master di sebuah kampus bergengsi di Amerika Serikat.

Karierku juga berjalan cukup baik. Di usia 30 tahun, aku sudah di posisi senior sebelum akhirnya resign untuk membangun perusahaan sendiri sambil mengejar studi doktoral di Australia. Dengan beberapa staf brilian dan rencana membeli rumah kedua, aku adalah definisi “menantu idaman” yang membanggakan keluarga.

Semuanya terlihat sangat baik-baik saja.

Padahal, di balik semua itu, tubuhku sedang memberontak, meneriakkan sesuatu yang bertahun-tahun kutolak untuk dengar. Jam dua atau tiga pagi, aku sering terbangun tiba-tiba dengan dada yang sesak. Asam lambung naik sampai tenggorokan. Kulitku mulai bersisik dan gatal tanpa alasan yang jelas.

Selama ini, aku menyimpan sebuah rahasia dalam diriku bahwa aku seorang gay.

Aku tertarik kepada laki-laki dan pernah menjalin hubungan selama tiga tahun dengan seorang lelaki. Hubungan itu adalah satu-satunya hubungan romantis yang benar-benar pernah kumiliki.

Aku bukan orang yang out and proud, tapi aku juga tidak hidup sepenuhnya di dalam lemari. Ada cukup banyak teman yang mengetahui orientasi seksualku dan mereka adalah orang-orang yang kupercaya. Aku juga tidak pernah secara aktif memberikan harapan palsu kepada perempuan mana pun. Paling jauh, aku hanya pernah berpura-pura sudah memiliki pasangan perempuan agar tidak terlalu banyak ditanya.

Meski secara sosial aku merasa sudah bisa mengendalikan keadaan, urusan hati ternyata berbeda. Aku masih memendam ketidakamaanan ‘insecurity’ yang sangat dalam, terutama soal cinta: adakah orang di luar sana yang benar-benar mampu mencintaiku apa adanya?

Di dunia percintaan homoseksual yang, menurutku, sangat berfokus pada visual, tubuh bagus sering kali menjadi mata uang utama ketertarikan sehingga rasanya sulit berharap menemukan hubungan yang membawa rasa aman dan ketenangan hati.

Hubungan yang penuh komitmen terasa seperti kemewahan yang mungkin tidak akan pernah bisa kumiliki.

Secara fisik, aku merasa tidak jelek-jelek amat, walaupun mungkin tidak setampan influencer Instagram dengan ribuan pengikut. Aku tidak punya otot yang terdefinisi. Perut dan dadaku bergelambir dengan body fat di atas 25 persen. Aku cukup bangga dengan tinggi badanku yang di atas 180 sentimeter, tapi mungkin hanya itu.

Dalam standar konvensional masyarakat kita, aku yakin aku tidak bisa disebut “jelek”. Tapi di lingkungan gay, standar penampilan sering terasa begitu tinggi dan nyaris mustahil dikejar.

Lama-lama, aku mulai melihat tubuhku sendiri dengan kecewa. Dan perasaan ini terus menjalar melampaui batas fisik, menyentuh sisi lainnya yang jauh lebih dalam.

Tumbuh sebagai seorang gay di Indonesia, terlebih di keluarga yang relatif homofobik, membuatku belajar menyembunyikan diri sejak sangat muda. Aku belajar memperhatikan cara berbicara, cara berjalan, gestur tangan, cara menatap orang.

Aku belajar bagian mana dari diriku yang aman diperlihatkan dan bagian mana yang harus dikunci rapat-rapat. Aku tidak pernah benar-benar berbicara terbuka tentang ketertarikanku kepada sesama jenis, bahkan kepada diriku sendiri. Aku menjadi terbiasa menahan perasaan. Terbiasa menjaga jarak. Terbiasa hidup seperti benteng.

Semakin lama aku melakukannya, semakin aku kehilangan kemampuan untuk melihat diriku sendiri dengan jujur. Namun, memasuki akhir usia 30-an, tubuhku akhirnya mulai menyerah.

Aku menemui beberapa dokter dan kebanyakan hanya memberiku obat untuk meredakan gejala. Sampai suatu hari aku bertemu seorang psikolog. Dari sesi pertama, ia mengatakan sesuatu yang membuatku sangat tidak nyaman: kemungkinan besar aku mengalami stres berat dan tubuhku bereaksi karenanya.

Sebagian diriku langsung menolak simpulan itu. Aku merasa hidupku baik-baik saja. Karierku berjalan. Finansialku stabil. Aku produktif. Aku ambisius. Aku masih bisa tertawa bersama teman-temanku. Jadi bagaimana mungkin aku stres berat?

Psikolog tersebut akhirnya mengajariku mindfulness. Praktik untuk menyadari perasaan tanpa langsung menghakimi atau menolaknya. Ia juga mengajariku meditasi dan teknik pernapasan untuk menenangkan diri.

Awalnya aku merasa semua itu asing. Sebagai orang yang terbiasa hidup di kepala sendiri dan menjadikan pekerjaan sebagai pelarian utama, duduk diam bersama perasaan terasa jauh lebih sulit daripada bekerja sampai larut malam.

Namun, dari situlah aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar: sumber stresku bukan semata-mata pekerjaan. Aku stres karena aku membenci bagian dari diriku sendiri.

Aku menyadari bahwa selama ini aku memang menggunakan ambisi sebagai tempat pelarian. Aku begitu takut menjadi gay sehingga menghabiskan bertahun-tahun hidupku mencoba menjadi versi diriku yang lebih “aman”, lebih “normal”, lebih bisa diterima.

Aku membangun tembok yang sangat tinggi untuk melindungi diri dari rasa malu dan ketakutan. Tanpa kusadari, benteng yang sama justru ikut menghalangi orang lain melihat diriku sekaligus mengaburkan pandanganku terhadap diriku sendiri.

Dalam proses rekalibrasi psikis itulah aku mulai melihat kembali relik-relik pertahanan yang sudah kubangun sejak kecil. Sedikit demi sedikit aku mencoba meruntuhkannya. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kulakukan agar terlihat seperti “lelaki normal”, lalu secara sadar mencoba menghentikannya.

Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mencoba menerima diriku sendiri tanpa syarat. Aku mulai memahami bahwa menerima diri tidak harus selalu berarti mengumumkan orientasi seksual kepada semua orang. Yang paling penting justru adalah berhenti berperang dengan diri sendiri.

Aku tidak pernah benar-benar sadar seberapa beruntung diriku terlahir sebagai seorang gay sampai tubuhku memaksa aku untuk menyadarinya.

Tidak ada yang salah dengan menyukai laki-laki. Itu hanyalah salah satu bentuk keberadaan manusia yang diberikan Tuhan kepadaku sebagai ciptaan-Nya. Tugasku hanyalah belajar hidup baik bersama anugerah tersebut.

Dan semakin aku menerima diriku sendiri, semakin aku menyadari bahwa orientasi seksualku membentuk cara pandangku terhadap dunia. Karena kemungkinan besar aku tidak akan menjalani hidup yang sepenuhnya konvensional, aku jadi bisa melihat banyak struktur sosial dari luar.

Aku mulai menyadari bagaimana perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang jauh lebih rentan dalam relasi heteroseksual—terutama secara ekonomi. Aku melihat bagaimana laki-laki sering lebih mudah “dimaafkan” ketika berselingkuh dibandingkan dengan perempuan. Aku juga cukup sering menemukan laki-laki gay atau biseksual yang tetap menikah dengan perempuan sambil diam-diam menjalin hubungan dengan sesama jenis di belakang layar.

Karena hidup sedikit di luar struktur itu, aku jadi bisa melihatnya dengan lebih jelas.

Mungkin tanpa kusadari, menjadi gay memberiku sensitivitas tertentu terhadap isu keadilan, relasi kuasa, dan bagaimana manusia saling melukai karena takut menjadi dirinya sendiri.

Tentu saja, aku masih terus berproses.

Mungkin aku tidak akan memiliki istri dan tiga anak dengan stiker keluarga di belakang mobil seperti kebanyakan orang. Mungkin aku tidak akan pernah merasakan menjemput anak pulang sekolah.

Dulu, pikiran itu terasa sangat menyedihkan bagiku. Tapi sekarang aku mulai melihat bahwa hidupku tetap bisa penuh makna, hanya mungkin bentuknya berbeda.

Aku bisa memilih untuk mendedikasikan hidupku pada sesuatu yang kupercaya. Misalnya, menjaga lingkungan hidup, adalah sesuatu yang sangat kupedulikan. Aku juga bisa memilih membangun kehidupan bersama teman-teman yang juga memilih jalan hidup yang tidak konvensional.

Dengan kata lain, aku bisa menentukan sendiri seperti apa arti keluarga, cinta, dan kebahagiaan bagiku. Dan untuk pertama kalinya, semua itu tidak lagi terasa seperti kekalahan.

Dari rasa syukur itulah aku mulai menemukan harapan. Harapan untuk hidup yang lebih damai di masa depan. Dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua orang bisa seberuntung diriku, aku bertekad untuk tidak menghabiskan hidup hanya untuk tenggelam dalam ketakutan. Aku ingin hidup dengan harapan.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mengerti mengapa aku bisa bersyukur diciptakan sebagai seorang gay.

Epilog

Suatu siang bolong di hari Senin, aku sedang bekerja ketika saudaraku yang sudah berumur 40-an dan memiliki empat orang anak, yang tinggal di lingkungan religius konservatif, tiba-tiba meninggalkanku sebuah pesan WhatsApp. Ternyata tanpa kusadari, ia melihat postinganku di Threads tentang tidak berniat menikah.

“Gak perlu menikah juga gak apa-apa. Gak usah takut sendirian. Sudah tua juga, kamu punya banyak keponakan.”

Mungkin kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagiku, rasanya seperti semesta akhirnya berkata bahwa hidupku juga tetap layak dijalani.